Tata Kelola APBD Kota Medan Buruk Penyebabnya Diduga Terjadi Kebocoran

Image: Tata Kelola APBD Kota Medan Buruk Penyebabnya Diduga Terjadi Kebocoran

RADARINDO.co.id – Medan : Tata kelola anggaran dalam APBD Kota Medan, dalam beberapa tahun terakhir dinilai buruk. Realisasi penerimaan asli daerah (PAD) yang masih jauh di bawah target, kebocoran penerimaan dimana-mana.

Selain belanja yang terkesan rutin tanpa inovasi menjadi indikator raport merah tata kelola APBD Kota Medan.

Demikian dikatakan Ketua Tax Centre Fisip USU, Hatta Ridho. Ia mengatakan beberapa tahun terakhir, APBD Kota Medan tidak kurang dari Rp6,18 triliun per tahun.

Dalam lima tahun terakhir, APBD Kota Medan bisa lebih dari Rp30 triliun. Tetapi justru dampaknya kepada masyarakat masih sangat kurang,” kata Hatta Ridho di Medan, Selasa (13/10/2020).

Dia bilang, sangat wajar jika banyak masyarakat yang kecewa dengan kinerja Pemko Medan seperti itu. Sebab, manfaat pembangunan untuk masyarakat dinilai masih sangat kecil.

Hatta juga menyoroti PAD yang tidak sampai 40% dari total penerimaan APBD. Angka ini menurut dia masih sangat kecil, terutama untuk membiayai anggaran pembangunan. Padahal potensi penerimaan Pemko Medan masih sangat tinggi, di segala sektor.

Namun karena terjadi kebocoran dimana-mana, realisasi PAD jadi kurang maksimal dan melenceng jauh dari target. Ia memberikan contoh tentang pendapatan dari sektor retribusi daerah pada 2019 hanya sebesar Rp90,43 miliar atau sebesar 51,03 persen dari target sebesar Rp177,218 miliar.

Realisasi retibusi IMB hanya sebesar Rp23,89 miliar atau sebesar 34,75 persen dari target sebesar Rp68,77 miliar, dan target ini sudah jauh lebih kecil dari target tahun 2018 yang mencapai angka Rp147,74 miliar.

Begitu juga dengan realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum, hanya sebesar Rp21,99 miliar atau sebesar 45,05 persen dari target sebesar Rp48,81 miliar.

Bahkan DPRD Medan terus mengkritisi kebijakan anggaran yang diambil Walikota Medan Dzulmi Eldin dan wakilnya, Akhyar Nasution. Belakangan, Akhyar menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas Walikota Medan.

“Realisasi PAD itu masih sangat kecil untuk membiayai pembangunan, sehingga masalah Kota Medan seperti ancaman banjir, kemacetan, drainase dan sanitasi (persampahan) akan sulit terpecahkan”, ujar Hatta Ridho.

Potensi hilangnnya penerimaan pajak daerah juga masih tinggi, terutama karena kebocoran penerimaan dari beberapa jenis pajak seperti PBB P2, BPHTB, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir, ujar Hatta.

“Hilangnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah disebabkan masih banyak kelemahan pada aspek penegakan hukum dan pengawasan,” ungkapnya.

Penegakan hukum lemah pada tindakan penagihan dan penyitaan, di samping kebutuhan biaya operasional yang cukup besar karena harus melibatkan pihak lain seperti TNI/Polri, Ditjen Imigrasi (bila WP nya berdomisili di luar negeri) dan masalah lainnya.

Dari aspek penggunaan aplikasi teknologi digital untuk mempermudah pelayanan dan pemeliharaan database wajib pajak belum optimal.

Progresifitas baru tampak hanya dalam hal pemanfaatan Tapping Box (bantuan dari Bank Sumut) untuk mencegah manipulasi data Dasar Pengenaan Pajak (dari pembukuan) oleh Wajib Pajak.

Bila dibandingkan dengan Surabaya sebagai contoh, kebijakan Pemko Surabaya berhasil mengubah sampah padat seberat 1500 Ton/hari menjadi energi listrik yang dihasilkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di TPA Benowo.

PLN pun membeli 11MW daya listrik yg dihasilkan PLTS Benowo. Sementara di Medan, dari sampah yang dihasilkan seberat 2000 Ton sampah/hari, hanya 1500 Ton yg bisa diangkut armada sampah dan dibuang di TPA Terjun tanpa bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang bernilai ekonomis.
(KRO/RD/Jumadi)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com