Riau

BNN-Kepolisian Malaysia Sepakat Tingkatkan Pengawasan Selat Malaka

BNN-Kepolisian Malaysia Sepakat Tingkatkan Pengawasan Selat Malaka

KORANRADARONLINE.co.id-Pekanbaru: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau ber­sama Kepo­lisian Di­raja Malaysia (PDRM) sepakat untuk meningkatkan pengawasan Selat Malaka se­bagai upaya menekan pe­nye­lundupan narkoba.

Kepala Bidang Pem­berantasan BNN Provinsi Riau, AKBP Haldun, Selasa (2/10), mengatakan bahwa ke­se­pakatan yang turut me­libatkan Kepolisian Daerah Riau tersebut dilakukan diatas kapal di Selat Malaka, ak­hir September 2018 lalu.

“Koordinasi dengan PD­RM, kita dari Polda Riau dan BNN ketemu di wilayah perbatasan laut. Disana kami sepakat sama-sama ting­katkan pengamanan di pe­rairan laut,” kata Haldun.

Ia menjelaskan, ke­se­pa­katan tersebut penting di­lakukan mengingat selama ini berbagai kasus pe­nye­lundupan ba­rang haram baik ekstasi maupun sabu-sabu se­­lalu dari Negeri Jiran tersebut.

Dalam pertemuan itu, Haldun menu­turkan bahwa pi­hak­nya turut menjelaskan kro­nologis berbagai pe­ngung­kapan kasus kejahatan narkoba ke PDRM, yang mayoritas kasus pe­nye­lundupan narko­ba dari Malaysia.

Dari pemaparan yang di­lakukan tepat di atas kapal di perbatasan Malaysia dan Pu­lau Bengkalis itu, ia me­ngatakan disepakati di­la­kukan peningkatan pe­ngamanan perairan laut.

Sementara itu, Haldun menjelaskan bahwa kasus penyelundupan narkoba me­lalui pesisir Riau saat ini turut meli­batkan oknum ne­layan sebagai pelaku.

Dia menyebut, para pe­nyelundup ke­rap me­man­faatkan nelayan dengan ber­transaksi di tengah laut se­belum dibawa ke pesisir Riau. Sehingga, upaya pe­ningkatan pengamanan pen­ting dilaku­kan kedua negara bertetangga itu.

Secara geografis, provinsi Riau ber­batasan langsung dengan sejumlah ne­gara te­tangga, seperti Malaysia dan Si­nga­pura. Selain itu, Riau juga berha­dapan lang­sung dengan Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia.

Secara ekonomi, Riau cukup di­untung­kan dengan letak geografis yang stra­te­gis. Namun, Riau juga di­hadapkan maraknya pe­nyelundupan narkoba, te­rutama melalui jalur pe­rairan.

Sepanjang Januari-Sep­tember 2018 lalu, Polda Riau mencatat sebanyak 239 kilogram lebih berhasil digagalkan. Ni­lai itu setara Rp300 miliar lebih, dengan sebagian besar masuk ke Riau melalui wilayah pesisir.

Tak hanya sabu, jenis eks­tasi juga menguntit pada urutan kedua jenis narkoba paling mendominasi dalam pe­ngungkapan kasus oleh Polda Riau dan jajaran Polres. Dimana sepanjang 2018, kepolisian sudah menyita sebanyak 131.121 butir ekstasi berbagai merek. Sementara untuk jenis Ganja, ada se­banyak 32,25 kilogram ber­hasil diamankan, kemudian 7.995 butir untuk pil H – Five. (KRO/RD/analisa)

Asap Karhutla Selimuti Sejumlah Daerah

Asap Karhutla Selimuti Sejumlah Daerah

KORANRADARONLINE.co.id-Pekanbaru: Wilayah Riau dalam satu minggu ini masih diselimuti asap tipis yang berasal dari kebakaran lahan dan hu­tan yang terjadi di be­be­rapa wilayah Provinsi Riau, seperti di Indragiri Hilir dan Pe­la­­lawan, serta daerah lainnya.

