Bupati Labura Akui Terima Rp500 Juta

Image: Bupati Labura Akui Terima Rp500 Juta

RADARINDO.co.id-Labura:
Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus, akui ada terima uang bagi hasil sebesar Rp500 juta dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemkab Labura. Namun, uang tersebut diakui bupati telah dikembalikan ke kas Pemkab Labura.

Penjelasan Bupati Labura akui terima Rp500 juta itu terungkap dalam persidangan perkara dugaan penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan yang diterima oleh Pemkab Labura, di Ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/10).

“Saya menerima uang Rp500 jutaan gitulah, tapi sudah saya kembalikan ke kas daerah,” kata bupati. Namun saat jaksa menanyakan, soal bagaimana proses penerimaan uang itu, dia menyatakan hanya menandatangani surat keterangan (SK) yang sebelumnya sudah disetujui oleh bawahannya.

“Kalau itu saya kurang paham, karena itu saya hanya menandatanganinya saja,” ujarnya. “Jadi bapak menandatangani tanpa menanyakan apa yang bapak tanda tangani,” sebut JPU Hendri. “Namun, dalam putusan MA mengatakan bahwa upah pungut itu tidak boleh digunakan untuk pribadi, namun untuk keperluan daerah,” tutur JPU.

Pada sidang sebelumnya, saat memberikan keterangan untuk dua mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Labura Drs Ahmad Fuad Lubis serta Drs Faizal Irwan Dalimunthe, Khairuddin menyatakan uang yang diterimanya tak semua dipegang olehnya.

Menurut Khairuddin, hal tersebut sudah tertuang di SK Bupati yang ditandatanganinya. Sebelum SK yang tahun 2013 itu dibuat, Khairuddin menyebutkan, terdakwa sudah ke Dirjen Keuangan untuk berkonsultasi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison Sipahutar menerangkan, ketiga terdakwa diadili dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013-2015.

Ketiga terdakwa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara Rp2,1 miliar. Perbuatan ketiga terdakwa pada tahun 2014 dan 2015 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. (KRO/RD/Ano)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com