Rumah Sakit Palsukan Diagnosis Covid-19 Bisa Penjara Selama 6 Tahun

Image: Rumah Sakit Palsukan Diagnosis Covid-19 Bisa Penjara Selama 6 Tahun

RADARINDO.co.id – Medan: Masyarakat harus cerdas, dan mewaspadai manajemen Rumah Sakit (RS) yang nakal dengan sengaja palsukan hasil Diagnosis Covid-19 untuk meraup keuntungan bisa dihukum selama 6 tahun penjara.

Manajemen RS yang dengan sengaja palsukan hasil diagnosis Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya bisa dihukum 6 tahun penjara.

Demikian pendapat disampaikan Dosen Hukum USU M Hadyan Yunhas Purba, sesuai dilansir dari harian waspada, Minggu (4/10).

Ia merespon berbagai isu ada Rumah Sakit nakal yang diduga sengaja membujuk keluarga pasien dengan memberikan sejumlah uang.

Tujuannya, agar bersedia menandatangani surat keterangan bahwa anggota keluarganya terkena Covid-19 walaupun faktanya anggota keluarganya yang dirawat di rumah sakit tersebut sama sekali tidak terkena pandemi itu.

Beberapa Rumah Sakit sengaja memalsukan hasil diagnosis pasien yang dirawat dan meninggal sebagai penderita Covid-19.

Mhd Hadyan Yunhas berpendapat, bila hal itu benar, maka perbuatan manajemen Rumah Xakit yang dengan sengaja menyatakan pasien negatif Covid-19 menjadi positif Covid-19 melalui surat keterangan dokter dan hasil diagnosis dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat keterangan atau hasil diagnosa positif Covid-19 tersebut dapat digunakan oleh Rumah Sakit untuk mengajukan klaim penggantian biaya layanan perawatan pasien Covid-19 kepada pemerintah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Apabila hal yang diterangkan di dalam surat keterangan atau hasil diagnosa positif Covid-19 tersebut ternyata tidak benar atau palsu, maka negara akan menjadi pihak yang dirugikan.

Sehingga perbuatan oknum manajemen rumah sakit dan pihak lainnya yang terlibat dalam membuat surat tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Selain ketentuan di atas, Pasal 29 ayat (1) UU No 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan rumah sakit berkewajiban untuk memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif.

Dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Di mana apabila ketentuan ini dilanggar, maka rumah sakit dapat dijatuhi sanksi berupa teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan izin rumah sakit.

Modusnya, mengcovidkan orang sakit yang sesungguhnya tidak mengidap Covid-19 merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Indonesia Police Watch (IPW) melihat Bareskrim belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut.

Padahal kasus mengcovidkan orang tersebut sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial, kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane.

Sejumlah pihak mengatakan bagi warga yang melihat ada indikasi oknum manajemen Rumah Sakit yang nakal sengaja memalsukan hasil Diagnosis Covid 19 diminta segera malaporkan kepada pihak Kepolisian terdekat.
(KRO/RD/wspd)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com