Pekan Baru

Ekspor Sawit di Riau Terpengaruh Akibat Virus Wabah Corona

Ekspor Sawit di Riau Terpengaruh Akibat Virus Wabah Corona

RADARINDO.co.id – PEKANBARU : Dinas Perkebunan Provinsi Riau menyatakan bahwa wabah virus Corona jenis baru di China mulai berdampak pada menurunnya permintaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Riau. Imbasnya juga membuat harga sawit turun Rp 50,68 per kilogram pada pekan ini.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, Defris Hatmaja mengatakan, wabah Corona menjadi faktor eksternal yang tak terelakkan. Ini karena China merupakan salah satu pasar terbesar untuk CPO.
“Penurunan harga tandan buah segar periode ini disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor CPO. Merebaknya wabah virus Corona di China menyebabkan kekhawatiran permintaan minyak sawit dapat turun mengingat China merupakan pembeli minyak nabati terbesar kedua di dunia setelah India,” katanya baru-baru ini.

Wabah Corona di China juga mempengaruhi harga sejumlah komoditas di dunia. “Harga minyak nabati lain seperti minyak kedelai juga mengalami penurunan di bursa China, sama seperti harga CPO,” jelasnya.
Selain itu, mulai diberlakukannya bea keluar CPO juga ikut menjadi sentimen negatif. Ia menjelaskan, Kementerian Perdagangan mencatat harga referensi CPO pada Februari 2020 sebesar 839,69 dolar AS per metrik ton (MT) atau naik dibandingkan periode Januari sebesar 729,72 dolar AS/MT.
“Dengan kenaikan harga tersebut, pemerintah memberlakukan bea keluar CPO sebesar 18 dolar AS per metrik ton,” katanya.

Di Riau, penurunan harga sawit periode ini disebabkan oleh terjadinya penurunan harga jual CPO dan kernel dari seluruh perusahaan yang didata Dinas Perkebunan Riau.
Untuk harga jual CPO, PTPN V mengalami penurunan sebesar Rp 139,23 per kilogram (kg), Sinar Mas Group mengalami penurunan harga sebesar Rp 310,43 per kg, Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan harga sebesar Rp 79,32 per kg, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp 136,21 per kg, dan PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan sebesar Rp 82,00 per kg dari harga pekan lalu.
Harga jual kernel di Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan sebesar Rp 77,27 per kg, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp 452,00 per kg, dan PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan sebesar Rp 353,34 per kg dari harga pekan lalu. (KRO/RD/RPBK)

Sidang Ketenagakerjaan PT IIP Dianggap Tak Adil Frangki Manalu Ajukan Kasasi

RADARINDO.co.id-Pekanbaru:
Sidang terkait sengketa ketenagakerjaan antara Frangki Manalu selalu karyawan dengan PT Indoagri Inti Plantation (IIP) berbuntut panjang. Pasalnya, putusan sidang dianggap tidak adil sehingga tim pendamping karyawan mengajukan ke tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).
Hal ini terungkap di ruang persidangan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (09/01/2020). Berdasarkan informasi yang disampaikan ke RADARINDO.co.id Jumat (10/01/2020) telah selesai dilaksanakan sidang hubungan industrial akhir pada kasus sengketa Ketenagakerjaan antara Frangki Manalu selaku Karyawan dengan Perusahaan atas nama PT Indoagri Inti Plantation (IIP).
Dalam sidang putusan akhir tersebut, menyimpulkan kemenangan atas tuntutan PT IIP terhadap uang pesangon Frangki Manalu senilai Rp9.854.925. Atas putusan tersebut, penasehat hukum sekaligus ketua pendamping Frangki Manalu dengan tegas menolak dan tentunya akan segera mengajukan Kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.
“Ini semua berawal dari perhitungan para mediator Disnaker Kabupaten Rokan Hilir yang kami nilai sangat keliru. Pasalnya, masa kerja yang dicantumkan mulai tanggal 01 Desember 2010 sampai 04 September 2018 atau 7 tahun 9 bulan” tutur Larshen Yunus Mora S.Sos,Sc.
Lebihllanjut ditegaskan bahwa uang penghargaan masa kerja 3 X Rp2.856.500 = Rp8.569.500 ditambah juga dengan uang penggantian hak sebesar 15% X Rp8.569.500 = Rp1.285.425, maka totalnya Rp9.854.925.
“Bagi kami jelas perhitungan itu sangatlah keliru. Karena, putusan pak gakim hanya berdasarkan hasil perhitungan mediator Disnaker Rohil. Ini tidak fair namanya. Kami akan elawan,” ujar Larshen Yunus dengan nada kecewa.
Menurut Ketua PP GAMARI itu, bahwa perhitungan yang sebenarnya adalah ketika angka 2.865.500 X 7 = Rp20.055.000, setelah itu 15% X Rp20.055.000 = Rp3.008.250, maka ketemulah total angka sebesar Rp23.063.250 sebagai pesangon yang benar dari saudara Frangki Manalu.
Larshen Yunus dkk akan segera menempuh jalur Kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Mereka tetap akan mempertahankan angka sebesar Rp23.063.250 tersebut.
“Apapun ceritanya, pihak perusahaan tidak boleh semena-mena memberikan hasil perhitungan hanya Rp9 jutaan itu. Klien kami sudah hampir 12 tahun bekerja dan mengabdi kepada PT IIP. Harusnya mereka bijak dalam memberikan hitungan,” ungkap penasehat hukum Frangki Manalu.

Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja maupun lampiran pendukung lainnya akan dijadikan berkas bundelan untuk tahapan pengajuan Kasasi ke tingkat MA. “Sudahlah, kami cukup jenuh dengan semua ini. Dugaan atas permufakatan antara pihak penegak hukum dengan perusahaan benar-benar nyata terjadi. Terlebih, sampai detik ini juga pihak numas dan HRD PT Indoagri Inti Plantation sangat sulit untuk dihubungi. Sungguh terlalu,” ujar Larshen Yunus saat menggelar konferensi pers. (KRO/RD/Tim)

Polda Riau Tahan Pjs Manager Operasional PT SSS Terkait Karhutla

Polda Riau Tahan Pjs Manager Operasional PT SSS Terkait Karhutla

RADARINDO.co.id – PEKANBARU : Penyidik Direktorat Re­serse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, melakukan penahanan terhadap Pejabat sementara (Pjs) Manager Operasional PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berinisial AOH, terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Tersangka merupakan orang yang ber­tang­gung­jawab terhadap la­han perusahaan yang terbakar seluas 152 hektare di Blok I Desa Kuala Panduk, Kabupaten Pelala­wan, Pebruari lalu.

Direktur Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Andri Sudarmadi didampingi Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto dalam konferensi pers, Selasa (8/10) sore, membenarkan hal itu.

”Sore ini kami ingin me­nyam­paikan, pihak Dit­reskrimsus Polda Riau menetapkan 2 tersangka kar­hutla dari perusahaan atau kor­porasi,” ungkapnya.

Kedua tersangka dari kor­porasi ini, yakni, pertama dari perusahaan PT SSS dan Pjs Manager Ope­­rasional berinisial AOH. Ke­pu­tusan ini diambil setelah pihak Polda Riau men­de­ngar­kan ke­terangan 11 saksi ahli.

Penetapan 2 tersangka dari kor­porasi ini setelah di­lakukan penye­lidikan yang panjang dan pro­fesional. Pjs Manager Operasional PT SSS sendiri selaku pe­nang­gungjawab di lapangan disangkakan telah lalai sehingga menyebabkan lahan mereka terbakar.

Tidak itu saja, penyidik juga menemukan adanya indikasi ke­senga­jaan. Se­jumlah bukti seperti di­temukan beberapa bibit sawit yang diduga akan ditanam di lokasi kebakaran.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT SSS H Mahfuzat Zein, menyatakan bahwa pihaknya te­tap menghormati proses hukum yang dilakukan pihak Polda Riau. Jika memang ada tuduhan indikasi tindak pi­dana pencemaran ling­kungan hidup, hal itu mesti di­hormati.

