Pupuk Subsidi Langka, Ini yang Dilakukan Ombudsman

Image: Pupuk Subsidi Langka, Ini yang Dilakukan Ombudsman

RADARINDO.co.id-Banda Aceh:
Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan investigasi lanjutan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang tak kunjung ada solusi.

“Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan pelayanan publik, kami telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi ke beberapa wilayah di Aceh,” kata Kepala Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin.

Menurut Taqwaddin, setelah menurunkan tim investigasi ke Pidie Jaya pada awal Juli lalu, selanjutnya sejak awal Agustus bergerak ke Nagan Raya dan Aceh Besar.

“Berdasarkan laporan tim, semua kabupaten yang diinvestigasi terjadi kelangkaan pupuk. Salah satu penyebabnya karena kekurangan kuota,” tambah Taqwaddin.

Mengenai kekurangan kuota ini dibenarkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya, Teuku Kamaruddin kepada tim Ombudsman. Kamaruddin mengatakan kuota yang diberikan tidak sesuai permintaan yang disampaikan melalui e-RDKK.

“Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekurangan pupuk untuk petani,” kata Kamaruddin.

Pihak Ombudsman berharap agar tim ahli melakukan penghitungan ulang luas kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan milik masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan penghitungan ulang itu kemudian diatur proses pemberian pupuk subsudi kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Wahyudi, Ketua Kelompok Tani Sama Rasa Baro di Nagan Raya. Kepada Tim Ombudsman, Wahyudi juga menyampaikan keluhan anggota kelompoknya akibat kelangkaan pupuk.

“Kami sangat kesulitan mendapatkan pupuk subsidi selama ini, dari jatah 300 kg, kami hanya mendapatkan 50 kg saja. Kami sangat berharap ada solusi untuk membantu masalah ini,” ujar Wahyudi.

Kondisi yang lebih kurang sama dengan Pidie Jaya dan Nagan Raya juga dirasakan petani di Aceh Besar.

“Kami selaku pedagang kios pengecer pupuk subsidi sangat kesulitan membagikan pupuk kepada masyarakat. Ini membuat kami dalam kondisi serba salah,” papar Helmi, pemilik UD Intan Tani di Indrapuri, Aceh Besar saat ditemui Tim Ombudsman Aceh.

“Pupuk subsidi sangat kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan dalam data di e-RDKK. Sehingga ada petani yang tidak dapat pupuk,” tambah Helmi.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Besar, Syahruddin kepada Tim Ombudsman juga menerangkan pupuk subsidi sangat kurang di Aceh Besar. Luas sawah di Aceh Besar mencapai sekitar 29.000 hektare dengan tingkat kebutuhan pupuk urea sekitar 18.000 ton, namun yang terealisasi hanya 2.640 ton.

“Kuota yang diberikan sangat tidak sebanding dengan kebutuhan. Kita sudah minta penambahan dan dikabulkan sekitar 500 ton,” papar Syahruddin.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Ombudsman Aceh akan melakukan rapat koordinasi lintas stakholder untuk membahas persoalan kelangkaan pupuk sehingga ada solusi untuk kemaslahatan petani.

“Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan para pihak terkait dalam waktu dekat. Kami juga sudah mempersiapkan beberapa tawaran solusi berdasarkan hasil investigasi dan regulasi,” kata Taqwaddin.

Dalam rapat kordinasi nantinya, Ombudsman RI Aceh akan mengundang Dinas Pertanian Aceh, DPRA, PT PIM, DPR RI, DPD RI dan pihak terkait lainnya. (KRO/RD/Serambi)

www.radarindo.co.id
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com