Harga Referensi Umrah Akan Disesuaikan Dengan Protokol Kesehatan

Image: Harga Referensi Umrah Akan Disesuaikan Dengan Protokol Kesehatan

RADARINDO.co.id – Yogyakarta:
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar menegaskan, Kementerian Agama akan menyesuaikan harga referensi penyelenggaraan ibadah umrah sebesar Rp20 juta mengikuti dengan biaya protokol kesehatan bagi tiap jemaah umrah.

“Biaya referensi umrah sebesar 20juta ke depannya sudah tidak relevan lagi mengingat adanya penambahan komponen,” kata Nizar saat menyampaikan Regulasi Umrah dan Haji Khusus bertempat di Hotel New Saphir Yogyakarta. Minggu (11/10).

Ia menyebutkan bahwa akan terdapat perubahan-perubahan terkait dengan komponen biaya perjalanan umrah di era kenormalan baru ini. “Mengingat kondisi saat ini Memasuki kenormalan baru, maka perlu diperhatikan komponen tambahan seperti biaya pajak yang Naik dari 5% menjadi 15%, swab test, tiket penerbangan, akomodasi hotel dan juga perlu adanya ruang isolasi sebagai layanan emergency,” jelas Nizar.

Hal tersebut menjadi konsekuensi bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di era new normal ini sehingga Ia berpesan kepada PPIU untuk menyampaikan hal tersebut kepada jemaahnya.

“Pelaksanaan Ibadah Umrah di Arab Saudi di era kenormalan baru perlu diketahui terdapat pembatasan. Artinya Hal ini tidak sama dengan Umrah pada saat sebelum adanya covid-19,” katanya.

Arab Saudi sendiri telah membuka umrah sejak 4 Oktober bagi orang Arab dan mukimin sebanyak 30% kapasitas masjidil haram yaitu 6.000 jemaah umrah per hari yang sudah dibagi menjadi 3 periode dengan 1.000 jemaah per periode.

Rencananya pada 18 Oktober Arab Saudi akan meningkatkan jumlah jemaah umrah sebanyak 75% kapasitas masjidil haram yaitu menjadi 15.000 per hari sedangkan untuk jemaah sholat sebanyak 40.000.

Perbedaan pelaksanaan dan pembatasan ibadah umrah di Arab Saudi saat new normal ialah setiap jemaah harus melakukan registrasi untuk Memasuki masjidil haram dan mendapatkan barcode yang diguna untuk Masuk.

Setiap jemaah hanya diberikan waktu tiga jam dan berlaku selama satu Hari saja. Jika jemaah ingin melaksanakan ibadah Umrah kembali maka harus menunggu Setelah 14 Hari. “Hal inilah yang harus diketahui jemaah Umrah melalui PPIU agar jemaah mengetahui mekanisme pelaksanaan Umrah di era new normal,” terangnya.

Sementara itu, Kakanwil D.I Yogyakarta Edi Gunawan menyatakan bahwa dengan dibukanya izin Umrah bagi Masyarakat umum menjadi peluang yang baik bagi PPIU.

“1 November 2020 Umrah dibuka untuk umum, sehingga menjadi peluang bagi PPIU yang kemarin sempat terdampak covid-19. Meskipun masih menunggu pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi, Kita semua berharap Masyarakat Indonesia dapat beribadah umrah kembali,” kata Edi.

Urgensi ibadah Umrah menjadi prioritas aksi kemenag 2019-2020. Melalui adanya inovasi yang manfaatnya sangat besar khususnya dirasakan jemaah di daerah berupa manasik sepanjang tahun. “Adanya program manasik sepanjang tahun menjadi bekal yang luar biasa bagi jemaah agar cakap dalam beribadah”. Tambah Edi.

Sementara itu Kabid PHU Kanwil Kemenag DIY Sigit Warsito menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan regulasi umrah dan haji khusus dan mengetahui kebijakan umrah dan haji khusus saat pandemi. “Kami memiliki komitmen untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi PPIU agar dapat bersinergi dalam peningkatan layanan,” kata Sigit.

Sementara Itu pada sisi fungsional Kementerian Agama berkaitan dengan pengawasan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dan umrah supaya menjadi lebih baik.

Hadir dalam acara Kasi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kemenag DIY Silvia Rosetti, Kasi PHU Kab/Kota se DIY, pimpinan PPIU yang izinnya berpusat di Yogyakarta dan perwakilan pegawai pada bidang PHU Kantor Wilayan Kementerian Agama DIY. (KRO/RD/wspda)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com