”Namun, dari hasil pe­nyelidian dan penyidikan pihak Polda Riau, Tak ada keterlibatan atau keterkaitan langsung pihak perusahaan me­nyuruh orang untuk mem­bakar lahan. Cuma karena Undang-undang mengharuskan bahwa setiap pemilik konsensi menjaga arealnya dari tindak pidana ke­bakaran,” terang­nya.

Ditanya dengan penetapan ter­sangka sekaligus disusul penahanan apakah pihak PT SSS akan mela­kukan upaya praperadilan (Prapid), Zein menyatakan belum terpikir ke arah itu. Namun yang jelas, pi­hak­nya akan mengajukan pe­nang­guhan pena­ha­nan ter­hadap kliennya AOH, karena yang bersangkutan men­derita pe­nyakit keropos tulang menahun.

”Klien saya itu punya penyakit keropos tulang dan perlu pe­nanga­nan medis khusus. Oleh sebab itu kami mengajukan permohanan penangguhan kepada pe­nyidik Polda Riau,” katanya. (KRO/RD/ANS)

Kejati Riau Periksa Teller BRI Terkait Kasus Kredit Fiktif Rp7,2 Miliar

Kejati Riau Periksa Teller BRI Terkait Kasus Kredit Fiktif Rp7,2 Miliar

RADARINDO.co.id – PEKANBARU : Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Pekanbaru, Selasa (8/10), memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan kredit fiktif Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu senilai Rp7,2 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan menyebutkan, nama ketiga saksi yakni Jefrizon selalu teller serta Ressy dan Rissa selaku mantan teller BRI Ujung Batu. Mereka diperiksa di Ruang Pidana Khusus Kejati Riau, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru.

Keterangan ketiga saksi diperlukan karena dinilai mengetahui prosedur pemberian kredit sebesar Rp7,2 miliar kepada belasan nasabah.

Keterangan saksi akan didalami lagi untuk mengetahui pihak yang paling bertanggungjawab. “Setelah semua keterangan terkumpul, akan dilakukan gelar perkara menentukan tersangka,” ujarnya.

Pengusutan perkara itu berdasarkan laporan manajemen BRI ke Kejati Riau yang diduga ada keterlibatan pihak internal BRI. Atas laporan itu, Kejati Riau menerbitkan surat perintah penyelidikan.

Setelah meminta keterangan sejumlah pihak terkait, perkara kredit fiktif ditingkatkan ke penyidikan pada 2 September 2019. Pemanggilan para saksi telah dilakukan sejak pekan lalu.

Dalam perkara ini, telah dimintai keterangan mantan Kepala Cabang BRI Ujung Batu Rusdi dan sejumlah pega­wai BRI, seperti Danna, Hamdani, dan Slamet Riyadi, serta Marshal selaku Su­pervisor Penunjang Bisnis, Yondri Donal selaku Asisten Pema­saran Bisnis Mikro, dan Rizki Farizi. Belasan nasabah juga sudah dimintai klarifikasi.

Informasi yang dirangkum, para nasabah dimintai kartu tanda pen­duduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Berkas itu dipinjam oleh seorang bernama Sudir untuk pengajuan kredit.

Umumnya, nasabah mengaku tidak tahu kalau pinjaman mencapai Rp7,2 miliar. Mereka meminjam masing-masing Rp500 juta tetapi yang diterima cuma Rp3 juta sampai Rp5 juta per orang.

Kredit itu rencananya untuk pemba­ngunan veron atau tempat penyimpan­an sementara tandan buah sawit. Dalam pengajuan kredit, para nasabah yang merupakan buruh sawit tidak menge­tahui seluk-beluk pinjaman, termasuk agunan yang dijaminkan. (KRO/RD/ANS)

Pimpin Rapat Karhutla di Riau, Jokowi Singgung Peran Pemda

Pimpin Rapat Karhutla di Riau, Jokowi Singgung Peran Pemda

RADARINDO.co.id – PEKANBARU : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas guna membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Novotel Hotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9). Jokowi menekankan, dukungan pemerintah daerah penting dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan khususnya di Riau.

