Chairman CISFED Farouk AA Jadi Panelis Diskusi IFN

Image: Chairman CISFED Farouk AA Jadi Panelis Diskusi IFN

RADARINDO.co.id -Jakarta:
Farouk Abdullah Alwyni (FAA) selaku Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) menjadi salah satu panelis di diskusi panel International Islamic Finance News (IFN) yang diselenggarakan secara online pada tanggal 22 September 2020.

Panel diskusi ini bertema Funds, Infrastructure, Islamic Capital Markets dan Responsible Finance Initiatives di Indonesia. Poin-poin yang disampaikan oleh FAA di panel tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan menarik dari fakta bahwa pasar reksadana Syariah di tahun 2020 (sampai dengan Agustus 2020) ditengah-tengah pandemi dan penurunan reksadana konvensional.

Sampai dengan Agustus 2020, total Nilai Aset Bersih (NAB) reksadana Syariah mencapai Rp69,7 triliun. Ini merupakan peningkatan sekitar 30% selama tahun 2020 dari Rp. 53,7 triliun di bulan Desember 2019.

Disisi lain, NAB industri reksadana secara keseluruhan mengalami penurunan sekitar 3,9% ke Rp520,8 triliun di bulan Agustus 2020 dari Rp542,2 triliun di bulan Desember 2019.

Hal ini disebabkan NAB reksadana konvensional mengalami penurunan sekitar 7,7% ke Rp451,1 triliun dari Rp488,5 triliun dalam kurun waktu yang sama di atas.

Kondisi diatas membuat situasi yang membuat reksadana Syariah menjadi meningkat ke 13,4% di bulan Agustus 2020 dari 9,9% di bulan Desember 2019. Jika tren pasar ini, reksadana Syariah akan lebih memainkan peran kedepan, yang bahkan melebihi ekonomi pasar perbankan Syariah.

Penjualan Sukuk Ritel (SR-013) yang Memecahkan ‘Record’. Penjualan Sukuk Ritel (SR-013) pada bulan Agustus-September 2020 dari Pemerintah Republik Indonesia yang menembus angka Rp25 triliun memecahkan rekor baru di tahun 2020 ini.

Nilai jauh melebihi target pertama yang ditetapkan sebesar Rp5 triliun. Target awal ini direvisi berkali-kali, pertama ke angka Rp7 triliun, lalu menjadi Rp9 triliun, Rp12 triliun sampai dengan nilai akhir tersebut diatas.

Penjualan SR-013 ini jauh melebihi penjualan SR-012 yang mencapai Rp12,1 triliun dibulan Februari / Maret 2020. Penjualan ini juga melewati pengangkatan ritel konvensional (ORI17) dibulan Juni / Juli 2020 yang mencapai Rp18,3 triliun.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penjualan SR-013 ini diantaranya adalah Nilai keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan dari deposito bank-bank Syariah atau bunga bank-bank konvesnional, pemesanan Sukuk secara online yang mudah dan keamanan dari investasi Sukuk ini karena dijamin oleh pemerintah.

Pengalaman dari penjualan Sukuk ritel yang baik dan menarik minat investor sebenarnya dapat mendorong lebih banyak pengeluaran instrumen Sukuk ritel baik oleh pemerintah, badan usaha milik negara, atau swasta sektor. Sukuk ritel yang lebih meluas bukan hanya akan memperdalam pasar keuangan Syariah Indonesia, tetapi juga akan meluaskan basis investor domestik ritel dalam negeri. Sukuk ritel pemerintah adalah juga sebuah indikasi bagus dimana pemerintah dapat mulai mengoptimalkan sumber daya sumber daya keuangan dalam negeri untuk upaya-upaya pembangunan.

Dengan ini, upaya untuk mensinergikan keuangan Syariah dan model investasi yang bertanggung jawab sosial akan dapat diwujudkan.

Dimana pemerintah dapat mengoptimalkan dana-dana yang diterima dari penjualan Sukuk ritel untuk projek-projek yang mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sektor kesehatan, membangun infrastruktur, dan juga upaya pengurangan ketimpangan sosial.

Masalah lambatnya perkembangan Sukuk korporasi,
berbeda dengan Sukuk pemerintah yang berkembang cukup cepat, perkembangan Sukuk yang korporasi adalah cenderung stagnan.

“Sebenarnya terkait kebutuhan untuk memiliki ‘underlying assets’ dalam Sukuk dapat diatasi dengan mengeluarkan Sukuk yang berakad Mudarabah. Karena dengan jenis Sukuk ini, perusahaan yang cukup menggunakan dasar laporan keuangan mereka dan juga bisnis yang dijalankan. Sukuk jenis ini sebelumnya dikeluarkan oleh beberapa bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, “ungkap Farouk.

“Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan oleh regulator dalam rangka mengembangkan Sukuk korporasi adalah memberikan insentif fiskal untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan Sukuk sebagai instrumen untuk memobilisasi dana, kegiatan yang dilakukan di Malaysia, juga mereview prosedur-prosedur terkait Sukuk yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan perlu dipastikan agar segala hal yang berkaitan dengan hambatan birokratis dapat dihilangkan / ditinjau kembali, “imbuh Farouk.

