Undang-undang Cipta Kerja Dinilai Rampas Hak Rakyat

Image: Undang-undang Cipta Kerja Dinilai Rampas Hak Rakyat

RADARINDO.co.id – Langsa:
Presiden mahasiswa Universitas Samudera (Prema Unsam) Langsa, Fendi, menilai pengesahan Omnibus Law Rencana Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU telah merampas hak rakyat. “Kita sangat menyesalkan sikap Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU, karena dianggap tidak memihak, bahkan telah merampas hak rakyat,” kata Fendi, Selasa (6/10).

Undang-undang tersebut disahkan pada rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (5/10) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut dia, pengesahan ini sangat menciderai buruh, petani, nelayan dan rakyat Indonesia. Padahal mahasiswa mewakili beberapa BEM dan DPM Perguruan Tinggi di Langsa sudah melakukan unjukrasa menolak RUU HIP dan Omnibus Law di DPRK Langsa.

Hal ini karena terdapat sejumlah pasal bertentangan dengan nurani rakyat. Misalnya, di Pasal 122 RUU Cipta Kerja, ketika rumah di gusur untuk membangun proyek penguasa/pemerintah, maka rakyat tidak bisa menuntut ganti rugi. Kondisi ini sangat merugikan rakyat.

Perusahaan bisa langsung dapat Hak Guna Usaha (HGU) selama 90 tahun dan hak tanah juga akan diprioritaskan untuk investor sekaligus perusahaan dari pada masyarakat kecil yang sampai sekarang belum punya jaminan hak atas tanah.

Apalagi, UU Cipta Kerja memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria dengan menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan, dan pertambangan. Berdasarkan data pemerintah ada 20 ribu lebih kampung/desa yang masih tumpang-tindih dengan klaim kawasan hutan.

Kata dia, UU Cipta Kerja dinilai mempermudah perampasan dan penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur dan bisnis, misalnya untuk kepentingan tambang, pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Kemudian, pengadaan tanah kedepannya tidak akan lagi memperhitungkan situasi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang terdampak pembangunan. AMDAL pun tidak lagi harus dipenuhi.

Dibidang Pertanian UU Cipta Kerja mempercepat alih fungsi tanah, sehingga memungkinkan adanya kriminalisasi dan diskriminasi kepada petani, nelayan dan masyarakat adat. Pangan adalah sektor kunci dalam situasi krisis Covid-19 seperti saat ini. Ironisnya, tiap tahun tanah pertanian di Indonesia terus menyusut akibat alih fungsi.

Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja akan semakin memperparah kondisi itu, karena proses alih fungsi lahan pertanian akan dipermudah dengan dihapusnya syarat kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah, dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah.

Dia menambahkan, masyarakat petani, dan nelayan adat sering diancam, didiskriminasi dan ditangkap secara sepihak dengan beragam tuduhan pidana, biasanya memakai UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). (KRO/RD/anlsa)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com