“Kalau infrastruktur diaktifkan secara baik, saya yakin namanya titik api diketahui tidak hanya satu titik sebelum jadi ratusan titik api diketahui dan ini sudah saya ingatkan berkali-kali,” kata Jokowi saat memimpin rapat yang dihadiri sejumlah menteri, panglima TNI dan Kapolri hingga kepala daerah setempat.

Sementara, Andi Yusran Sultan Direktur Riset Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Universitas Nasional di Jakarta ketika dihubungi awak media, Selasa (17/9) menanggapi himbauan Jokowi tersebut.

“Tidak sewajarnya Presiden Jokowi menyoroti Pemda dalam kasus Karhutla, karena selama ini perizinan dan tata guna hutan ada di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, maka setelah pemerintah (pusat) menerbitkan ‘izin’, selanjutnya pemerintah melakukan pengawasan terkait dengan implementasi perizinan tersebut, bukankah hukum administrasi publik yang kita anut mengamanahkan “barangsiapa yang mengeluarkan izin maka ia yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pembinaan,” ujar Yusran.

Disamping nihil kewenangan katanya, umumnya Pemda juga minim anggaran. “Jangankan untuk menangani Karhutla, kadang gaji guru honerer saja harus dihentikan karena keterbatasan dana,” pungkasnya. (KRO/jkt/fri)

 

 

Terkait Karhutla Riau, KLHK Segel 10 Lahan Konsesi Perusahaan

Terkait Karhutla Riau, KLHK Segel 10 Lahan Konsesi Perusahaan

RADARINDO.co.id – PEKANBARU : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakah telah menyegel 10 lahan konsesi perusahaan yang diduga penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi Riau. Setelah menyegel, KLHK akan melakukan penyelidikan terkait penetapan sanksi yang akan diterapkan.
“Secepatnya (kasus) didalami untuk tahap penetapan statusnya,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani di Pekanbaru, Senin (16/9).

Rasio menjelaskan, 10 perusahaan tersebut ada yang merupakan perusahaan industri kehutanan maupun perkebunan kelapa sawit. Satu diantaranya adalah perusahaan asing asal Malaysia. Inisial perusahaan yang telah disegel yakni PT RSS, PT SBP, PT SR, PT THIP, PT TKWL, PT RAPP, PT SRL, PT GSM, PT AP, dan PT TI.

Menurut Rasio, saat ini kasus tersebut masih penyelidikan atau pulbaket. Mereka diduga melakukan pelanggaran pidana karena kebakaran terjadi di dalam konsesi. “Disegel karena ada dugaan pelanggaran pidana. Terjadi kebakaran di lahan mereka,” jelas Rasio.
Sebelumnya, KLHK telah menyegel lahan perusahaan kelapa sawit milik Malaysia, PT Adei Plantation and Industry (AP), untuk penyelidikan kasus dugaan pembakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Direktur Penindakan PPLH Gakkum KLHK, Sugeng Riyanto, pekan lalu menyatakan penyegelan berupa pemasangan plank pengumuman dan dibentangkan pita kuning larangan melintas.
Lahan seluas 4,25 hektare yang diduga dibakar tersebut berlokasi di Kabupaten Pelalawan, berada di sebelah selatan Kota Pekanbaru. Lokasi kebakaran berupa lahan gambut yang kini terlihat bersih seperti hamparan karpet hitam. (KRO/RD/cnn)

Pemprov Riau Diminta Segera Atasi Karhutla

Pemprov Riau Diminta Segera Atasi Karhutla

RADARINDO.co.id – PEKANBARU : Ratusan mahasiswa Fa­kultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Uni­versitas Riau (Unri) meng­gelar aksi unjuk rasa di halaman kantor gubernur Riau di Pe­kanbaru, Kamis (12/9), guna mendesak pemerintah segera me­ngatasi bencana asap di wilayahnya.

“Kami mendesak gu­bernur Riau untuk cepat me­ngatasi asap Karhutla (ke­bakaran hutan dan lahan) ini, dan beberapa korporasi yang sudah menjadi tersangka ditutup perizinannya,” kata Annisa Dewita Sari selaku Direktur Himabisnis UNRI.