Kepala Badan Pe­nang­gulangan Ben­cana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sa­nger, membenarkan asap ti­pis telah me­nyelimuti wi­layah Riau. Untuk itu pi­hak­nya bersama Tim Satuan Tugas (Sat­gas) Karhutla te­rus bekerja mema­dam­kan ke­bakaran yang terjadi, baik melalui darat maupun udara, dengan water bombing.

“Ya ada asap tipis, ini dari kempas Jaya Inhil. Se­bagian daerah lain juga. Dari laporan terakhir kebakaran yang ter­jadi dapat di­ken­dalikan,” ujarnya, Minggu (30/9).

Dijelaskannya, untuk langkah water bombing lang­sung dilaksanakan tim di lo­kasi kebakaran untuk me­mini­ma­lisir kebakaran agar tidak sampai me­luas.

“Dua helikopter BNPB sudah kami kerahkan ke lokasi, termasuk tim pemadam darat dari unsur TNI, Polri, BPBD Manggala Agni, dan dunia usaha ikut mem­­bantu di lapangan. Se­moga bisa selesai agar asap­nya tidak dibawa angin lagi,” ungkapnya.

Sementara itu warga Pekanbaru, Hary, mengakui dalam be­berapa hari ini mu­lai pagi hingga malam bau asap kar­­­hutla sangat terasa kuat. Bahkan pada ma­lam hari kon­disi asap jelas ter­­lihat. Asap ini seperti ta­hun 2015 yang lalu, awalnya tipis lama-lama jadi tebal.

“Ini asap kebakaran, bau­nya jelas kali. Asap aja nam­pak jelas bahkan me­me­dih­kan mata,” katanya.

Tidak hanya Hary, warga Rumbai, Edo juga me­ra­sa­kan bau asap. Ketika ia ber­ma­in bola pada malam tadi, terasa sesak akibat asap. Bau asap begitu terasa apalagi di lapangan terbuka.

“Biasanya kalau main bola malam tak ada asap, sekarang jelas kali asapnya. Sehingga ketika kami bermain me­nghi­rup udara terasa agak sesak mungkin ka­rena asap ini,” katanya.

Badan Meteorologi Kli­matologi dan Geo­fisika (BM­KG), mencatatkan ada sebanyak 14 hotspot ter­pantau di wi­layah Riau. Bahkan dua ka­­bupaten titik hotspotnya di atas 70 per­­­sen, yakni Kabupaten Inhu 8 titik dan Inhil 3 titik. Sedangkan satu titik lagi di Kabupaten Pelalawa. (KRO/RD/analisa)

Kejati Riau Tetapkan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

Kejati Riau Tetapkan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

KORANRADARONLINE.co.id – Pekanbaru: Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau me­netapkan tersangka du­ga­an Tindak Pidana Korupsi (Ti­pikor) kredit fiktif pada Bank Riau Kepri (BRK) Ca­bang Pembantu Dalu-Dalu, Ka­bupaten Rokan Hulu.

Asisten Pidana Khusus Ke­jaksaan Tinggi Riau, Su­bekhan, Jum’at (28/9), me­ngatakan bahwa pihaknya telah me­ne­tapkan tersangka dalam dugaan korupsi kredit fiktif senilai Rp43 miliar ter­sebut setelah gelar perkara diram­pungkan penyidik.

Meski mengaku telah me­netapkan tersangka, Su­bek­han belum bersedia mem­be­berkan nama yang harus ber­tanggungjawab dalam du­gaan korupsi itu, termasuk jumlah tersangka.

Dia menuturkan, pe­ngu­muman nama tersangka akan dilakukan jajarannya setelah terlebih dulu menuntaskan pro­ses administrasi pember­kasan.

Penyidik Pidana Khusus Ke­­jaksaan Tinggi Riau da­lam beberapa waktu te­rakhir terus bekerja keras me­lakukan penyidikan per­kara tersebut. Sebanyak lebih da­ri 100 saksi, terutama ka­langan debitur telah di­periksa.

Selain itu, penyidik juga telah mengajukan per­mo­ho­nan penghitungan kerugian negara (PKN).

