Sumut

Bupati Sergai Terima Audiensi MNSBDI Sumut

Bupati Sergai Terima Audiensi MNSBDI Sumut

KORANRADARONLINE.co.id-Sei rampah: Masalah lingkungan hidup seharusnya men­jadi tanggung jawab bersama antara pe­me­rintah, masyarakat dan lembaga peduli lingkungan. Permasalahan ini tidak hanya men­jadi tanggung jawab pemerintah saja, sebab lingkungan tempat kita tinggal bersama harus dijaga bersama sebagai penghuni di lingkungan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Ir H Soekirman didampingi Staf Ahli Bidang Kemasyara­katan Ramadhan, Kabag Kesra Sudarno, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Dedy Iskandar saat menerima audiensi dari Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dhar­ma Indonesia (MNSBDI) Sumut di kantor Bupati Sergai, Kamis (20/9).

Kedatangan MNSBDI Sumut yang dike­tuai Pandita Suarni Sentoso bersama Ketua Gerakan Peduli Sekitar Kita (GPSK) Pandita Buyung Ali, Pandita Budi dan Tim Pemerhati Lingkungan FP USU Charloq (Loce) untuk menjalin silaturahmi serta memo­hon arahan dari Bupati Sergai terkait rencana pelaksa­naan kegiatan sosial kemasya­rakatan dan peduli lingkungan yang menjadi bagian dari acara Wahana Negara Raharja (WNR) yang digelar pada Oktober mendatang di Sumut.

Bupati Sergai Soekirman menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Kabupaten Sergai dalam pelaksanaan kegia­tan ini. Ia mengatakan akan berusaha mensuk­ses­kan acara tersebut dengan semak­simal mung­kin.

Dengan harapan dapat memoti­vasi pihak lain baik pribadi, perusa­haan maupun kelompok agar mau melakukan hal yang sama, mengingat penurunan jumlah hutan mangrove di Sergai yang saat ini sudah mengkhawatirkan.

“Tentang pemilihan tanaman, saya mengu­sulkan nantinya juga ditanam waru dan trem­besi. Sehubungan dengan sifat dan bentuk wila­yah pantai yang memiliki kandungan garam berbeda, maka disarankan nantinya tanaman tersebut dilindungi dengan cara tertentu agar dapat bertahan hidup,” tutur bupati.

Di daerah muara lanjutnya, biasa lebih cepat tumbuh tanaman dengan cara alam melin­dungi diri dan bertahan dengan sedemikian rupa. Sedangkan untuk pohon yang ditanam para pejabat tersebut tetap melekat identitas­nya hingga selama mungkin. Hal ini akan sangat strategis dan dapat menjadi penarik wisatawan untuk hadir ke lokasi tersebut, tambahnya.

Sementara, Pandita Buyung Ali menyam­paikan, kegiatan MNSBDI yang bertajuk “Program Bersatu Tanam Bakau Gerakan Peduli Sekitar Kita (GPSK)” direncanakan dilaksanakan pada 21 Oktober mendatang di dua kabupaten yakni Kabupaten Sergai dan Deli Serdang.

Kegiatan ini diisi dengan pena­naman 8.000 pohon bakau di wilayah pantai Sergai dan 2.000 pohon di wilayah pantai Deli Serdang serta dirangkai dengan pelepa­san 1.000 peserta GPSK oleh Gubernur Su­mut bersama Bupati Sergai dan Deli Serdang.

Khusus untuk Kabupaten Sergai, penana­man pohon akan dilaksanakan di Pantai Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin. Pan­tai Lubuk Saban dianggap cocok dan men­dukung guna dilaksanakan penanaman 8.000 pohon, ketapang dan cemara dalam rangka mendukung program peduli lingkungan.

Ketua GPSK Buyung Ali menyampaikan bahwa kegiatan program bersatu tanam bakau GPSK juga akan dihadiri 1.500 umat Buddha se-Indonesia yang bertujuan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, memelihara kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan terhadap meluasnya bahaya banjir, serta meningkatkan pereko­nomian masyarakat dan yang paling penting menciptakan dan memperluas lingkungan yang hijau, bersih serta sehat. (KRO/RD/analisa)

Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Kembali Gelar Unjuk Rasa

Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Kembali Gelar Unjuk Rasa

KORANRADARONLINE.co.id-Kabanjahe: Para pengungsi erupsi gunung Sinabung asal Desa Berastepu, Kecamatan Simpangempat, Kabupaten Karo, kembali menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD dan kantor Bupati Ka­ro, Senin (24/9).

Saat men­da­tangi gedung DPRD Karo, massa diterima Ketua DPRD Karo, Nora Else, Wakil Efendi Si­nukaban, Jon Karya Suka­ten­del dan Sekwan, Petrus Gin­ting serta anggota lainnya.

Setelah ada kesepakatan, pimpinan DPRD dan peng­ungsi menuju kantor bupati dan musyawarah bersama Bu­pati Karo, Terkelin Brah­mana didampingi Wakil Bu­pa­ti, Cory S Br Seba­yang, Ke­tua BPBD Karo, Martin Site­pu.

Menunggu kesimpulan yang sam­pai berjam-jam tidak kunjung ada, membuat para pengungsi men­coba mene­ro­bos blokade Satpol PP dan apa­rat kepo­li­sian di teras pin­tu masuk kantor bu­pati. Tapi se­lalu diredakan aparat agar bersabar. Para pengungsi terus ber­teriak dengan mema­jangkan spanduk bertuliskan “Bupati & DPRD Karo Sepa­kat Tidak Menepati Janji”.

