Penanganan Awal Pemko Medan Tidak Efektif

Image: Penanganan Awal Pemko Medan Tidak Efektif

RADARINDO.co.id – Medan:
Penanganan awal pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai tidak efektif, sehingga mengakibatkan penambauan kasus Covid-19 terus terjadi hingga saat ini. Hal ini menjadi laporan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Medan dalam rapat Paripurna bersama empat pansus lainnya, Senin (12/10) yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE.

Dalam laporan pansus yang diketuai oleh Robi Barus ini, memaparkan beberapa poin menyangkut kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, terutama saat awal Pandemi Covid-19 masuk ke kota Medan. Pansus Covid-19 yang dibentuk pada Juni 2020 lalu, penanganan awal tidak efektif, satu diantaranya disebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang menyediakan bahan disinfektan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyemprotan disebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Kurangnya dalam koordinasi antara dinas P2K sebagai pelaksana penyemprotan, dengan badan penanggulangan bencana sebagai penyedia bahan disinfektan sehingga besar kemungkinan terdapat pemborosan. Contoh saat dinas P2K menyemprot salah satu jalan di kota Medan dengan menggunakan mobil tangki apa korelasinya jalan disemprot dengan penyebaran virus Covid-19,” kata Robi.

Selain itu, Robi pansus juga menyoroti kinerja sejumlah rumah sakit di Medan, yang menangani pasien Covid-19 yang disebut belum menjalankan tugas sesuai SOP penangana Covid-19. “Dari sekian banyak rumah sakit yang diundang dalam rapat pansus, terdapat banyak kelemahan dalam menjalankan prosedur pelayanan. Tidak sedikit keluarga pasien merasa dizolimi oleh pihak rumah sakit hal ini bukan tidak beralasan, dan ini terjadi di salah satu rumah sakit swasta di Medan,” katanya.

Dikatakan Robi lagi, lamanya keluar hasil swab kerap menjadi salah satu persoalan antara rumah sakit dan keluarga pasien Covid-19. Sehingga muncullah beberapa video viral di media sosial. “Pansus tidak ingin dana yang telah digelontorkan sebanyak Rp500 Miliar untuk penanganan Covid-19 tidak sia-sia, tanpa adanya pengawasan penggunaan dana tersebut. Dikawatirkan dalam penggunaannya tidak tepat sasaran atau bahkan akan menjadi pemborosan. Anggaran tersebut adalah uang rakyat yang tentunya harus dikawaI terus menerus,” katanya.

Untuk itu katanya pansus Covid-19 DPRD Medan, merasa masih perlu terus mengawal dab mengawasi bagaimana penanganan pandemi Covid-19 terus berjalan di Medan.

“Mengedukasi bahkan jika perlu meminta kepada Wali Kota Medan agar mengevaluasi kinerja daripada OPD-OPD gugus tugas Covid- 19. Oleh karena itu kami yang tergabung dalam pansus mengharapkan agar masa waktu pembahasan pansus, dapat diperpanjang untuk masa kerja berikutnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (KRO/RD/wspda)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com