Aksi yang semula hanya diperbolehkan di luar pagar kantor gubernur Riau itu ak­hirnya bisa masuk ke dalam halaman kantor.

Mereka juga mendesak gubernur Riau keluar untuk mendengarkan aspirasi pe­ngunjuk rasa, namun Gu­ber­nur Riau Syamsuar saat itu tidak berada di kantornya. Tang­gapan ini diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau Ervin Rizaldi.

Namun mahasiswa tidak puas karena mereka ingin ber­temu langsung dengan Gu­bernur Riau Syamsuar atau­pun Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution. Mereka akan tetap menunggu Wagub Riau yang sedang rapat paripurna.

Aksi dilanjutkan dengan be­berapa orator dan pem­ba­caan puisi tentang pen­deritaan mahasiswa dan ma­syarakat Riau perihal jerebu (asap) yang tak henti-hentinya mengganggu per­napasan masyarakat.

Sudah tiga hari ini sekolah diliburkan akibat bencana asap yang dirasa kian pekat dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Ribuan warga Pekanbaru dan kabupaten lainnya juga mengalami gangguan pernafasan, batuk, iritasi mata hingga iritasi kulit akibat asap bekas kebakaran hutan di lahan gambut. (KRO/RD/ans)

 

Pekanbaru Diselimuti Kabut Asap

Pekanbaru Diselimuti Kabut Asap

RADARINDO.co.id – PEKANBARU : Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terus bertambah. Kebakaran tersebut memicu munculnya kabut asap dan hampir merata menyelimuti bumi Lancang Kuning itu.

Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Jim Gafur mengatakan, luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau sejak 1 Januari hingga 9 September 2019 sebanyak total 6.464 hektare.

Meski demikian, kata Jim, upaya pemadaman masih terus dilakukan tim Satgas Karhutla Riau. Ada beberapa titik api yang mesti ditangani dengan lebih serius.

“Saat ini ada beberapa titik api yang cukup besar terjadi seperti di wilayah Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu (Inhu) dan Indragiri Hilir (Inhil). Untuk titik api di Inhu dan Inhil, memang penanangan harus kita lakukan lebih serius,” kata Jim, seperti dilansir dari Kompas.com, baru-baru ini.

Dia mengaku, pemadaman karhutla terus dilakukan oleh tim satgas darat, yakni TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan dibantu beberapa perusahaan swasta.

Jumlah personel yang mencapai ribuan itu, setiap hari berjibaku memadamkan api tanpa libur. Menurut Jim, jumlah personel yang ada saat ini sudah cukup, sehingga tidak perlu ditambah.

“Di Riau personel pemadam karhutla sudah cukup, kurang lebih empat sampai lima ribu personel. Karena sudah tergabung dari berbagai satuan. Kemudian, kita saat ini masih ada dua heli water bombing yang beroperasi,” sebut Jim.

Meski jumlah personel sudah mencukupi, kata Jim, akan tetapi ada titik api yang tidak bisa dijangkau oleh petugas. “Kendalanya banyak sekali. Mulai dari minimnya sumber air, akses ke lokasi jauh dan ditambah cuaca panas. Bahkan ada petugas yang ke lokasi menggunakan perahu, yakni di Desa Pulau Helan, Inhil. Jadi titik api yang tidak bisa dijangkau, kita menggunakan heli water bombing,” kata Jim.

Kendala lainnya, lanjut dia, petugas juga ada yang harus berhadapan dengan hewan buas, seperti harimau, beruang hingga buaya.

“Seperti di Desa Pulau Gelang, Inhu, petugas pernah menjumpai harimau, beruang dan buaya. Karena pemadaman (karhutla) dekat dengan (Suaka Margasatwa) Kerumutan. Jadi, untuk memadamkan titik api ini tidak mudah. Petugas harus bertaruh nyawa,” kata Jim. (KRO/RD/komp)

Akibat Kabut Asap, Siswa SMA di Riau Diliburkan

Akibat Kabut Asap, Siswa SMA di Riau Diliburkan

RADARINDO.co.id – PEKANBARU : Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau meliburkan proses belajar seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, terhitung hari ini, Selasa (10/9).