Kemudian, kesimpulan ter­tu­lis diterbitkan, setelah 10 utusan pe­ngung­si menyusul masuk menemui tem­pat mu­sya­warah. Sesaat pengung­si merasa lega. Tapi begitu me­ngetahui kesimpulan hanya sewa rumah selama setahun disepakati Rp4,2 juta/KK dan akan ditampung dalam APBD Karo 2019 membuat spontan para pe­ngungsi berte­riak menolak.

Apalagi dalam surat itu, tidak dise­butkan tanggal dan bulan realisasi pencairan sewa rumah yang disebut­kan ditam­pung dalam APBD Karo 2019.

Kepala Desa Berastepu, Gemuk Sitepu didampingi juru bicara pengunjukrasa, Nor­manson Batunanggar, Jem­put Milala, Pelita dan lainnya, spontan kembali meng­giring Kepala BPBD Martin Sitepu ke lantai II untuk men­camtumkan tanggal dan bulan pencairan sewa rumah.

“Kesimpulan ini ngambang dan terus saja berusaha meni­pu pengungsi. Kesimpulan ini harus diganti dan harus jelas tanggal dan bulannya. Bisa saja nanti cairnya Desember 2019. Itu pun kalau tidak ada lagi masalah,” tegas kepala desa kepada pengungsi yang masih memadati kantor Bupati Karo.

Kepa­la desa juga mengharapkan ke­hadiran tim KPK atau Ti­pikor untuk mengusut se­­mua penggunaan seluruh dana ban­tuan pusat yang sudah disebut­kan berkisar Rp1 triliun ke Karo. Terma­suk penyaluran jaminan hidup (jadup) dan bantuan lainnya kepada peng­ungsi erupsi Sinabung melalui BPBD Karo.

Selanjutnya kesimpulan tertulis diubah dan ditetapkan pencairan sewa rumah Rp 4,2 juta/KK pada Maret 2019 di­tan­datangani Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Ketua DPRD Karo, Nora Else, Wakil Ketua, Efendi Sinukaban, Ke­tua BPBD Karo, Martin Sitepu dan beberapa anggota DPRD Karo lainnya.

Walau tuntutan pengungsi tidak terpenuhi sampai 2 bulan sewa rumah dan lainnya, ak­hirnya pengungsi bubar me­ninggalkan kantor Bupati Karo dengan tertib. (KRO/RD/analisa)

Proyek Penahan Tebing di Palas Masih Tahap Pengerjaan

Proyek Penahan Tebing di Palas Masih Tahap Pengerjaan

KORANRADARONLINE.co.id-Padanglawas: Proyek fisik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padanglawas (Palas) masih dalam tahap pengerjaan. Dikhawatirkan, proyek yang bersumber dari pusat itu tidak selesai tepat waktu hingga akhir Desember 2018 mendatang.

Pelaksanaan proyek fisik yang bersumber dari anggaran pusat Badan Nasi­onal Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui BPBD Palas tahun 2018 itu dianggarkan mencapai Rp16 miliar untuk lima titik lokasi berbeda di Palas.

Pantauan di lokasi, kondisi pelaksanaan proyek fisik masih dalam pekerjaan. Namun dikhawatirkan karena faktor cuaca hujan diperkirakan pekerjaan agak terlambat dari waktu yang ditentukan.

Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Rekonstruksi Pembangunan Dek Penahan Tebing Bantaran Sungai Barumun di Desa Simanuldang, Kecamatan Ulu Barumun senilai Rp2,7 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Mandala Karya Nusantara Medan yang kondisi progresnya masih dalam tahap pekerjaan.

Sementara proyek Rehabilitasi Rekonstruksi Pembangunan Dek Penahan Tebing Bantaran Sungai Gelanggang, Kecamatan Barumun dengan nilai anggaran Rp3,4 miliar, dikerjakan PT Asa Cipta Medan juga masih tahap pengerjaan.

Kepala Seksi Rehabilitasi BNPB Palas, Salfator Indra Parulian Sitorus saat dimintai keterangannya membenarkan, progres kedua paket proyek tersebut masih tahap pekerjaan dan terus dikebut untuk mengejar penyelesaian tepat waktu sesuai kontrak.

Salfator meyakini, pekerjaan proyek BPBD Palas bisa selesai tepat waktu, karena progres pekerjaan di lapangan terus dikebut. “Walaupun kondisi hujan, pekerjaan terus dikebut agar selesai tepat waktu,” kata Salfator selaku PPK.

Kepala BPBD Palas HM Hamka Harahap berharap, pihak kontraktor dapat merealisasi progres pekerjaan fisiknya sesuai jadwal tahapan scedule pekerjaan.

“Kita terus mengingatkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan agar bisa selesai tepat waktu,” ujarnya. (KRO/RD/analisa)

 

Personil Polsek Medan Sunggal Ringkus Pelaku Begal

Personil Polsek Medan Sunggal Ringkus Pelaku Begal

KORANRADARONLINE.co.id-Medan: Diduga terlibat pembegalan di 11 lokasi wilayah hukum Polsek Me­­dan Sunggal, sembilan ter­sang­ka begal dari tiga kelompok begal yang dikenal cukup sadis saat be­raksi, diringkus petugas Reskrim Pol­sek Medan Sunggal dari tempat ber­beda. Sementara, tiga pelaku lainnya masih buron dan su­dah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolsek Medan Sunggal, Kom­pol Yaser Ahmadi didampingi Kanit Reskrim Iptu Budiman Si­man­juntak pada paparannya, Senin (24/9) mengatakan bahwa pihaknya juga turut menyita 10 unit kendaraan roda dua yang diduga dari hasil kejahatan.

