Warga Aceh Singkil Pertanyakan Sertifikat Tanah Gratis

Image: Warga Aceh Singkil Pertanyakan Sertifikat Tanah Gratis

RADARINDO.co.id-Aceh:
Sejumlah warga mempertanyakan proses pengurusan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat miskin di enam desa Kabupaten Aceh Singkil.  Sebab sejak Desember 2019 hingga memasuki September 2020 program pembuatan sertifikat bagi warga tidak mampu, yang dibiayai oleh APBA Dinas Pertahanan Provinsi Aceh itu tak kunjung selesai.

Kepala Desa Keras Darminton dikonfirmasi wartawan mengatakan, warganya berulang kali mendatanginya dan mempertanyakan soal pengurusan sertifikat miskin tersebut. Warga berharap agar sertifikat gratis tersebut bisa segera diselesaikan.

“Warga mengeluh karena tidak keluar-keluar, karena sudah selalu tanya sama kita, jadi takut warga gak percaya kalau kita yang bilang belum keluar, takutnya mereka datang langsung ke Dinas Pertanahan,” tulis Darminton melalui pesan WhatsAp nya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanahan Aceh Singkil Ahmad menyebutkan, pihak Dinas Pertanahan Aceh juga sudah mempertanyakan terkait penyelesaian sertifikat miskin masyarakat tersebut.

“Ya, saya jawab aja belum, dan baru 10 orang yang penyerahan simbolis di Banda Aceh oleh pihak BPN itu aja,” ucap Ahmad saat dikonfirmasi wartawan.

Ahmad menyebutkan, pihaknya juga tetap berkoordinasi secara lisan terkait proses administrasi pengurusannya. Berkas sudah lengkap tapi heran juga belum selesai. Sebab selain membantu subsidi anggaran untuk pembuatan sertifikat tersebut, pihaknya juga menurunkan personel dinas untuk melakukan pengukuran ke lapangan, bebernya.

Terpisah Kasubag TU Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil Salihin didampingi Kasubsi Pengukuran Ahmad Yusuf , Selasa (15/9) menjelaskan, sebanyak 328 lembar sertifikat masyarakat miskin tersebut telah seluruhnya selesai dicetak, dan tinggal menunggu penandatanganan pejabat berwenang, sesuai dilansir dari waspada.

Tidak ada masalah lagi dalam proses pengurusannya, hanya saja karena pengukuran memasuki akhir tahun dan dikejar juga untuk penyelesaian program sertifikat PTSL 2019, sehingga tim mengejar penyelesaian penuntasan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terlebih dahulu.

“Tinggal teken pejabat berwenang saja, itu program 2019 karena kerja akhir tahun dan kena promosi jabatan, sehingga pejabat yang berwenang kena mutasi ada yang ke Calang ada pula ke Meulaboh, namun sekarang sedang proses diteken berkas sudah dikirim kesana,” ucap Salihin.

Sementara untuk Desa Keras sempat ada kekurangan Yuridis. Namun sekarang sudah selesai dan sertifikat sudah cetak.Selanjutnya akan dicek ulang kembali, memeriksa apakah ada kekurangan syarat berkas akan dicatat. Saat pengambilan sertifikat nanti oleh pihak desa harus menyerahkan kekurangan syarat tersebut. (KRO/RD/Waspada)

www.radarindo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com