Mantan Dirut Bank BTN Ditahan di Rutan Guntur

Image: Mantan Dirut Bank BTN Ditahan di Rutan Guntur

RADARINDO.co.id-Jakarta:
Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan status tersangka kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono (HM) terkait kasus gratifikasi oleh dua debitur perseroan.

Selain menetapkan status tersangka kepada mantan Direktur Utama Bank BTN, Kejagung juga menetapkan Direktur Utama Pelangi Putera Yunan Anwar (YA) sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) kejagung, Hari Setiyono, menjelaskan, pasca-penetapan tersangka, keduanya langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur, Jakarta pusat.

“Untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya serta dengan mempertimbangan unsur obyektif dan unsur subyektif, terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara (rutan) untuk masa waktu selama 20 hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober sampai 25 Oktober 2020 dan ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Guntur Jakarta Pusat,” kata Hari Setiyono, di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Dijelaskan Hari, penetapan tersangka terhadap keduanya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) dari PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property

Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, diduga HM sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama Widi Kusuma Purwanto yang merupakan menantu dari HM.

Penerimaan hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi tersebut diduga terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property

Dijelaskan Hari, sebelum memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Samarinda pada tanggal 9 September 2014, PT Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada Widi Kusuma Purwanto dengan total transaksi PT Pelangi Putera Mandiri (yang dikirim oleh Rahmat Sugandi Karyawan PT PPM) sebesar Rp 2.257.000.000.

Yunan Anwar selaku Direktur PT. Pelangi Putera Mandiri yang sudah kenal dengan HM dan Widi Kusuma Purwanto diduga melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama PT Pelangi Putera Mandiri.

Transaksi keuangan mencurigakan tersebut yaitu pada tanggal 9 September 2014, PT Pelangi Putera Mandiri mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Samarinda sebesar Rp117.000.000.000, dengan jenis fasilitas kredit Konstruksi BTN untuk take over utang PT Pelangi Putra Mandiri di Bank BPD Kalimantan Timur.

Sampai dengan akhir tahun 2018, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan tiga kali restrukturisasi pinjaman yaitu Restrukturisasi I (pertama) pada tanggal 29 Juli 2016, Restrukturisasi II (kedua) pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Restrukturisasi III (ketiga) pada tanggal 30 November 2018.

Pada saat ini fasilitas kredit tersebut saat ini dalam kondisi macet. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013 PT. Titanium Property mendapatkan fasilitas kredit dari PT BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni sebesar Rp160.000.000.000, berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 31 Desember 2013, untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square (3 Tower).

Sampai dengan tahun 2017 terhadap fasilitas kredit tersebut telah dilakukan Restrukturisasi pada tanggal 30 November 2017.

Di dalam perjalanannya, juga terdapat beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan dari PT Titanium Property yang ditujukan kepada Widi Kusuma Purwanto dengan total transaksi sebesar Rp870.000.000. Rinciannya, pada tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp 500.000.000. Kemudian tanggal 16 Juni 2014 sejumlah Rp 250.000.000, dan tanggal 17 September 2014 sejumlah Rp 120.000.000.

Keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan tersebut diatas diduga atas peran serta H.M selaku Direktur Utama PT BTN (Persero) yang mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit terhadap kedua Debitur tersebut diatas walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BTN.

Penyidik Pidsus Kejagung pun mentersangkakan Mantan Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dengan sangkaan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (KRO/RD/Merdeka)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com