Yak­ni jelasnya, Honda Beat BK 3418 ADJ, Suzuki Satria FU BK 6343 PAN, Yamaha Jupiter tanpa pelat, Honda Astrea Grand tanpa pelat, Honda Revo tan­­pa pelat, Honda Beat putih BK 3994 ACU, Yamaha Mio J BK 4028 AEQ, Yamaha Mio BK 6365 ACU, Yamaha Mio Soul BK 6404 AET, dan Yamaha Mio BK 6763 ACB.

Selain itu lanjutnya, juga disita tujuh balok, satu batu, dua ponsel, satu bendera, dan satu kaus. Menurutnya, sebelum tertangkap, para pelaku melakukan aksinya terakhir, Minggu (23/9) sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Setia Budi. Korbannya, Sa­li­man Akbar (21) seorang mahasiswa warga Jalan Gatot Subroto Gang Johar, Kelurahan Sei Putih Baru, Kecamatan Medan Petisah.

Kesembilan tersangka begal yang ditangkap adalah AS alias Ang­ga (18) warga Jalan Satria Gang Se­derhana, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, JJS alias Jerico (18) warga Jalan Sei Kapuas Gang Manusi Ujung, Ke­lurahan Sei Sikambing B, Ke­ca­matan Medan Sunggal, TAS alias Topik (17) penduduk Jalan Balam, Ke­lurahan Sei Sikambing B, Ke­ca­matan Medan Sunggal.

MAS alias Alwi (17) tinggal di Ja­lan Seroja Gang Famili, Kelurah­an Sunggal, Kecamatan Medan Sung­gal, BS alias Bembeng (20) alamat Jalan Setia Budi Gang Ampera, Ke­lu­rahan Tanjung Rejo, Keca­mat­an Medan Sunggal, TG alias Tadun Jalan Beringin Gang Kami, Ke­camatan Medan Sunggal, JAT alias Jordan (21) warga Jalan Simpang Kua­la Gang Sempit, Medan Johor, RF alias Riski (17) alamat Jalan Ba­lai Desa, Kelurahan Sunggal, Ke­camatan Medan Sunggal, dan R alias Reza (16) penduduk Jalan Setia Budi Gang Ampera.

Mereka merupakan anggota ke­lom­pok begal Pompa X Door (PXD), CADAS, dan Club 234 SC. Sementara, pelaku lain yang masuk DPO, Bagas, Dipa, dan Yoga.

Para tersangka begal mengaku sudah 11 kali melakukan pem­be­galan di wilayah hukum Polsek Me­dan Sunggal, yakni di Jalan Setia Budi depan SPBU dengan ha­sil Yamaha Mio BK 6365 ACU, Senin (24/9) dini hari, Jalan Gatot Su­­broto depan SPBU Jalan Ra­jawali dengan hasil Yamaha Mio Sporty dan Mio Soul pada Mei 2018.

Pada bulan yang sama di Jalan Gagak Hitam Pasar l hasilnya Honda Beat, Maret di Jalan Abadi hasilnya Yamaha Mio Sporty, April lalu di Jalan Gagak Hitam Pasar II dekat SPBU. Simpang Jalan Sunggal-Jalan Gagak Hitam Mei lalu dengan hasil Suzuki Satria FU, April lalu di Jalan Gagak Hitam simpang Jalan Ngumban Surbakti hasilnya Yamaha Mio Sporty, Jalan Budi Pasar VIII arah Jalan Sei Musi dengan hasil Honda Beat, Juni lalu di Jalan Sei Batanghari hasilnya Yamaha Mio Soul, simpang Jalan dr. Mansur dan Jalan Setia Budi pada Mei dengan hasil Yamaha Mio Sporty, serta Jalan Amal sim­pang Jalan Patriot pada April lalu dan hasilnya Honda beat.

Barang ha­sil rampokan dijual untuk keperluan kelompok. Tersangka Angga ada­lah ketua PXD. Para tersangka te­rancam kurungan penjara sem­bilan tahun karena melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP. (KRO/RD/analisa)

 

Polrestabes Medan Ciduk Bandar Narkoba

Polrestabes Medan Ciduk Bandar Narkoba

KORANRADARONLINE.co.id-Medan: Sat­res Narkoba Polrestabes Medan, menciduk dua orang Bandar narkoba jenis sabu, yang kedapatan menyimpan barang haram tersebut di dalam rumah toko (ruko). Dari keduanya, petugas menyita satu plastik sabu seberat 916,78 gram.

“Kita sedang mendalami kasus ini dan sedang melakukan pengejaran terhadap salah seorang tersangka lainnya berinisial F,” jelas Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Ra­phael Sandhy Cahya Priambodo di­dampingi Wakasat Kompol Par­da­mean Hutahaean dalam keterangannya, Senin (24/9).

Diungkapkannya bahwa kedua ter­sangka yang diamankan yakni, M (39) warga Jalan Mardisan Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang dan MH (56) warga Jalan Taruna APDN Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Deliserdang.