Dugaan korupsi kredit fiktif itu terjadi dalam ren­tang waktu 2010 hingga 2014 silam. Sebanyak 110 debitur disebut-sebut mem­pe­roleh bantuan dana dari Bank Riau-Kepri (BRK) se­besar Rp43 miliar.

Belakangan, dari pe­meriksaan saksi terungkap bah­wa para debitur itu dicatut namanya, atau hanya di­pinjam nama dengan me­minjam Kartu Tanda Pen­duduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, ada juga debitur yang di­jan­jikan plasma atau pola kerjasama dalam pem­ben­tukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hu­bungan baik antara debitur de­ngan Pimpinan BRK Ca­bang Dalu-dalu saat itu.

Kenyataanya, para de­bitur tidak me­ne­rima pen­cairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu ka­rena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kre­dit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang meng­gunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

Kasus itu mulai mencuat ketika kredit yang diberikan justru macet. Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian be­sar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit.

Selain itu, agunan kredit juga dike­tahui fiktif. Hal ini tentunya menambah pelik permasalahan ini. Hingga akhir­nya, kredit mengalami kemacetan dan disidik Kejati Riau sejak akhir April 2018.

Kejati Riau sendiri me­nargetkan segera me­ram­pung­kan kasus itu dalam wak­­tu dekat, termasuk me­ngungkap siapa pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi de­ngan nilai fantastis tersebut. (KRO/RD/ANS)

Polda Riau Periksa 43 Pejabat Pemkab Rohil

Polda Riau Periksa 43 Pejabat Pemkab Rohil

KORANRADARONLINE.co.id – Pekanbaru: Penyidik Direktorat Re­serse Krimi­nal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau memeriksa 43 pejabat di ling­ku­ngan Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Rokan Hilir (Ro­hil) terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat De­wan (Setwan) Rohil.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto kepada wartawan, Rabu (26/9), membenarkan adanya pemeriksaan terse­but yang berlang­sung dari pagi hingga sore.

”Pemeriksaan ini masih tahap verifikasi dalam rang­ka menindak lanjuti hasil laporan pemeriksaan ke­uang­an oleh Badan Pe­meriksa Keuang­an Perwa­kilan Riau,” terangnya.

Ditambahkan Sunarto, dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan terhadap 43 pejabat di Organisasi Perang­kat Daerah (OPD) tersebut.

“Mereka yang kita minta keterangan ada sebanyak 43 orang, dan statusnya masih saksi,” katanya.

Perkara ini berawal dari hasil audit BPK Provinsi Riau dalam laporan hasil pe­merikasaan (LHP) Ke­u­ang­an Pemkab Rohil 2017.

Pada laporan itu ditemu­kan adanya penyimpangan SPPD yang digunakan ang­gota dewan tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Akibat SPPD yang diduga fiktif itu negara diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah.

“Belum ada pemeriksaan terhadap anggota DPRD Ro­hil,” pungkasnya.

Mereka yang diperiksa di antaranya merupakan peng­guna anggaran (PA) periode Januari-Juni 2017 berinisial SA, PA periode Juni-No­vem­ber 2017 berinisial FR serta bendahara penge­luaran periode Januari-Juni 2017 berinisial RJ.

Pemeriksaan juga dilaku­kan terhadap ben­dahara pe­nge­­luaran periode Juni-No­vember 2017 berinisal PS, ben­dara pengeluaran periode November-Desember 2017 berinisial AS.

Selanjutnya, pemeriksaan juga dilakukan terhadap 38 orang saksi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tahun 2017. Seluruh saksi kata dia, merupakan pe­jabat di Sekwan DPRD Ka­bupaten Rohil. (KRO/RD/ANS)

Pemprov Riau Siap Ikuti Inpres Moratorium Sawit

Pemprov Riau Siap Ikuti Inpres Moratorium Sawit

KORANRADARONLINE.co.id – Pekanbaru: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan kesiapannya mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 ta­hun 2018 tentang Mo­ra­torium atau penundaan dan eva­­luasi perizinan per­ke­bu­nan kelapa sawit serta pe­ningkatan produktivitasnya.

“Kalau memang itu ke­putusannya tentu ada da­sar, logika, dan justifikasinya. Kami di daerah mengikuti sa­ja, mungkin ada man­fa­at­nya,” kata Sekretaris Da­e­rah Pemprov Riau Ah­mad Hijazi, Kamis (27/9).

