Ratusan Tenaga Medis RSUD Aekkanopan Geruduk Kantor DPRD

Image: Ratusan Tenaga Medis RSUD Aekkanopan Geruduk Kantor DPRD

RADARINDO.co.id – Labura :
Ratusan tenaga medis RSUD Aekkanopan geruduk Kantor DPRD Kabupaten Labura, Kamis (15/10) menuntut insentif BPJS TA 2020 yang belum cair. Para tenaga medis mendatangi Kantor DPRD Labura sekira pukul 11:00 Wib ingin berjumpa langsung dengan Komisi C. Namun anggota DPRD tidak berada di tempat dan tuntutan berbentuk selebaran diterima staf Komisi C Dedy Cahyadi.

“Masalah perbedaan pembagian besaran jasa insentif BPJS hingga saat ini belum terealisasi. Hal ini pernah disampaikan ke pihak manajemen tapi belum ada jalan keluar bahkan mendapat upah jauh lebih rendah,” ungkap seorang tenaga medis di ruangan Kantor DPRD Labura.

Staf Komisi C Dedy Cahyadi pada wartawan menjelaskan, tuntutan tenaga medis yakni mengadukan permasalahan kesehatan karena sangat berisiko tinggi bahkan bisa menyebabkan kematian ternyata tidak dihargai. “Ada beberapa poin tuntutan tersebut dalam bentuk kertas selebaran. Anggota DPRD Komisi C tidak berada di tempat, makanya saya yang menerima dan akan disampaikan kepada Komisi C”, katanya.

Seorang Anggota Komisi C Boyke Simorangkir saat dihubungi Waspada.id via telepon mengatakan, tuntutan para tenaga medis RSUD Aekkanopan sudah diterimanya dari staf via WhatsApp. “Saya sangat mengapresiasi keberanian para pegawai dan tenaga medis RSUD Aekkanopan mengadukan masalah mereka. Menurut saya, ini persoalan lama yang sudah lama dipendam,” katanya.

Boyke menjelaskan, dia melihat bahwa kepemimpinan Direktur RSUD Aekkanopan saat ini kurang maksimal karena banyak pengaduan masyarakat ke DPRD Labura tentang pelayanan kesehatan. “Hal ini sudah sampaikan pada Ketua komisi C melalui WhatsApp agar segera dilaksanakan RDP. Kami akan panggil Direktur RSUD Aekkanopan dan pegawainya agar terbuka serta jelas untuk penyelesaiannya,” cetusnya.

Sementara Direktur RSUD Aekkanopan dr. Mestika Mayang dihubungi Waspada.id menyebutkan, tidak tau permasalahanya dari mana, tapi informasinya ada yang mengatakan insentif sudah keluar.

“Ada yang mengatakan sudah keluar angkanya, entah siapa yang menjadi provokasinya, tapi yang saya lihat acuan mereka Perbup 2019 dan acuan Perbup tahun 2020 ini angkanya masih dihitung. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau ada kurang banyak angkanya bisa berhadapan dengan saya, tapi tidak ada yang datang satu orangpun,” katanya.

Sambung Mayang, mereka menuntut insentif BPJS untuk semuanya karena sudah diatur dalam Perbup itu. Insentif diberikan pada semua pelayan RSUD, tapi angkanya bervariasi.

“Insentif itu diberikan untuk 4 bulan, tapi mereka minta sama rata tidaklah mungkin karena sudah diatur dalam Perbup. Kali ini mereka meninggalkan pelayanan pada masyarakat, hal ini tidak boleh karena pelayanan pada masyarakat harus diutamakan,” ujarnya. (KRO/RD/wspda)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com