Komisi IV DPRD Medan Pertanyaan Aplikasi SIPD Di DP2K

Image: Komisi IV DPRD Medan Pertanyaan Aplikasi SIPD Di DP2K

RADARINDO.co.id-Medan:
Komisi IV DPRD Medan mempertanyakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam pembahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan tahun anggaran (TA) 2021.

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, saat Pembahasan R-APBD Kota Medan antara Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan di ruang rapat Komisi IV lantai III gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Selasa (10/11).

Rapat itu sendiri dipimpin ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, dihadiri sejumlah anggota seperti Daniel Pinem, Syaiful Ramadhan, Antonius D Tumanggor, Renvile Napitupulu, Hendra DS, Edwin Sugesti, Dedy Aksyari Nasution, Sukanto, David Roni Ganda Sinaga.

Pertanyaan serupa juga diungkap Dedy Aksyari Nasution.Politisi Partai Gerindra ini menegaskan SIPD harus memang ditampilkan dalam pembahasan ini. Sementara, Dame Duma Sari Hutagalung mengungkapkan, sepertinya Dinas kebakaran tidak punya kekuatan untuk mengutif retribusi terhadap gedung bertingkat di kota Medan, padahal begitu banyaknya gedung bertingkat di kota Medan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mendesak Pemko segera menerbitkan regulasi dalam bentuk peraturan walikota (Perwal-nya) sebab kalau pun ada perdanya, namun tetap saja tidak bisa dijalankan jika perwal-nya tidak ada, ungkap Polisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya Kepala DP2K Kota Medan Drs Albon Hutahuruk mengungkapkan pada R-APBD Kota Medan tahun anggaran (TA) 2021, untuk pendapatan daerah pihaknya dibebankan sebesar Rp2,3 miliar. Anggaran ini menurut Albon sudah tidak lagi mempertimbangkan pengaruh Covid-19.

Selanjutnya untuk belanja operasional DP2K Kota Medan menganggarkan Rp29,4 miliar lebih, terdiri dari belanja pegawai Rp19 miliar lebih, belanja barang dan jasa Rp9 miliar lebih, belanja modal Rp2 miliar lebih, belanja peralatan dan mesin Rp2 miliar lebih.

Dari total keseluruhan anggaran yang dibebankan kepada DP2K Kota Medan tidak ada perubahan, dimana dari tahun 2020 sampai tahun 2021 masih seputar penanganan pencegahan Covid-19, sehingga ada beberapa program kegiatan tidak ditampung namun fokus kepada belanja barang dan jasa.

Menurut Albon Hutahuruk, dari total anggaran yang dibebankan kepada DP2K tidak ada perubahan sehingga sosialisasi tidak bisa dijalankan. (KRO/RD/Wpd)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com