Riau sebagai daerah yang memiliki lahan sawit terbesar di Indonesia, juga membutuhkan diversifikasi ko­miditas agar masyarakat ti­­dak bergantung kepada sa­wit dan mengembangkan komoditas lain.

Terlebih lagi, lanjutnya, pen­dapatan dari perizinan dan rekomendasi Perusahaan Ke­lapa Sawit juga tidak be­gitu besar bagi Pemprov Ri­au. Untuk efek domino ba­gi ma­sya­rakat, kata dia ju­ga tidak terlalu berdampak besar pada masyarakat.

“Yang terpenting untuk dilakukan bagi kami adalah realokasi dan redistribusi ke­pentingan rakyat. Mi­sal­nya, ketika ada lahan Hak Gu­na Usaha perusahaan yang ha­bis, itu bisa dimanfaatkan un­tuk masyarakat,” ung­kapnya.

Sebelumnya, Inpres itu sen­diri ditujukan pada ja­jaran presiden mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pe­rekonomian, Ling­kungan Hi­dup dan Kehutanan, Per­ta­nian, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Penanaman Modal, Men­teri Dalam Ne­geri, Gubernur, dan Bupati/walikota.

Untuk Gubernur, Inpres tersebut meminta me­la­ku­kan penundaan penerbitan reko­mendasi/izin usaha per­kebunan kelapa sa­wit dan izin pembukaan lahan per­kebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawa­san hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum kedua angka 2.

Kemudian melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usa­ha Perkebunan yang mencakup, nama dan no­mor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.

Ke­mudian menyampaikan ha­sil pengumpulan dan ve­rifikasi sebagaimana di­maksud pada angka 2 ke­pa­da Menteri Pertanian yang menyangkut Izin Usaha Per­kebunan dan Menteri Ag­raria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menyangkut Izin Lokasi.

Selanjutnya me­nin­dak­lanjuti rekomen­dasi hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Dik­tum Kesatu angka 2 me­ngenai pembatalan Izin Usa­ha Perke­bunan atau Su­rat Tanda Daftar Usaha Perke­bunan yang berada di da­lam kawasan hutan. Dan terakhir menyampaikan usu­lan kepada Menteri LHK un­tuk penetapan areal yang berasal dari pengembalian tanah dari pelepasan atau tu­kar menukar kawasan hu­tan menjadi kawasan hutan. (KRO/RD/ANS)

Gubernur Riau Kecewa Atas Progres Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Gubernur Riau Kecewa Atas Progres Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

KORANRADARONLINE.co.id-Pekanbaru: Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Has­yim, mengungkapkan kekecewaannya atas pro­gres pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang tak kunjung ada pergerakan.

Terkait hal itu, Wan Thamrin langsung menyam­paikan kekesa­lannya kepada kontrak­tor PT Hutama Karya, dan jajaran pejabat tinggi pratama yang terlibat dalam percepatan pembangunan tol Pekan­baru-Dumai.

“Rapat kemarin ini juga yang dibahas, kok sekarang ini lagi masa­lahnya. Berarti tak ada progres. Apa ini, eng­gak ada kerja kayaknya. Tempat lain bisa, kenapa di Riau enggak bisa. Masalah­nya itu, itu, saja. Anda serius tidak menyelesaikan proyek tol ini,” tegas Plt Gubri saat menggelar rapat bersama dengan perwakilan dari PT Hutama Karya, Rabu (26/9), di Kantor Gubernur Riau.

Wan Thamrin marah, saat PT Hu­tama Karya, menje­las­kan progres penye­lesaian masalah terhadap lokasi yang akan dilintasi tol, ternyata belum ada perkembangan.

Bahkan rapat pada bebe­rapa bulan lalu, dimana akan menyelesaikan pembebasan lahan, baik dengan masya­rakat, lahan konsensi maupun dengan peru­sahaan, ternyata tidak terselesaikan.

