Jaksa Bidik Dugaan Pemalsuan SPPD

Image: Jaksa Bidik Dugaan Pemalsuan SPPD

RADARINDO.co.id-Abdya:
Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat Daya (Abdya) mulai membidik dan mendalami kasus dugaan pemalsuan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) sejumlah pegawai dan tenaga kontrak di sekretariat DPRK Abdya. Informasi yang diterima wartawan, Kamis (17/9), penyidik Kejari Abdya mulai mengumpulkan data dan saksi tentang aksi sulap atau pemalsuan yang diduga dilakukan oknum pejabat di Sekretariat DPRK setempat.

Kajari Abdya, Nilawati SH MH membenarkan jika pihaknya sedang mendalami kasus dugaan aksi sulap SPPD di sekretarit DPRK Abdya. Bahkan pihaknya juga telah mengeluarkan surat perintah terkait pemalsuan SPPD dimaksud. Jika memenuhi unsur, dugaan kasus akan ditingkatkan statusnya.

Seperti diketahui, dugaan kasus pemalsuan SPPD di Sekretariat DPRK Abdya dalam beberapa hari terakhir tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah kalangan masyarakat kabupaten setempat.  Dimana salah seorang oknum pejabat di sekretariat DPRK diduga melakukan pemalsuan SPPD sejumlah pegawai dan tenaga kontrak.

Modusnya, para pegawai atau tenaga kontrak yang tidak mengikuti kunjungan kerja (kunker) atau bimbingan teknis (Bimtek) hanya mendapatkan uang Rp 500.000 hingga Rp 2 juta rupiah. Bahkan, baru-baru ini, salah seorang pejabat di sekretariat DPRK Abdya yang dinyatakan reaktif Covid-19, malah masuk dalam surat perintah tugas (SPT) dengan agenda Kunker ke Dairi, Sumatera Utara.

Dari 15 orang yang masuk dalam SPT dengan nomor :094/53/SPT/VII/2020 itu, empat pegawai dikabarkan tidak ikut serta melakukan kunker tersebut.

Bahkan, salah satu diantaranya dikabarkan tidak menerima uang apapun dari Sekwan. Semenatara yang lain, ada yang menerima uang Rp 1 juta lebih, hingga 50 persen dari jumlah SPPD atau hanya menerima sekitar Rp 2,5 juta saja.

“Benar, uang itu memang masuk ke rekening saya, tapi uang tersebut seluruhnya saya serahkan kembali, karena ada kebijakan,” ujar salah seorang pegawai yang namanya masuk dalam SPT.

Awalnya pegawai tersebut sempat menolak permintaan atasannya itu, namun selaku bawahan dia tidak mampu menolak perintah atasannya tersebut. Hal serupa juga disampaikan Pj Kabag Administrasi dan Umum Setwan Abdya, Harnalis. Dia mengaku, tidak pergi dalam Kunker tersebut, namun mendapatkan uang  sebesar Rp 1 juta lebih. (KRO/RD/Realita)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com