Menindaklanjuti informasi yang di­peroleh dari seorang informan terkait ada­nya peredaran sabu di wilayah ter­sebut, petugas satres narkoba langsung melakukan penyelidikan.

“Kanit 1 Idik AKP Zulkarnain Pane langsung melakukan penyelidikan di se­putaran tempat tinggal M. Tak lama pe­tugas melihat M dan MH sedang du­duk-duduk di depan rumah, dan menangkap keduanya,” katanya.

Dalam pengakuannya, kedua ter­sangka menyimpan sabu di ruko milik M di kawasan Jalan Raya Medan-Lu­­buk Pakam Km 22 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa. Se­lan­jutnya petugas melakukan pengembangan dengan memboyong kedua ter­sangka ke ruko tersebut.

Kemudian petugas bergerak ke ruko yang dimaksud dan melakukan peng­ge­ledahan. Hasilnya, petugas menemu­kan satu bungkus plastik berisi sabu se­berat 916,78 gram.

Dari pengakuan tersangka, mereka mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang tak mereka kenal yang tinggal di daerah Simpang Kawat Kota Tanjung Balai melalui perantara telepon teman mereka, F (DPO).

“Kini keduanya sudah diamankan di Mapolrestabes Medan. Petugas juga se­dang melakukan pengembangan kasus ini guna mengungkap asal barang tersebut,” tukasnya. (KRO/RD/analisa)

DPRD Sumut Tolak Tandatangani KUA-PPAS

DPRD Sumut Tolak Tandatangani KUA-PPAS

KORANRADARONLINE.co.id-Medan: DPRD Sumut menolak penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprovsu dan DPRD Sumut terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Sumut TA 2018. Pernyataan penolakan itu terungkap melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman di gedung paripurna DPRD Sumut, Senin (24/9).

“Karena tidak ada kesepahaman antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maka tidak ada penandatanganan nota kesepakatan. Artinya, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Pemprovsu TA 2018 tidak ada,” ujar H Wagirin menutup rapat paripurna.
Dalam paripurna, Pemprovsu menyampaikan rencana struktur KUA PPAS P APBD TA 2018 dengan total pendapatan sekitar Rp 13,17 triliun, mengalami kenaikan sekira Rp132,62 miliar dari APBD 2018 induk sebesar Rp 13,037 triliun. Mendengar keputusan rapat paripurna, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) yang diwakili Wakil Gubernur Sumut, H Musa Rajekshah hanya terdiam menerima kenyataan kalau tahun ini Pemprovsu tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) berupa PAPBD TA 2018. Bahkan usai rapat berakhir Wagubsu yang coba diwawancarai enggan berkomentar terkait alasan penolakan yang dilakukan DPRD Sumut.

“Nanti saja ya,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck itu, sembari keluar dari gedung paripurna didampingi Sekretaris DPRD Sumut Erwin.

Sementara H Wagirin yang dijumpai di ruang kerjanya usai paripurna juga menegaskan kalau penolakan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS karena ketidaksepahaman terhadap pandangan politik anggaran antara DPRD Sumut dan Pemprovsu, juga enggan memaparkan alasan-alasan yang membuat ketidaksepahaman tersebut terjadi.

“Yang jelas tidak ada kesepahaman antara DPRD Sumut dan Pemprovsu,” ujar Wagirin.

Anggota Banggar DPRD Sumut Ikrimah Hamidy juga menegaskan tidak jadinya penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2018 akibat kurangnya koordinasi pihak TAPD Provsu. Hal ini dikuatkan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan anggaran yang dilakukan Banggar dengan TAPD Provsu, namun saat finalisasi untuk ditindaklanjuti pimpinan DPRD Sumut dan kepala daerah ternyata hasilnya berubah.

“Kita melihat struktur KUA PPAS P APBD 2018 yang kita terima berubah dari hasil pembahasan sebelumnya. Maka kita tidak mau menandatangani nota kesepakatan,” ujar Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS itu.

Saat disinggung salah satu hasil kesepakatan antara Banggar dan TAPD di Jakarta yang berubah adalah dana hibah yang sebelumnya disepakati Rp80 miliar, Ikrimah Hamidy menyatakan bahwa dengan tidak adanya PAPBD ini semua dirugikan.

Artinya, target kerja yang dilaksanakan tidak terlaksana secara baik, karena acuan yang digunakan adalah APBD induk 2018, jelasnya.

“Kalaupun ada perincian perubahan boleh saja tapi tidak boleh melewati APBD induk. Salah satu yang tak terakomodir ya dana hibah itu,” terangnya.

Ikrimah mencontohkan bahwa di PAPBD 2018 ini rencananya Pemprovsu melalui Biro Umum dan Perlengkapan menganggarkan pembelian mobil operasional wakil kepala daerah, makan minum, belanja perjalan dinas, rehab rumah dinas serta pengadaan peralatan dan perlengkapan sebesar Rp13,331 miliar, tidak bisa dianggarkan karena tidak adanya PAPBD 2018. 
Namun lanjutnya, untuk kegiatan yang urgen seperti bencana alam dan kegiatan nasional seperti MTQ dan pembayaran tambahan gaji 13 dan 14 yang telah memiliki peraturan pemerintah boleh dibayarkan.

