Oknum Kadis Dinas Pendidikan Tebing Tinggi Dituding Ingkar Bayar Uang Buku Dilaporkan

Image: Oknum Kadis Dinas Pendidikan Tebing Tinggi Dituding Ingkar Bayar Uang Buku Dilaporkan

RADARINDO.co.id-Medan : Oknum Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, Drs PS dinilai ingkat terhadap pembayaran uang dari salah seorang rekanan pendistribusian buku buku ke SD, SMP dan SMU pada tahun 2016. Untuk itu, pihak rekanan, PD Tambunan merasa dirugikan akibat tidak dilakukan pembayaran oleh Dinas Pendidikan Tebing Tinggi sejak 2016 hingga saat ini senilai lebih kurang Rp1,5 miliar.

Tidak hanya itu, PD Tambunan dalam hal ini sebagai korban melaporkan Dinas Pendidikan Tebing Tinggi ke Aparat Penegak Hukum. Agar hak korban segera dilakukan pembayaran oleh oknum Kadis Pendidikan TT (Oknum Kadis Drs PS nonaktif-Red).

Sesuai laporan yang disampaikan korban ke Krimum Polda Sumut nomor B/960/VI/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2020, perihal Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)  tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai diatur dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP yang terjadi pada korban PD Tambunan.

Surat nomor B/2878/VI/Res.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 17 Juni 2020, perihal undangan. Surat nomor B/1407/VIII/2020/ Ditreskrimum, perihal SP2HP tanggal 18 Agustus 2020, dan sebelumnya sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1041/VI/2020/SUMUT/SPKT II tanggal 14 Juni 2020.

Berdasarkan informasi korban merasa dirugikan karena diduga terjadi pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan uang buku kepada Kepala Sekolah. Menurut PD Tambunan, kasus ini berawal pada tahun 2016 yang mendapatkan pekerjaan pemesanan buku buku pelajaran dari Kepala Sekolah yang berada di Kota Tebing Tinggi.

Buku tersebut meliputi pelajaran buku pelajaran untuk SD, SMP dan SMU sederajat, pada 01 November 2016. Kemudian menunjuk PT BMP sebagai mitra kerja untuk mendistribusikan buku buku ke sekolah diantaranya untuk tingkat SMP senilai Rp1.140.919.000. Buku Pramuka untuk tingkat SMP senilai Rp361.370.000. Untuk tingkat SMA senilai Rp83.405.000 dan SD senilai Rp5.037.769.000 dengan totoal Rp6.623.464.000.

Sementara itu, dalam perjanjian antara korban (PD Tambunan-Red) menyepakati dengan PT BMP berupa keuntungan sebesar 50 persen dari harga satuan yang disepakati oleh pihak sekolah.

Sesuai perjanjian antara PD Tambunan dengan Dinas Pendidikan pembayaran secara lunas akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tebing Tinggi pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp6.623.464.000. Akan tetapi pada waktu yang telah disepakati dengan Dinas Pendidikan menyatakan tidak mampu melunasi karena Dana Operasional Sekolah (BOS) belum diterima oleh sekolah. Sehingga Sehingga pihak korban hanya menerima pembayaran Rp700 juta.

Anehnya, pada saat korban mendatangi Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan sisa di pembayaran, Oknum Kadis Pendidikan pada saat itu, Drs PD dan Oknum Kabid Ef mengatakan pembayaran sudah dilakukan ke rekening PT BMP.

Korban yang melaporkan oknum Kadis Pendidikan ke Aparat Penegak Hukum, merasa ada keganjilan. Pasalnya, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak ada kepastian hukum. “Tidak hanya dugaan berkaitan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, tapi dugaan pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan pembayaran. Padahal saya tidak pernah menandatangi kwitansi tersebut” ujar PD Tambunan didampingi istrinya kepada KORAN RADAR GROUP di Medan, belum lamai ini.

PD Tambunan juga memberikan poto copy bukti laporan pengaduan yang disampaikan Sdr Pulo Deang Mangaraja Tambunan (Pihak Pelapor) kepada penyidik Polda Sumatera Utara Nomor STTLP/1041/VI/2020/SUMUT/SPKT II tanggal 14 Juni 2020. Terkait dugaan penggelapan dan penipuan yang terindikasi melibatkan oknum Kepala Dinas Pendidikan kota Tebing Tinggi.

