Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Lindungi Pesantren dari Covid-19

Image: Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Lindungi Pesantren dari Covid-19

RADARINDO.co.id-Medan:
Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah hadir untuk melindungi pesantren yang terpapar ataupun yang belum terpapar Covid-19. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Drs H Marwan Dasopang kepada wartawan dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kanwil Kemenag Sumut di Medan, Jumat (9/10/2020).

Dijelaskan Marwan, saat ini hanya pesantren yang menjadi tumpuan untuk pendidikan di tengah pandemi ini karena sekolah-sekolah lain melakukan pendidikan dengan sistem daring. “Kita meminta agar pesantren di wilayah hijau agar tidak ditutup sebab kalau ditutup akan terjadi lost generation,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Sumut 2 ini.

Menurutnya, untuk melindungi pesantren agar tidak terpapar Covid-19 pemerintah harus memberikan vitamin kepada santri dan pengelola pesantren agar imunitas santri dan pengelola pesantren itu menjadi kuat. “Berapalah memberikan vitamin untuk pesantren,” kata Marwan lagi.

Dikatakannya, selain mengelola pendidikan di pesantren itu ada yang namanya “barokah” artinya ada keberkahan di dalam pesantren dari kyai yang mengelola pesantren itu. Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Sumut Drs H Syahrul Wirda MM mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Kemenag Sumut, spesifik pondok pesantren dan madrasah, tetap menjalankan proses pendidikan.

Sementara itu Ketua FKUB Sumut Dr H Maratua Simanjuntak berharap agar keberadaan FKUB diatur dalam UU atau Perppu. Menyahuti hal itu, sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI menyambut positif permintaan Ketua FKUB Sumut agar keberadaan FKUB diatur dalam UU atau Perppu.

Salah satu Anggota Komisi VIII Muhammad Saleh sangat setuju agar FKUB dikuatkan kedudukannya dalam Peraturan Presiden (Perpres). “Saya sangat setuju agar FKUB ini kedudukannya diatur dalan Keppres dan saya kira ini akan kita sampaikan dalam rapat-rapat di komisi,” kata Saleh.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VIII lainnya yakni M Husni. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Sumut I itu menegaskan dirinya akan menyampaikan kepada Menteri Agama agar anggaran FKUB ini ditampung dalam anggaran Kementerian Agama saja. (KRO/RD/Ano)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com