Izin Impor Buah Diduga Pakai Upeti, KPK Diminta Turun Tangan

Image: Izin Impor Buah Diduga Pakai Upeti, KPK Diminta Turun Tangan

RADARINDO.co.id-Jakarta:
Ketua Asosiasi Holtikultura Nasional, Anton Muslim Arbi meminta kepada penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan permainan dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dan Surat Perizinan Impor (SPI).

Sebab, diduga ada nama tokoh yang disebut-sebut sebagai perantara untuk bisa mendapatkan izin impor dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. “Kalau penyebutan nama seperti itu, KPK mestinya bertindak dong. Disini kita butuhkan betul-betul penegak hukum seperti KPK mau melakukan tindakan-tindakan seperti ini, menindak,” kata Anton Muslim kepada wartawan.

Sebetulnya, kata dia, persoalan jatah untuk pengurusan impor bukan hal baru tapi memang sejak lama. Bahkan, KPK dulu pernah menangkap anggota Komisi VI DPR RI terkait kasus penerbitan SPI tersebut. Makanya, harusnya KPK turun tangan untuk berantas adanya mafia atau kartel.

Menurut dia, keluhan teman-teman pengusaha atau asosiasi Holtikultura memang kesulitan mendapatkan RIPH maupun SPI secara langsung. Tapi, dunia usaha tentu tidak bisa berlama-lama karena mereka dikejar oleh waktu. Makanya, timbul pertanyaan kenapa bisa berlarut-larut. “Dengan berlarut-larut dan alotnya keluar perizinan itu, kemudian teman-teman mendekati ya katakanlah terjadi ‘transaksi-transaksi’,” jelas dia.

Menanggapi dugaan pungli atau setoran izin impor buah dan produk holtikulutra, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin Saiman mengaku pesimis hal ini bisa diungkap sampai tuntas oleh penegak hukum.

Boyamin mengatakan, dirinya bahkan tidak punya gambaran, kasus ini bakal diungkap oleh siapa. “Kalau kejaksaan, atau polisi, sulit sekali ini. Padahal ini layak sekali diusut, karena merugikan orang banyak,” ujarnya.

Dugaan upeti atau pungli jual beli izin impor buah ini kata dia, tidak mengherankan. Mengingat KPK pernah mengungkap kasus serupa di impor daging sapi. “Kalau tidak salah dulu kan impor daging juga Rp5.000 sampai Rp10 ribu per kilogram, jaman kasus daging yang libatkan politisi itu nilainya puluhan miliar per satu perusahaan, komoditas buah ya mirip-mirip lah, ini kasus rente,” ujarnya.

Ia mengatakan, dugaan uang pelicin izin impor buah bukan hanya merugikan masyarakat yang membeli atau konsumen, tapi juga petani yang tertekan karena impor buah banyak dan harga bersaing. Sementara, kata dia, yang menangguk untung besar adalah importir. “Ya untuk sementara, terburuk dari yang terburuk ya KPK bisa usut ini, tapi dengan UU KPK yang baru, dan ketuanya Pak Firli, saya kok tidak berharap banyak,” ujarnya.(KRO/RD/Dtk)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com