“Kalau kegiatan nasional atau untuk pembayaran hutang, gaji 13 dan 14 boleh karena ada peraturan pemerintahnya,” pungkasnya. (KRO/RD/medanbisnis)

Anggaran Dinas Perkim-PR Tahun 2017 Disorot

Anggaran Dinas Perkim-PR Tahun 2017 Disorot

KORANRADARONLINE.co.id-Medan: Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahun 2017 DPRD Kota Medan, menyoroti realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR). Pasalnya, anggaran mencapai Rp202 miliar lebih yang sudah dianggarkan, tidak digunakan.

Ketua Pansus LPj Tahun 2017 DPRD Medan, Roby Barus, mengaku heran kenapa bisa tersisa anggaran ratusan miliar dan tidak dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan.
“Kenapa sampai tidak dimanfaatkan tetapi sudah dianggarkan ini perlu menjadi catatan. Kalau seperti ini kondisinya, seharusnya penganggaran kegiatan dinas tersebut harus benar-benar matang,” katanya.

Roby berharap, jangan sampai ada lagi tersisa anggaran dengan jumlah yang begitu banyak. Sebab, masih banyak dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang butuh anggaran.

“Kalau begitu kondisinya jelas perencanaan penganggaran yang dilakukan tidak matang, makanya jangan sampai terulang lagi,” cetusnya.

Sementara, Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Sampurno Pohan mengungkapkan, pagu anggaran belanja langsung tahun 2017 sebesar Rp415 miliar lebih. Jumlah itu terdiri dari serapan anggaran Rp213 miliar lebih, sedangkan Rp202 miliar lagi tersisa.

“Dari Rp202 miliar sisa anggaran, sebesar Rp20 miliar lebih merupakan total utang tahun 2016 yang belum dibayarkan. Kemudian, Rp31 miliar merupakan kegiatan tahun 2017 yang masih dalam proses pengerjaan dan belum dibayar,” katanya.

Selain itu, sambung Samporno, sisa anggaran lainnya adalah kegiatan yang sudah dan belum selesai pengerjaan tetapi belum dibayar mencapai Rp84 miliar. Dengan rincian, kegiatan yang sudah selesai Rp53 miliar.

Artinya, pembayarannya sesuai kesepakatan tahun 2018 menunggu benar-benar rampung. Sedangkan kegiatan yang belum selesai pengerjaan Rp31 miliar. Selanjutnya, selisih pagu dengan kontrak ada Rp21 miliar.

Artinya, setelah dilakukan defisit anggaran dan dibuat drafnya per kegiatan ternyata ada tersisa Rp21 miliar. Berikutnya, anggaran yang tidak habis digunakan dari Rp27 miliar hanya terpakai Rp8 miliar. Artinya, tersisa Rp19 miliar lebih. Lalu, kegiatan yang tidak dikerjakan tetapi sudah dianggaran sebesar Rp57 miliar lebih.

“Itulah uraian total sisa anggaran Rp202 miliar lebih yang tersisa dan begitu kondisinya,” papar Sampurno.

Diutarakan Sampurno, terkait kegiatan yang belum selesai pengerjaan dengan anggaran Rp31 miliar, salah satunya merupakan revitalisasi Pasar Kampung Lalang sebesar Rp21 miliar lebih. Pembangunan gedung kantor Lurah Pusat Pasar Rp633 juta dan pembangunan kantor Kejari Belawan Rp9 miliar lebih.

“Sampai saat ini kami belum ada membayarkan proyek pembangunan tersebut, karena ada ketentuan pembayaran bisa dilakukan pada revisi anggaran tahun 2018. Artinya, setelah bangunan betul-betul rampung baru dibayarkan,” pungkas Sampurno. (KRO/RD/Sumutpos)

 

 

Terkait Kasus Dugaan Korupsi Alat Peraga, Kantor Disdik Binjai Digeledah

Terkait Kasus Dugaan Korupsi Alat Peraga, Kantor Disdik Binjai Digeledah

KORANRADARONLINE.co.id-Binjai: Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Binjai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Binjai Estate, Binjai Selatan, Senin (24/9). Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan dokumen pengadaan alat peraga sekolah dasar (SD) tahun anggaran 2011. Sebab, kasus itu saat ini tengah dalam tahap penyidikan perkara dugaan korupsi.

“Penggeledahan ini dilakukan setelah mengantongi izin dari Pengadilan Tipikor Medan,” jelas Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar didampingi Kasi Pidsus Asepte Gaulle Ginting.

Kajari turun langsung melakukan penggeledahan. Menurutnya, penyidik terkendala keinginannya mendapatkan dokumen dari ketiga tersangka. Akibatnya, penggeledahan tersebut dilakukan.

“Selama ini dokumen tidak dapat dihadirkan Dinas Pendidikan Kota Binjai. Makanya dilakukan penggeledahan. Sasaran penggeledahan ini untuk memperoleh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan itu (alat peraga),” ujar mantan Kasubdit Tipikor Jampidsus Kejagung ini.

Dia sedikit menguraikan beberapa dokumen yang ingin diincar tim penyidik. Masing-masing, dokumen pelelangan, dokumen peserta tender hingga segala sesuatu yang dibuat panitia pengadaan atau dokumen yang berkaitan dengan panitia pengadaan.

“Dinas Pendidikan tidak dapat memberikan dokumen yang dibutuhkan penyidik. Untuk itu diputuskan penggeledahan,” ujarnya.