Perjanjian kerjasama antara PT BMP (Disebut Sebagai Pihak PERTAMA), dan PD Tambunan (Disebut Sebagai Pihak KEDUA) antara lain menyebutkan “Melakukan penjualan produk PIHAK PERTAMA secara langsung kepada pelanggan PIHAK KEDUA yaitu sekolah sekolah SD/MI. SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang ada di kotamadya Tebing Tinggi. Bukti poto copy terlampir.

“Kami sudah menyampaikan surat somasi sesuai pada Poin No. 5 menyebutkan bahwa sesuai perjanjian antara Klien dengan Dinas Pendidikan kota Tebing Tiinggi pembayaran secara lunas akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tebing Tinggi pada Bulan Desember 2017 sebesar Rp6.623.464.000,- No. 6 menyebutkan akan tetapi pada waktu yang telah disepakati Dinas Pendidikan Tebing Tinggi menyatakan belum mampu melunasi karena Dana Operasional Sekolah (BOS) belum diterima sekolah oleh sekolah,” ujar PD Tambunan dengan nada heran.

Sedangkan yang sudah diterima klien baru memperoleh pembayaran sebesar Rp700 juta. Adapun sisa yang harus dibayar adalah sebesar Rp5.923.564.000.- Kemudian pada Poin No. 7 menyebutkan Dinas Pendidikan Tebing Tinggi telah membayar melalui ke rekening PT Bina Media Perintis. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2018, Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi menyebutkan sesuai pembicaraan antara pimpinan PT BMP bersama Kepala Sekolah dibayar langusung sekolah ke rekening PT BMP.

Berkenan dengan hal tersebut disarankan koordinasi langsung dengan pimpinan PT BMP. Surat Nomor 421/4225/PD-Kur tanggal 21 Agustus 2018 ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, Drs H PS, MAP.

Sesuai bukti bukti yang didapat PD Tambunan, terdapat tanda tangan di kwitansi pembayaran dengan jumlah tertentu yang tidak pernah dilakukan. Artinya, pihak Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah diduga duga melakukan konspirasi dan kerjasama memalsuan tanda tangan PD Tambunan untuk mencairkan dana tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tenggi.

“Kepala Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab atas dugaan penipuan dan penggelapan, serta pemalsuan tanda tangan. Adanya pernyataan Kepala Sekolah yang menyebutkan telah melakukan pembayaran kepada PT BMP, merupakan bukti bahwa Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap hak hak PD Tambunan yang hingga saat belum diterima.

PD Tambunan mengakui ia sudah dipanggil penyidik Ditreskrimum. Penyidik yang menangani kasus laporan tersebut telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk sejumlah oknum Kepala Sekolah. Sampai saat ini juga, Penyidik Polda Sumut belum pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) atas laporan PD Tambunan.

Sesuai surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Nomor B/1407/VIII/2020/Ditreskrimum, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 18 Agustus 2020. Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP yang terjadi terhadap korban. Rencana gelar perkara untuk menentukan proses selanjutnya dan untuk informasi/ komunikasi penyidik memanggil : PD Tambunan, SS, KR, EF, DEM, PT BMP, Ros, War, PS dan oknum Kadis Pendidikan PS.

“Saya akan terus mencari keadailan. Saya akan mohon menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden dan Kapolri, termasuk Komisi III DPR RI. Karena hak saya sudah dirugikan,” ungkap PD Tambunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi nonaktif, PS saat dikonfirmasi ia mengaku sudah dipecat sebagai Kepala Dinas. Jumpai saja “Kasusnya sudah pernah di mediasi Kejaksaan Tebing Tinggi semasa Kajari lama. Kasus sudah pernah ditangani Polda Krimsus. Saya kurang tahu bagaimana hasilnya yang tahu adalah Efni”, ujar Mantan Kadis melalui WA.

Hingga berita ini dilansir, Walikota Tebing Tinggi, dan Efni belum bersedia memberikan jawaban konfirmasi berita RADARINDO.CO.ID yang disampaikan sesuai surat nomor 211. B /RADARINDO.CO.ID/KB/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020, perihal konfirmasi berita (KRO/RD/TIM)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com