“Konvergensi Terkait antara keuangan Syariah dan investasi berbasis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) atau Socially Responsible Investing (SRI) dalam aplikasinya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), ada beberapa poin yang perlu disampaikan.

Pertama, hubungan antara keuangan Syariah dan SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan (prinsip yang dideklarasikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] ditahun 2015).

Obyektif Syariah (Maqasid Syariah) perlindungan perlindungan terhadap keyakinan / agama akan meng-cover, seperti SDGs No. 1 (No Poverty / Bebas dari Kemiskinan) dan No. 10 (Reduced Inequalities / Pengurangan Ketimpangan).

Diperhitungkan dalam Islam yang menyatakan bahwa kemiskinan bisa menyebabkan kekafiran dan juga kecaman Islam terhadap ketimpangan sosial termaktub dalam al-Qur’an yang melarang kekayaan hanya berputar disekelompok kecil orang.

Begitu pula halnya obyektif Syariah perlindungan terhadap harta juga akan meng-cover SDGs No. 1 dan No 10, paparnya.

Obyektif Syariah yang terkait perlindungan terhadap intelek / ilmu juga akan mendorong terlaksananya SDG No. 9 (Industri, Inovasi, & Infrastruktur / industri, inovasi, infrastruktur) dan No. 11 (Kota & Komunitas / Komunitas dan Kota Berkelanjutan).

Sedangkan perlindungan terhadap keturunan juga mendorong terwujudnya SDG No. 3 (Kesehatan & Kesejahteraan / Kesehatan yang Baik & Kesejahteraan). Ini adalah sekedar gambaran.

Sebenarnya, setiap obyektif Syariah ada banyak hal yang berkaitan dengan poin-poin SDGs lainnya. “Disini kajian terkait SDGs dan / atau investasi berbasis ESG atau SRI akan memperdalam kajian terhadap keuangan Syariah itu sendiri yang cenderung terbatasi dengan prinsip terkait larangan terhadap Bunga, alkohol, judi, prostitusi, dan spekulasi”, katanya.

Prinsip-prinsip ini tentunya adalah bagian penting dari keuangan Syariah, tetapi pada esensinya keuangan cakupan Syariah adalah lebih luas dari itu, dan eksplorasi substansi keuangan Syariah yang lebih mendasar akan terbantu dengan menguatnya tren investasi berdasarkan ESG atau SRI.

Kedepan elemen-elemen ‘S’ (sosial) dan ‘G’ (tata kelola) dari ESG akan semakin penting. Seperti sekarang ini beberapa negara di Eropa mengeluarkan yang berwujud sosial yakni dalam kerangka dampak ekonomi dari Covid19, yakni dana yang ada digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami PHK.

Terlebih lagi negara seperti Indonesia juga mempunyai tantangan-tantangan SDGs yang mendasar, misalnya masalah kemiskinan, dimana walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia dinyatakan tinggal hanya sekitar 9,22% dari populasi, tetapi 70% populasi Indonesia yang telah bebas dari kemiskinan belum tetapi mencapai level kehidupan kelas menengah.

Mereka masih rentan untuk kembali miskin kembali sewaktu-waktu. Pengeluaran mereka per bulan / orangnya adalah sekitar Rp354 ribu hingga Rp1,2 juta.

Jumlah kelas menengah di Indonesia yang dikategorikan sebagai kelompok yang mengeluarkan antara Rp1,2 juta hingga Rp6 juta / bulan perorangnya adalah hanya sekitar 20% atau sekitar 52 juta orang.

Belum lagi tantangan SDG terkait ketimpangan pendapatan, dan ada 1% masyarakat mempunyai 50% kekayaan seluruh negeri, bila diestimasi 4 orang terkaya di Indonesia melebihi kekayaan 40% orang (the bottom 40%). Tantangan lain adalah infrastruktur kesehatan Indonesia yang belum solid untuk melayani seluruh rakyat seperti yang dapat dilihat dari lemahnya kesiapan dalam menghadapi pandemik Covid19.

Sehubungan dengan tantangan-tantangan besar SDGs diatas, maka peran keuangan Syariah menjadi lebih penting kedepannya. Terkait bagaimana keuangan Syariah yang terkonvergensi dengan konsep ESG/SRI dapat mempengaruhi pemikiran para pemegang keputusan baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, dan lebih penting lagi dikomunitas investor.

Konsep keuangan Syariah dan ESG perlu mempengaruhi bagaimana pemerintah menggunakan dan memprioritaskan anggaran mereka. Konsep ini juga dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan-perusahaan besar melakukan bisnisnya di Indonesia. Dan yang terpenting, bagaimana konsep ini dapat mempengaruhi pola pikir investor dalam mengembangkan. Semua ini diharapkan dapat berdampak positif dalam pencapain tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) yang pada esensinya juga adalah sesuai dalam banyak hal dengan obyektif dari Syariah itu sendiri, pungkas Farouk AA. (KRO / jkt / fri).

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com