Keputusan itu dilakukan menyusul kualitas udara yang anjlok pada level “tidak sehat” akibat kabut asap tebal dari maraknya aksi pemba­karan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Riau.

Instruksi libur karena asap ini disampaikan langsung Gubernur Riau melalui Ke­pala Dinas Pendidikan (Ka­disdik) Riau Rudyanto SH MSi, Senin (9/9).

Dalam surat yang ditu­jukan kepada seluruh Kepala SMA/SMK dan sederajat itu ditegaskan, jika Indek Stan­dar Pencemaran Udara (IS­PU) 200-299, sekolah boleh dihentikan atau diliburkan.

Aktivitas belajar dan mengajar kembali bisa dilaku­kan jika ISPU sudah mem­baik. Kualitas udara di Pe­kan­baru, Senin pagi men­capai 238. ISPU yang telah men­yen­tuh level tidak sehat ini menyebabkan beberapa Kepala SD dan PAUD memu­la­ng­kan lebih awal siswa didiknya.

Kadisdik Kota Pekanbaru, DR H Abdul Jamal MPd me­negaskan, pihaknya sudah mengantisipasi jika di be­­berapa daerah ISPU nya tinggi, sekolah dipersi­lah­kan memulangkan siswa dulu. “Besok datang lagi, jadi bukan libur,” katanya.

Jamal juga mengoreksi soal libur siswa SMA/SMK sederajat itu bukan atas perintah gubernur, tetapi me­mang sudah ada ketetapan dari Disdik Provinsi jika ISPU berkisar 200-299 (warna merah) atau kondisi udara sangat tidak sehat, sekolah boleh libur.

“Jadi tergantung situasi, sekolah boleh memulangkan lebih cepat, bukan libur. Atau misalnya jika jam masuk biasanya pukul 7.30 WIB, sekolah bisa saja mengambil kebijakan deng­an mengun­durkan jam ma­suk,” pung­kasnya. (KRO/RD/ans)

Polda Riau Gelar In Country Training

Polda Riau Gelar In Country Training

RADARINDO.co.id – KAMPAR : Sukses meraih penghargaan berturut-turut dalam sektor Pembinaan Masyarakat (Binmas) melalui personel Bhabinkamtibmas se-Indonesia, kini Polda Riau ditunjuk sebagai tempat untuk pelatihan dan pendidikan In Country Tranning (ICT) Polmas, setelah Polda Banten.

Dalam pendidikan dan pelatihan ICT Polmas ini, diharapkan Polda Riau bisa memberikan ilmu dan pengalaman di bidang Binmas. Sehingga dijadikan contoh Polda se-Indonesia agar dapat lebih meningkatkan pelayanan Binmas menuju Polri yang promoter.

Acara pelatihan dan pendidikan ICT Polmas yang dilakukan Polda Riau, berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Dimulai sejak, Senin (2/9) yang digelar di hotel Swiss-Berlin Jalan Soekarno-Hatta.

Polsek Bukit Raya menjadi pilot projec mandiri polmas Tim II yang diketuai AKBP Harun beserta 5 personil dari Polda Jambi Polres Batang Hari di kantor Babinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa (3/9).

Para peserta berangkat dari Hotel Swiss menuju Mapolsek Bukit Raya dan disambut oleh Kapolsek Bukit Raya Kompol Bainar DH MH serta Kasat Binmas Polresta Pekanbaru Kompol Sumarno SH.

Pada pukul 08.10, digelar praktek Kendali Tugas diruang Bhabinkamtibmas Center sekaligus menjelaskan tentang Kamtibmas dan tata cara pelaksanaan Polmas. Pada pukul 08.45, peserta menuju kantor Lurah Sidomulyo Timur yang Raja Randa Maulana SSTP selaku lurah.

Turut dalam acara itu, Kapolda Riau diwakili Dirbinmas Kombes Pol Drs Kris Pramono, Expert JICA Kombes Pol Purn Titik Rustika, Kanit Binmas Iptu Amir Said SH, dan jajaran anggota Polsek Bukit Raya. (KRO/RD/SM)

1 2 3 15
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com