10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi

Image: 10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi

RADARINDO.co.id-Jakarta
Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga nonstruktral. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang memuat pembubaran lembaga, mulai Dewan Riset Nasional hingga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

“Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional, perlu membubarkan 10 lembaga nonstruktural,” tulis perpres tersebut seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 29 November 2020.

Adapun 10 lembaga mencakup Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Kemudian Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Nantinya, tugas Dewan Riset Nasional bakal dilaksanakan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Sementara itu, tugas Dewan Ketahanan Pangan bakal dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Adapun tugas Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura bakal dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tugas Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dan Badan Olahraga Profesional Nasional akan dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Kemudian tugas Komisi Pengawas Haji Indonesia akan dilaksanakan Kementerian Agama (Kemenag). Sementara tugas Komite Ekonomi dan Industri Nasional akan dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas Komisi Nasional Lanjut Usia bakal dialihkan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tugas Badan Pertimbangan Telekomunikasi dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia akan dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),” tulis perpres tersebut.

Seluruh pengalihan tugas tersebut harus dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo. Kemudian melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangnan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia dan kementerian/lembaga. (KRO/RD/dtk)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com