Sebelum penggeledahan ini, sambung Kajari, penyidik sudah melakukan pengecekan terhadap 4 titik alamat perusahaan yang menjadi peserta pelelangan pengadaan alat peraga tersebut. Keempat alamat itu masing-masing ada di Asahan, Padangsidimpuan, kawasan Medan Kota dan Jalan Darussalam, Medan Petisah.

“Sebelum sini (Kantor Disdik Binjai), kami sudah cek beberapa alamat si calon peserta. Dari 4 lokasi, satu yang ada. Tiga lainnya tidak ada alamatnya. Kami sudah turunkan tim ke Asahan, tidak ada alamatnya. Sidimpuan juga tidak ditemukan dan ketiga Medan Kota. Tidak ada alamat nama CV di Medan Kota berdasarkan keterangan dari kepling dan camat,” ujarnya sembari menyatakan, perusahaan pemenang tender yang asli itu beralamat di Jalan Darussalam, Medan Petisah.

Saat penggeledahan berlangsung, ada tiga ruangan yang digeledah penyidik. Ketiganya masing-masing, ruangan Sarana/Prasarana Disdik Binjai, mushola yang dijadikan gudang penyimpanan berkas dan salah satu ruang kelas di SDN 020584, Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Binjai Estate, Binjai Selatan, persisnya di belakang Kantor Disdik Binjai.

Di ruangan salah satu kelas SDN 020584 ini, penyidik sempat kewalahan. Sebab, ruang kelas yang dijadikan gudang ini dikunci. Alhasil, penyidik meminta pegawai Disdik membuka gembok itu dengan cara dihancurkan. Usai berhasil membukanya, penyidik mengeledahnya dengan keadaan ruang gelap. Alhasil, lampu penerangan dari telepon genggam masing-masing penyidik digunakan untuk menerangi agar mendapati dokumen yang dibutuhkan.

Sebuah koper besar warna oranye diseret penyidik Pidsus Kejari Binjai untuk memboyong dokumen penting yang berkaitan dengan penyidikan. Kajari juga sempat bingung saat melakukan penggeledahan di ruang Sarana dan Prasarana Disdik Binjai.

“Dokumen lainnya yang ditemukan. Saya bingung, kenapa belum bisa ketemu. Tahun 2011 yang ditemukan dokumen berkaitan dengan fisik, bukan berkaitan dengan pengadaan alat peraga,” ujar mantan Kajari Kualatungkal ini.

Namun, Kajari belum mau menanggapi apakah penggeledahan ini dapat memunculkan nama baru atau meningkatkan status terperiksa menjadi tersangka.

“Itu nanti dulu. Tambah panjang deretannya. Yang pasti perkara ini diselesaikan tahun 2018 ini juga. Dua bulan kedepan, dilimpahkan ke PN Tipikor Medan,” tukas Kajari.

Sementara, Plt Kadisdik Kota Binjai, Indriyani tampak mendampingi penggeledahan yang dilakukan penyidik Pidsus Kejari. Indriyani mengaku, tidak tahu sebelumnya jika ada kedatangan penyidik Pidsus Kejari Binjai untuk melakukan penggeledahan.

“Saya ditelepon anggota (baru tau). Saya mau ke Medan, karena sudah jam pulang,” ujarnya.

Menurut dia, Gedung Disdik Binjai dua kali dilakukan rehabilitasi. Akibatnya, sejumlah berkas-berkas tahun-tahun sebelumnya pun berpindah-pindah.

“Saya tidak tahu soal pengadaan alat peraga, karena saya belum disini,” ujar mantan Kabid Program Disdik Binjai itu.

Alasan berkas disimpan di mushola, kata Indriyani, karena gedung Disdik Binjai yang sudah dua kali rehab itu belum memiliki gudang penyimpanan. Ketepatan juga, sambung Indriyani, mushola pada Gedung Disdik Binjai tidak banyak jamaahnya.

Di SDN 020584, Indriyani terus mendampingi penyidik Pidsus Kejari Binjai. Menurut Indriyani, gedung SDN 020584 itu ada dua sekolah dipakai. Namun belakangan, tinggal satu sekolah saja yang dipakai.

“Jadi dipakai untuk aula Disdik dan satu lagi untuk gudang. Yang pegang kunci, tidak bisa ditelepon,” tandasnya.

Diketahui, penyidik Kejari Binjai menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat peraga sekolah dasar yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus dengan pagu senilai Rp1,2 miliar.

Modus korupsi yang dilakukan tersangka dengan cara menggelembungkan harga atau mark-up hingga pengadaannya fiktif. Ketiga tersangka masing-masing, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang pernah menjabat Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan merangkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Binjai, Ismail Ginting.

Kemudian, Bagus Bangun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan pelaksana pengadaan barang Direktur CV Aida Cahaya Lestari, Dodi Asmara.

