Ingat, Meterai Rp10.000 Sudah Mulai Diedarkan

Image: Ingat, Meterai Rp10.000 Sudah Mulai Diedarkan

RADARINDO.co.id – Jakarta: Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengungkapkan saat ini pemerintah sedang dalam tahap finalisasi desain dan mencetak bea meterai Rp10.000.

Targetnya, pekan ini meterai baru tersebut siap diedarkan ke masyarakat. Sebagaimana diketahui, mulai 1 Januari 2021 kemarin tarif bea meterai menjadi tunggal.

Bahwa sebelumnya bea meterai terdiri dari Rp3.000 dan Rp6.000, nantinya hanya ada meterai Rp10.000 saja. Sedangkan, meterai lama bakal dihapus.

Demikian yang dituang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang merevisi UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Meski begitu, meterai Rp3.000 dan Rp6.000 masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2021.

Di dalam UU No.10 itu diberikan masa transisi juga, jadi meterai yang Rp3.000 dan Rp6.000 itu masih bisa dipakai selama setahun ke depan.

Namun, ada syarat yang melekat bila masih mau menggunakan kedua meterai tadi yakni nilainya minimal Rp9.000. Setidaknya ada tiga cara agar kedua meterai lama bisa dipakai selama masa transisi ini.

Pertama, menempelkan berdampingan satu lembar meterai Rp3.000 dan Rp6.000 dalam satu dokumen yang memerlukan meterai.

Kedua, menempelkan berdampingan dua lembar meterai Rp6.000 dalam satu dokumen yang memerlukan meterai.

Ketiga, menempelkan berdampingan tiga lembar meterai Rp3.000 dalam satu dokumen yang memerlukan meterai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai saat ini banyak yang salah paham terkait kebijakan itu.

Sri Mulyani menjelaskan kebijakan yang merupakan buntut dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai adalah pengenaan bea materai untuk dokumen elektronik.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pengenaan bea materai nantinya hanya dikenakan kepada dokumen.

Sehingga pengenaan bea materai ditetapkan terhadap setiap trade confirmation (TC) bukan untuk setiap transaksi.

Sri Mulyani juga menegaskan pengenaan bea materai terhadap dokumen transaksi surat berharga itu akan mempertimbangkan batas kewajaran nilai.

Sehingga tidak akan menekan minat generasi milenial yang saat ini tengah bergairah untuk belajar investasi.

Dia menjamin pemerintah akan mempertimbangkan batas kewajaran dalam pengenaan bea materai terhadap dokumen TC itu.

Sri Mulyani pun berharap masyarakat tidak perlu bereaksi berlebih atas kebijakan baru. Berkenaan bea materai untuk dokumen online dipastikan belum akan berlaku 1 Januari 2020, ujar Menteri Keuangan. (KRO/RD/ans)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com