PTPN III Sepakat Dengan FSPBUN Sikapi UU Omnibus Law Secara Bijak

Image: PTPN III Sepakat Dengan FSPBUN Sikapi UU Omnibus Law Secara Bijak

RADARINDO.co.id-Medan: Baru saja dilaksanakan rapat koordinasi secara virtual antara PT. Perkebunan Nusantara III selaku pemegang saham PTPI, II, IV s.d XIV beserta anak perusahaan dilingkup PTPN Holding dengan Pengurus Harian FSPBUN Nusantara, Kamis (8/10/ 2020) terkait diundangkannya RUU Omnibus Law oleh DPR RI.

Dalam rapat koordinasi pihak FSPBUN mempertanyakan sikap PTPN III (Persero) selaku pemegang saham dan Induk Holding PTPN terkait RUU Omnibus Law yang telah diketok palu oleh DPR RI untuk disahkan menjadi UU.
Menanggapi hal tersebut pihak PTPN III (Persero) selaku pemegang saham dan Induk Holding menyatakan sikap bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Induk hasil perundingan antara Direktur PTPN III (Persero) dengan FSPBUN Nusantara tidak akan dirubah dan/atau tidak ada penurunan hak karyawan sampai berakhirnya masa berlaku PKB Induk tersebut pada tanggal 30 Desember 2021.

FSPBUN memberikan apresiasi dan bersepakat atas sikap Direktur PTPN III (Persero) tersebut. Lebih jauh FSPBUN Nusantara mengusulkan agar dibuat nota kesepahaman atau surat pernyataan bersama sebagai jaminan dari Direktur PTPN III (Persero) di mana di dalamnya juga memuat klausul bahwa PKB Induk periode berikutnya minimal mengacu pada PKB Induk periode Tahun 2020-2021.

Hal ini ditujukan agar ada kepastian hukum demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan terjaganya stabilitas produksi di lingkungan PTPN III (Persero) sebagai PTPN Holding Induk.

Menanggapi usulan FSPBUN Nusantara tersebut pihak Direktur PTPN III (Persero) menyetujuinya. Untuk itu baik Direktur PTPN III (Persero) maupun FSPBUN Nusantara meminta kepada seluruh jajaran karyawan untuk tidak ikut unjuk rasa maupun aksi mogok kerja terkait dengan diundangkannya RUU Omnibus Law.

Bahwa aspirasi karyawan PTPN akan disuarakan melalui mekanisme konstituonal dengan melakukan judicial review bila diperlukan. Demikian disampaikan Wispramono Budiman, SE selaku Ketua Umum FSPBUN Nusantara.

Sementara itu, Dr Budiyono, SH, MH selaku Direktur Eksekutif LBH Perkebunan menyatakan siap bersama Tim di LBH Perkebunan untuk menyampaikan aspirasi dari FSPBUN Nusantara melalui pengajuan Judicial Review apabila mendapatkan kuasa dari FSPBUN Nusantara. (KRO/RD/SS)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com