Wagubsu: Jangan Terprovokasi Hoax Terkait Omnibus Law

Image: Wagubsu: Jangan Terprovokasi Hoax Terkait Omnibus Law

RADARINDO.co.id – Medan:
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah, meminta masyarakat agar tidak terprovokasi hoax (berita bohong) terkait Omnibus Law (Undang-Undang) Cipta Kerja. Masyarakat diharapkan lebih dewasa dalam menanggapi hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Demikian disampaikan Wagubsu usai rapat dengan Forkopimda Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (7/10).

Diketahui, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu telah memicu berbagai penolakan hingga demo yang melibatkan massa dan berakhir ricuh. Wagubsu tidak ingin hal tersebut terjadi di Sumut, terutama di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Sumut sendiri.

“Ada isu-isu berkembang di masyarakat yang belum tentu kebenarannya, terutama isu ketidakberpihakan pemerintah kepada pekerja. Saya harapkan para buruh dan pekerja di Sumatera Utara untuk tenang dulu, lihat perkembangan dan penerapan undang-undang ini serta tidak termakan isu-isu menyesatkan dan merugikan,” kata Musa atau biasa disapa Ijeck.

Menurut Ijeck, salah satu dampak buruk akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif adalah enggannya investor menanamkan modalnya di Sumut. Padahal, salah satu tujuan Omnibus Law Cipta Kerja untuk menarik investor ke Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Plt Kadis Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar, menegaskan sedikitnya ada 12 hoax atau informasi bohong yang berkembang di masyarakat terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Hoax dimaksud adalah hilangnya pesangon, dihapusnya upah minimum, upah dihitung per jam, hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi, outsourcing berlaku seumur hidup, tidak ada status karyawan tetap, perusahaan bisa PHK secara sepihak, jaminan sosial dan kesejahteraan hilang, karyawan berstatus tenaga kerja harian, tenaga kerja asing bebas masuk, buruh dilarang protes (ancaman PHK), libur hari raya hanya tanggal merah, dan tidak ada penambahan.

Dijelaskan, pesangon tetap dibayar maksimal 25 kali gaji dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan dan enam kali oleh pemerintah. Masalah pesangon ini diatur pada Pasal 156 UU Cipta Kerja. Begitu juga Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Pasal 88C ayat 1 UU Cipta Kerja tertulis Gubernur wajib menetapkan UMP dan pasal dua menyebutkan Gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Begitu juga isu upah dihitung per jam, padahal UU Cipta Kerja tetap menggunakan upah minimum.

Mengenai hilangnya hak cuti, pasal 79 ayat (5) menyebutkan perusahaan dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan/perjanjian kerja sama. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur cuti panjang diberikan satu bulan pada tahun ketujuh dan kedelapan. (KRO/RD/waspada)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com