BPKN: Transaksi Digital Perlu Pengaturan Hukum Guna Lindungi Konsumen

Image: BPKN: Transaksi Digital Perlu Pengaturan Hukum Guna Lindungi Konsumen

RADARINDO.co.id-Jakarta:
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai transaksi berbasis digital perlu pengaturan hukum untuk memberikan perlindungan konsumen yang akhirnya dapat mendorong konsumsi masyarakat lebih baik.

“Pandemi COVID-19 ini telah memaksa kita untuk beralih ke dunia serba digital. Untuk itu, perlu pengaturan hukum terkait transaksi berbasis digital yang dilakukan oleh konsumen sebagai wujud penegakan hak konsumen atas keamanan, keselamatan, kenyamanan,” ujar Ketua BPKN Rizal E. Halim dalam peringatan Hari Ritel Nasional di Jakarta, Rabu.

Pada tahun 2020 ia mengemukakan pengguna internet di Indonesia mencapai 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268 juta jiwa penduduk, diiringi dengan peningkatan volume transaksi yang semakin pesat baik melalui media sosial maupun platform e-commerce.

Rizal menyampaikan ada tiga hal yang perlu digalakkan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Pertama, meningkatkan kualitas produk melalui optimalisasi fungsi pengawasan, yang terintegrasi antar kementerian/lembaga terkait.Kedua, melakukan penguatan terhadap LPKSM dan BPSK sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Ketiga, meningkatkan keberdayaan konsumen dengan mencari informasi sebelum membeli, cermat saat membeli dan berani menyampaikan keluhannya apabila mengalami kekecewaan pasca membeli.

“Hanya dengan pasar yang percaya diri bertransaksi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin konstruktif,” katanya.Ia mengharapkan industri ritel berada dalam ekosistem yang sehat dan bertanggung jawab secara proporsional sehingga dapat tumbuh dan menjadi motor ekonomi nasional. (KRO/RD/Antara)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com