Tetap Selenggarakan Pilkada, Rakyat Bertaruh Nyawa

Image: Tetap Selenggarakan Pilkada, Rakyat Bertaruh Nyawa

RADARINDO.co.id-Bandung: Tak ada satu pun yang dapat memastikan kapan berakhir pandemi ini. Yang jelas hingga sampai saat ini jumlah warga yang terpapar terus meningkat.

Namun, pemerintah tetap menyelenggarakan pesta demokrasi atau pilkada ditengah pandemi covid 19.

Kemudian, persiapan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dinilai juga belum matang, melihat persiapannya yang singkat dan terburu-buru, terutama soal anggaran.

Seperti di Kabupaten Bandung pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Dengan jumlah total naskah perjanjian Hibah daerah (NPHD) sebesar kurang lebih Rp139,93 Miliar.

Dari total NPHD tersebut, diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar RP99,032 untuk Badan Pengawas Pemilu sekitar Rp28,9 Miliar dan ada tambahan hibah sekitar Rp12 Miliar untuk penyelenggaraan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) bagi aparat keamanan.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana saat mengikuti acara Sawala Politik Pikiran Rakyat Pilkada Jabar 2020 melalui video conference di Bale Riung Soreang, beberapa waktu lalu.

Hal itu bukan jumlah yang sedikit, mengingat beban utang negeri ini juga terus meningkat. Apakah tidak sebaiknya di gunakan untuk membantu rakyatnya yang kesulitan.

Sebagian pihak menyebut momen pilkada di tengah pandemi di putuskan agar kroni penguasa tidak kehilangan kesempatan duduk di kursi kuasa. Seperti yang disampaikan oleh pengamat politik dari UniversitasnKatolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Batanoa, Ia menyatakan pelaksanaan Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 akan menguntungkan oligarki politik.

Di tambah bayang-bayang ancaman risiko kematian tentu akan mengintai keselamatan petugas dan pemilih akibat penularan Covid-19.

Karena beberapa tahapan penting Pilkada memungkinkan menimbulkan kerumunan massa. Fakta buruknya perjalanan demokrasi melahirkan pemimpin di negeri ini telah diketahui publik.

Lalu, memaksakan Pilkada tetap terselenggara dengan biaya mahal, ancaman penularan pandemi Covid-19 juga tak mungkin dapat dihindari.

Sebenarnya dapat di simpulkan, Pilkada tak lain merupakan jurus sistematis melanggengkan sistem kekuasaan.
Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan Negara.

Lahir dari hukum syara bukan lahir dari para pemikir di kalangan manusia. Dengan demikian kedudukannya lebih kuat karena yang menetapkannya adalah Sang pencipta manusia.

Dalam Islam, pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai Raa’in dan Junnah bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam.

Pasang surut Kekhilafahan secara sunatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat islam. Pilkada tetap diselenggarakan ditengah pandemi covid 19, rakyat bertarung nyawa, rakyat juga butuh solusi hidup yang adil dan sejahtera. (KRO/RD/FNF)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com