“Kalau seperti ini kan tak ada progres, sekarang sudah akhir September. Kalau se­perti ini, pesimis saya. Lebih baik kita bubarkan saja rapat ini. Yang jelas niat. Kalau niat bagus proses itu semua bisa selesai. Yang jelas tak ada progres apapun dari hasil kita rapat sebelumnya,” tegas Wan Thamrin.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubri Wan Thamrin kembali menegaskan bahwa jalan tol Pekanbaru-Dumai ini menjadi salah satu proyek strategis nasio­nal (PSN) yang harus segera diselesaikan.

Jika ini merupakan kegia­tan peme­rintah, maka seluruh prosesnya seharusnya cepat diselesaikan. Namun di da­lam perjalanan tidak ada perubahan setiap kali usai per­temuan.

“Ini kan proyek strategis nasional dan ada payung hukumnya dalam pembangu­nannya. Saya tak marah cuma kesal, dan berapa bulan ini tak ada pergerakannya. Pak Kejagung sudah menele­pon berkali-kali, tidak ada ma­salah,” ungkapnya.

Sementara itu, PPK peng­a­daan tanah Kandis-Dumai, Kementrian Pekerjaan Umu­m, Eva Monalisa, me­ng­akui bahwa pembebasan lahan belum selesai sepenuhnya. Sehingga meng­hambat per­ce­patan pembangunan tol Pekanbaru-Dumai.

“Masih ada penyelesaian lahan, di antaranya barang milik negara dari pusat, dan dilakukan alih status. Ham­pir semua masalah yang ada dari seksi satu sampai seksi enam. Kita akan se­gera me­lakukan izin pinjam pakai hutan dan alih status. Alih status ma­sya­rakat yang tumpang tindih dengan perusahaan pihak Chevron,” kata Eva yang juga ikut rapat bersama.

Disinggung kapan akan disele­saikan permasalahan pembebasan lahan yang tak kunjung usai tersebut, Eva menargetkan bahwa pada akhir tahun 2018 semuanya tuntas termasuk pe­ngerjaan konstruksi. (KRO/RD/analisa)

Pemprov Riau Telah Buka Pendaftaran CPNS

Pemprov Riau Telah Buka Pendaftaran CPNS

KORANRADARONLINE.co.id-Pekanbaru: Khusus bagi masyarakat Provinsi Riau, yang ingin me­ngikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CP­NS) tahun 2018, sudah dapat mendaftarkan diri dimulai hari ini, Rabu (26/9), melalui web­site resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), sscn.bkn.go.id.

Kepala Badan Ke­pe­ga­waian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, menjelaskan, sesuai dengan pe­ngu­muman yang telah di­ke­lu­arkan bahwa pendaftaran mu­lai dibuka sejak 26 Sep­tember 2018.

Namun, pihaknya belum men­dapatkan petunjuk soal pendaftaran rekruitmen CP­NS dari pusat, jadi atau tidaknya pendafta­ran.

“Karena bisa saja nan­ti disaat masyarakat mem­buka website itu tak bisa diakses. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pusat,” jelas Ikhwan, Selasa (25/9).

Dijelaskan Ikhwan, bagi ma­syarakat yang ingin men­coba untuk mendaftar di­per­silakan mencobanya. Jika bisa dibuka dan lengkap per­syaratannya, masukkan data-da­ta sesuai dengan per­sya­ratan. Atau dengan me­li­hat ter­lebih dahulu ba­gai­mana tata cara pen­daftaran.

Untuk wilayah Riau, je­lasnya, terdapat 3.000 lebih CPNS yang akan diterima di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan untuk tingkat provinsi hanya 357 formasi. 

Dari 357 formasi ter­se­but, hanya untuk tiga ka­tegori, yakni 171 untuk tenaga guru, 125 tenaga ke­sehatan, dan 61 tenaga teknis. Untuk pengumuman seleksi pendaftaran ini dilaksanakan pa­da 16 Oktober men­da­tang. Selanjutnya bagi yang lulus administrasi akan me­ngikuti ujian tes kom­pe­tensi dasar dan bidang pada 20 Oktober 2018 mendatang. (KRO/RD/analisa)

Polda Riau Tetapkan 32 Tersangka Kasus Karhutla

Polda Riau Tetapkan 32 Tersangka Kasus Karhutla

KORANRADARONLINE.co.id-Pekanbaru: Kepolisan Daerah (Polda) Riau, telah me­­netapkan 32 tersangka dalam kasus pem­­bakar lahan, dalam kurun waktu sejak Januari hingga September tahun 2018. Sementara, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), men­ca­pai 122,25 hektare (ha).

