Puluhan Warga Abdya Terjaring Razia Penertiban Masker

Image: Puluhan Warga Abdya Terjaring Razia Penertiban Masker

RADARINDO.co.id – Blangpidie:
Puluhan warga Aceh Barat Daya (Abdya), terjaring razia penertiban penggunaan masker, yang digelar Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Abdya, di kawasan Jalan Iskandar Muda, Blangpidie.

Di mana, razia penertiban penggunaan masker bagi kalangan masyarakat itu, dilakukan dalam bentuk razia rutin, untuk meningkatkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes).

Kepala Sekretariat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Abdya Amiruddin S.Pd Kamis (24/9) mengatakan, pelaksanaan razia rutin penerapan penggunaan masker itu, dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker.

Katanya, penggunaan masker juga merupakan salah satu cara memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Abdya. Amiruddin mengatakan, sejauh ini kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker telah meningkat.

Hal itu tidak terlepas dari upaya bersama, dalam membatasi ruang gerak penyebaran virus dimaksud, baik itu pihak pemerintah, maupun kalangan masyarakat. “Meningkatnya kesadaran warga dalam mengenakan masker ketika berada di luar rumah tidak luput dari upaya dan kerja keras bersama, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, hingga warga itu sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, razia rutin penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Abdya, dilakukan guna menjalankan Peraturan Bupati Abdya (Perbup), tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes, yang digagas sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19.

Dikatakan, meskipun terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker, razia rutin tetap dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, terkait pentingnya upaya pencegahan penyebaran virus.

“Razia rutin penggunaan masker tetap dilakukan, dengan sasaran lokasi yang berbeda-beda,” ujarnya.

Ditambahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Abdya ini, sesuai Perbup, sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar perorangan berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sosial, kerja sosial, denda administratif dan penyitaan sementara KTP.

“Penyitaan sementara KTP dilakukan jika pelanggar prokes tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, ataupun denda administrative,” sebutnya. Sementara denda bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional usaha, hingga pencabutan izin usaha.

“Sanksinya, pelanggar akan menyanyikan lagu nasional dan daerah, membaca surat pendek Alquran bagi yang beragama Islam, mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran,” kata Amiruddin. Denda administratif untuk perorangan, yang melanggar sebanyak empat kali berturut-turut, harus membayar denda Rp50 ribu yang akan disetor ke kas daerah.

Kepada pelaku usaha, akan dilakukan teguran lisan dan terguran tertulis untuk pelanggaran kedua. Untuk pelanggaran ketiga kalinya akan diwajibkan membayar denda senilai Rp100 ribu dan distor ke kas daerah. Terkait penghentian sementara operasional usaha, hal itu akan diberikan apabila pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif dan khusus sanksi pencabutan izin usaha akan dikenakan jika pelanggaran protokol kesehatan dilakukan sudah lebih dari tiga kali. (KRO/RD/wspda)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com