Mereka ditetapkan tersangka oleh penyidik pada 28 Maret 2018. Dalam proses penyelidikannya, puluhan kepala sekolah juga sudah diperiksa sebagai saksi. Direktur CV Aida Cahaya Lestari yang menjadi DPO Kejari Binjai sudah ditangkap dan kini dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. (KRO/RD/Sumutpos)

 

Kepala BPN Sumut Gagas Keputusan Bersama

Kepala BPN Sumut Gagas Keputusan Bersama

KORANRADARONLINE.co.id-Medan: Proses ganti rugi lahan jalan Tol Medan-Binjai di Seksi I, kawasan Tanjungmulia, hingga kini tak kunjung tuntas. Pasalnya, masih ada sejumlah warga belum sepakat dengan ganti rugi yang diberikan pemerintah. Bahkan, warga juga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Tak ingin persoalan ini berlarut-larut, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Bambang Priono, mengaku akan mengambil langkah cepat dan tegas, diantaranya dengan membuat sebuah keputusan bersama berkenaan ganti rugi (konsinyasi) kepada masyarakat di sekitar proyek jalan tol tersebut.

“Langkah ini sedang kita siapkan dan nantinya kita buat keputusan bersama. Sehingga kalau dipidanakan, semua pejabat di negeri ini masuk sama-sama,” katanya kepada wartawan usai peringatan HUT ke-58 Kementerian ATR/BPN di Medan, Senin (24/9).

Pihaknya juga siap memfasilitasi rapat koordinasi dengan lintas instansi, baik pusat ataupun daerah, seputar urusan konsinyasi bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

“Kalau keputusannya secara bersama, ada Gubernur, Kapolda, Kejati, Kanwil BPN, Menteri PUPR, Menteri ATR/BPN, Kejagung, dan Menteri BUMN, saya kira urusan ini cepat selesai. Dimana kepada masyarakat atau pemilik bangunan dibayarkan 70 persen, kepada masyarakat pemilik sertifikat diberikan 30 persen. Dasarnya apa?, suka sama suka,” ungkapnya.

Menurutnya, beberapa penggarap sudah setuju semua, begitupun pemilik sertifikat juga sepakat. Jadi lanjut Bambang, dengan langkah-langkah seperti ini persoalan bisa cepat tuntas.

“Kalaupun ada gugatan lagi, silahkan saja gugat nggak ada urusan sama kami (BPN). Toh, nanti ujung-ujungnya dilakukan eksekusi. Kalau ini tidak tuntas, kita tidak bisa konsinyasi jumlah KK yang ada itu. Ini faktor sosial yang muncul. Kita tidak mau gara-gara pembebasan tanah, terjadi penggusuran di Sumut,” imbuhnya.

Diungkapkannya, untuk jalan tol Medan-Binjai dengan luas 17 kilometer, memang masih ada tersangkut masalah lahan sekitar 800 meter lagi, yang dihuni sebanyak 452 kepala keluarga (KK).

“Mereka menduduki tanah dan mendirikan bangunan di sekitar lokasi tersebut, tidak memiliki alas hak. Mereka juga sudah menguasai tanah itu selama puluhan tahun sampai sekarang istilahnya bernama ‘Kampung Tua’,” katanya.

Setelah diteliti, tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik (SHM) pada tahun 1972. Dimana ada delapan SHM dengan yang punya delapan orang juga.

“Sebenarnya sudah mau kita ganti rugi, namun ketua pengadaan tanah digugat di Pengadilan Negeri oleh masyarakat pemilik alas hak Grand Sultan, yakni sebanyak 12 permohonan gugatan. Dalam 12 gugatan tersebut, BPN memenangkan dua dan satu kalah sedangkan sisanya masih jalan atau berproses,” katanya.

Sementara Kementerian PUPR, sambungnya, selaku PPK juga digugat sebanyak 20 permohonan gugatan.

“Jadi di sana ada tiga pihak. Penggarap, pemilik sertifikat dan Grand Sultan. Nah, ini mau dibagi ke siapa?. Padahal ini merupakan proyek strategis nasional (PSN). Jadi saya bilang jangan coba-coba bermain di PSN. Ini 800 meter lagi sudah mau tuntas, dan orang dari Binjai menuju bandara waktu tempuhnya paling tinggal 30-40 menit saja. Tidak perlu dia lewat jalan dalam kota. Harus bersama-sama kita carikan jalan keluarnya,” pungkasnya.

Pemimpin proyek jalan tol Medan-Binjai dari PT Hutama Karya, Hestu Budi Husodo mengatakan, di sepanjang Tol Medan-Binjai, sejauh ini ruas yang sudah beroperasi yaitu ruas Binjai-Helvetia. Namun, masih ada sebagian yang belum rampung, yakni ruas Helvetia-Tanjungmulia sepanjang 7 kilometer.

Sebelum dinyatakan layak untuk dilintasi, ruas tol ini harus ditinjau oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk memastikan kondisinya layak fungsi dan layak operasional.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan segera menindaklanjuti persoalan ganti rugi (konsinyasi) lahan untuk pembangunan jalan tol Medan-Binjai Seksi I di Tanjungmulia.

“Ada kesulitan-kesulitan yang saya belum tahu pasti, tapi yang saya dengar adalah (masalah) ganti rugi yang tidak sesuai. Jadi ini yang akan kita pelajari. Kenapa sebagian warga mendapat ganti rugi yang sesuai, sebagian lagi tidak, ini ada apa?. Untuk itu nanti saya akan cari tahu,” ujarnya belum lama ini.

Diakuinya, infrastruktur seperti jalan tol adalah pekerjaan pemerintah pusat yang saat ini sedang berjalan dan belum tuntas. Pemprovsu sebagai perpanjangan tangan pusat, katanya, wajib mendorong semua kegiatan yang berasal dari APBN di Provinsi Sumut, dimana untuk menyejahterakan masyarakat Sumut.