Ka­bid Humas Polda Riau, Kom­bes Pol Sunarto, kepada wartawan, Senin (24/9), menyebutkan bahwa ke-32 tersangka tersebut diberkas men­jadi 17 berkas penyi­di­kan. Sedangkan sisanya, se­banyak 10 perkara lagi masih tahap penyelidikan.

“Penyidik telah menyelesaikan tahap kasus ini ke tingkat penyelidikan dan penyidikan. Nanti kita akan limpahkan berkasnya ke penyidik Kejaksaan. Ada sekitar 17 kasus yang saat ini dalam tahap penyidikan. Sementara untuk tahap II ada sekitar 10 kasus,” terang Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto.

Diungkapkannya bahwa Polres Dumai paling ba­nyak menangani kasus du­gaan Karlahut, yakni sebanyak 6 ka­sus, disusul Polres Rokan Hi­lir (Rohil) sebanyak 5 ka­sus.

Kasus ini lanjutnya, telah ditangani Polda Riau dan jajarannya, diantaranya di wilayah Polres Rohil terdapat 6 kasus karhutla, dimana sudah ditetapkan sekitar 10 tersangka, yakni SN (52), SD (27), KS (35), masing-masing sudah tahap II. Kemudian IR, KL, SO (65), RH (25), AL, RD dan MU masing-masing masih dalam tahap penyidikan, katanya.

Terpisah, Juru Kampanye Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indo­nesia (Walhi) Riau, Ali Mah­muda, menilai penyidik tidak serius dalam menangani pelaku karhutla, sehingga kasus kabut asap akibat pembakaran lahan sulit untuk dihentikan.

“Sekarang kita lihat lah, aktivitas pembakaran lahan kembali marak. Hal ini membuktikan kalau penanganan kasus karhutla tidak serius. Dimana, tidak ada satu pun pihak dari perusahaan yang di­tetapkan sebagai tersang­ka. Pa­dahal, ada satu pe­ru­sa­ha­­­an, yang setiap tahun la­hannya terbakar. Namun pihak perusahaan ini tidak pernah dipro­ses,” ungkapnya. (KRO/RD/analisa)

Aksi Demo di Riau Enam Polwan Jadi Korban Penganiayaan

Aksi Demo di Riau Enam Polwan Jadi Korban Penganiayaan

KORANRADARONLINE.co.id – Pekanbaru: Aksi demo di Kantor DPRD Provinsi Riau nyaris lepas kendali yang akhirnya enam anggota Polwan menjadi korban penganiayaan oleh mahasiswa BEM UR dan BEM SE Riau saat melaksanakan pengamanan unjuk rasa.

Atas peristiwa ini Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto SIK SH MH didampingi oleh Wakapolresta Pekanbaru AKBP Edi Sumardi Sik beserta Kapolsek dan anggota sangat menyayangkan kejadian brutal tersebut.

Dalam pengamanan ini juga di backup oleh jajaran Polda Riau dan Satpol PP provinsi Riau dengan jumlah personil lebih kurang 500 personil setelah ini Kapolresta Pekanbaru menyampaikan kepada seluruh anggota agar pengamanan dilaksanakan secara Humanis terhadap mahasiswa yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (24/9/2018).

Sekitar jam 15.00 WIB massa dari BEM unjuk rasa mendatangi kantor DPRD provinsi Riau melaksanakan aksi mereka serta Mahasiswa dari BEM menuntut kehadiran ketua DPRD untuk menyambut kedatangan mereka dalam rangka memperingati hari tani 24 September.

Mahasiswa BEM unjuk rasa secara bergantian melaksankan orasi didepan pintu masuk kantor DPRD Provinsi Riau menyampaikan aspirasi mereka. Lima belas menit kemudian massa dari BEM SE.RIAU datang ke kantor DPRD Provinsi Riau juga untuk melaksanakan aksi mereka di bagian depan pintu keluar kantor.

