TAP MPR RI Tentang Etika Kehidupan Berbangsa Masih Berlaku

Image: TAP MPR RI Tentang Etika Kehidupan Berbangsa Masih Berlaku

RADARINDO.co.id-Jakarta:
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Ketetapan MPR RI tentang etika kehidupan berbangsa masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena itu pentingnya dilakukan integrasi sistem kode etik dan dibangunnya konstruksi struktur etika dalam jabatan-jabatan publik, baik lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun organisasi-organisasi profesi lainnya, dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Ketua MPR menjelaskan hal itu pada jumpa pers dalam rangka persiapan acara Konferensi Nasional ke-2, Etika Kehidupan Berbangsa di Jakarta Senin(9/11). Konferensi diselenggarakan atas kerjasama MPR RI dengan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari Rabu, 11 November 2020 mendatang.

Hadir dalam acara tersebut selain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR DR Ahmad Basarah, Ketua KY DR. Jaja Ahmad Jayus, DKPP diwakili anggotanya DR Alfitra Salam.

Menurut Bamsoet, penyelenggaraan konferensi merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan oleh MPR, dan sebelumnya acara serupa dilaksanakan pada akhir Mei 2017. “Salah satu hasilnya menekankan pentingnya dilakukan integrasi sistem kode etik dan dibangunnya konstruksi struktur etika dalam jabatan-jabatan publik, baik lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun organisasi-organisasi profesi lainnya, dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945,”ungkapnya.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka pemasyarakatan dan implementasi ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, serta untuk mendorong upaya penataan dan pembinaan sistem etika jabatan publik dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan jabatan-jabatan profesi untuk kepentingan umum yang membutuhkan kepercayaan dan pembinaan kualitas dan integritas.

Etika kehidupan berbangsa tersebut dimaknai sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Kemudian tujuan dari penyelenggaraan konferensi pers nasional etika kehidupan berbangsa ini antara lain mendorong lahirnya gagasan dan pemikiran yang konstruktif sebagai masukan mengenai arah kebijakan implementasi ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2001. Memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR RI, dalam rangka penegakan etika kehidupan berbangsa melalui pembentukan undang-undang, khususnya undang-undang tentang etika jabatan publik atau undang-undang tentang peradilan etik.

Kami berpandangan dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini, serta potensi tantangan di masa depan maka implementasi pokok-pokok etika kehidupan berbangsa khususnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang integratif dapat segera diwujudkan dan menjadi prioritas bersama segenap komponen bangsa. (KRO/RD/Wpd)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com