Berantas Mafia Tanah

Sementara itu, seribuan orang massa tani yang tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut, Senin (24/9). Mereka datang menyampaikan dukungan ke Polda Sumut dalam memberantas para mafia tanah yang merajalela.

Koordinator aksi, Unggul Tampubolon dalam orasinya di halaman KS Tubun Mapolda Sumut mengatakan, selama ini kelompok tani kerap mendapat ancaman dari oknum preman dalam memperjuangkan dan mempertahanakan tanah mereka. Untuk itu, mereka berharap agar Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto segera memberantas para mafia tanah tersebut.

“Komite Tani Menggugat mendukung penuh pemberatasan para mafia tanah dan menangkap preman mafia tanah, mafia pradilan dan developer yang menjual belikan tanah eks HGU maupun HGU,” tandasnya.

Aksi kelompok tani ini mendapat sambutan dari Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto. Ia menegaskan, akan menindaklanjuti laporan masyarakat itu. Ia meminta agar massa menginventarisir data dan menyerahkannya ke Polda Sumut.

“Sehingga kemudian bisa kita koordinasikan dengan BPN. Kalau ternyata data inventarisir tidak masuk HGU, maka harus dinyatakan di persil mana. Hal ini agar nanti pendataan oleh tim 9 yang dibentuk Gubernur bisa diajukan hak kepemilikannya,” ungkapnya.

Terkait mafia tanah, Agus menyatakan, mereka tidak bisa apa-apa bila masyarakat tidak membantunya. Karenanya, Agus mengatakan, masyarakat juga jangan mau menjadi alat para mafia tanah.

“Tentunya mafia tanah tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu masyarakat. Makanya masyarakat jangan mau jadi alat mereka untuk menguasai lahan,” tandasnya. (KRO/RD/Sumutpos)

KPK Diminta Telusuri Transaksional Aset Negara

KPK Diminta Telusuri Transaksional Aset Negara

KORANRADARONLINE.co.id-Medan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Penelusuran Aliran Transaksi Keuangan (PPATK), diminta menelusuri aliran dana dari transaksi kasus penjualan lahan HGU PTPN II. Pasalnya, kuat dugaan, lahan yang terletak di Jalan Pancing Medan itu dijual oleh beberapa pemegang saham PT PSP.

“KPK bisa melakukan supervisi atas kasus yang sedang ditangani kejaksaan bila kasus ini menyangkut dugaan pencucian uang. Kasus hukum dari dugaan transaksional penjualan aset negara ini, tidak bisa berhenti begitu saja,” ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (Marak), Agus Yohanes, Senin (24/9).

Meski orang bersangkutan seperti HH dan SH (pemegang saham nomine) di PT PSP, mengikuti program tax amnesty, sambungnya.

Agus menegaskan, pengampunan pajak yang merupakan bagian dari program pemerintah tersebut, bukan serta merta bisa dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dari kasus kejahatan yang sudah dilakukan. Tax amnesty justru bukan untuk melegalkan kasus pencucian hukum agar tidak bisa dijerat pidana, apalagi penjualan aset negara.

“Bila ada orang yang beranggapan bahwa pelaku dalam penjualan lahan negara tidak bisa diproses hukum karena sudah mengikuti tax amnesty, itu merupakan kesalahan besar. Tidak ada alasan untuk menghentikan perkara tersebut. Namun, kita masih berkeyakinan bahwa kejaksaan masih profesional dan melakukan pendalaman dari kasus penjualan lahan negara yang sedang ditangani itu,” katanya.

Untuk kasus pencucian uang dari penjualan aset negara tersebut lanjutnya, ada baiknya ditangani langsung oleh lembaga antikorupsi. Sehingga, penanganan kasusnya tidak memakan waktu yang lama.

Informasi diperoleh, HH yang merupakan salah satu pemegang saham nomine di PT PSP, sudah menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Tinggi Sumut, Jum’at (21/9) lalu. Namun, SH yang juga merupakan pemegang saham nomine di perusahaan tersebut, belum memenuhi surat panggilan kedua oleh kejaksaan.

“Kejati Sumut bisa melakukan upaya paksa jika SH tidak memenuhi panggilan kedua. Upaya paksa ini bisa dilakukan kejaksaan bila orang bersangkutan tidak memberikan alasan tidak bisa hadir,” kata Agus.

Beredar kabar, SH sedang berada di Australia. Belum diketahui, SH pergi ke luar negeri setelah kasus ini muncul atau belum. “Tidak hadir di panggilan kedua maka itikad baiknya dalam menghormati hukum sangat patut dipertanyakan,” tegas Agus.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengaku, kejaksaan masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari kasus dugaan penjualan aset negara tersebut. Namun, Sumanggar mengaku belum memonitor perkembangan dari penanganan kasus itu.

Seperti yang diketahui, beberapa petinggi PT PSP diperiksa penyidik kejaksan tinggi. Kasus ini berawal dari jual-beli lahan seluas sekitar 3,3 hektare (Ha) di Desa Sampali, yang tidak jauh dari Rumah Sakit Haji Medan. Penjualan lahan dengan nilai Rp40 miliar di tahun 2016 itu, mengandalkan surat tanah dari kecamatan, padahal lahan itu milik PTPN II yang masa Hak Guna Usaha (HGU) berakhir pada tahun 2023. (KRO/RD/sumutpos)

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com