Pada saat melakukan orasi BEM Se -RIAU yang terdiri mahasiswa dari UMRI, UNIV Abdurrab dan berapa kampus lainnya secara bergantian minta pemerintah menstabilkan harga komoditi pertanian yang anjlok pada saat ini.

Gabungan masa aksi mencoba menerobos blokade dari pengamanan yang sudah standby melaksanakan pengamanan dari siang sampe sekarang. Saat ingin menerobos blokade massa aksi langsung berhadapan dengan polwan sebagai lapisan pertama pengamanan.

“Saat itulah terjadi pelecehan dan penganiayaan oleh mahasiswa terhadap Polwan yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa,” ujar Kapolresta Pekanbaru.

Enam Polwan Polresta yang menjadi korban kekerasan itu antara lain Brigadir LD, Bripda N, Aiptu RH, Bripda Z, Bripda M, Aiptu T, Bripda S. Oknum Polwan yang terkena pelecehan dan penganiayaan akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. (KRO/RD/TV10NEWSGRUP.COM/TIM)

Holding Perkebunan ‘Genjot’ Ekspor CPO

Holding Perkebunan ‘Genjot’ Ekspor CPO

KORANRADARONLINE.co.id-Dumai: Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus menggenjot ekspor komoditi minyak sawit mentah (CPO) dengan target sebesar 300 ribu ton pada tahun 2018 ini.

“Di tengah menguatnya nilai tukar dolar AS, ekspor CPO ini akan menambah penda­patan perseroan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan hasil devisa negara,” kata Direktur Pe­masaran PTPN Holding Ka­dek K Laksana, di Dumai, Riau, Sabtu (22/9).

Pada kesempatan itu, Kadek melepas eks­por CPO ke India, sebanyak 13 ribu ton atau senilai 6,85 juta dolar AS menggunakan Kapal MT Sea Star melalui Pelindo I Dumai.

Kadek menjelaskan, ekspor CPO ini berasal dari PTPN III sebanyak 8.500 ton dan PTPN V sebanyak 4.500 ton. Selain meningkatkan devisa, ekspor ini juga guna memperkuat posisi Indonesia di pasar CPO dunia.

“Pada tahun 2018 kami targetkan ekspor CPO sebesar 300 ribu ton, diharapkan pada 2019 bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta ton,” katanya.

Gencarnya ekspor CPO ini selain mem­perkuat struktur bisnis perusahaan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan devisa.

Selain ekspor CPO, menurut Kadek, PTPN Holding juga melakukan peningkatan ekspor untuk produk turunan kelapa sawit seperti Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM) dengan membuka pasar-pasar baru seperti negara-negara Eropa dan Korea.

Saat bersamaan, perseroan juga melepas pengapalan ekspor karet ke Rusia, sebanyak 897 ton atau 49 kontainer senilai 1,3 juta dolar AS, menggunakan Kapal MSC Pylos HE838R dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Target ekspor tahun 2018 sebesar 76 ribu ton atau meningkat 21 persen dari realiasi tahun 2018. Secara keseluruhan tambah Kadek, total ekspor PTPN III Holding untuk komoditi sa­wit, karet, teh, kopi, dan lain-lain pada ta­hun 2018 diperkirakan 411 ribu ton dengan perolehan devisa sekitar 376 juta atau naik 100 persen dari realisasi ekspor tahun 2017.

“Sesuai arahan Kementerian BUMN, selain meningkatkan ekspor kami juga mela­kukan subtitusi impor untuk komponen pro­duk terutama pupuk melalui sinergi BUMN dengan Pupuk Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pupuk di PTPN group,” jelasnya.

Sementara itu, Senior EVP Koordinator PTPN III Suhendri mengungkapkan, momentum ini merupakan peluang untuk mem­perluas pasar baru di mana saat ini kondisi pasar lokal sedang jenuh. Selain itu, untuk mendukung capaian target ekspor PTPN Holding dan membantu pemerintah meng­hasilkan devisa negara. (KRO/RD/Analisa)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com