Terkait Pungli, Nelayan Mengadu Ke DPRK Langsa

Image: Terkait Pungli, Nelayan Mengadu Ke DPRK Langsa

RADARINDO.co.id-Langsa:
Puluhan nelayan Kota Langsa, pengusaha ikan, dan panglima laot  mendatangi DPRK Langsa untuk mengadukan sejumlah persoalan yang mereka alami saat melaut, Kamis (6/8/2020). Setibanya di Kantor DPRK Langsa, mereka diterima langsung Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief, didampingi Ketua Komisi III DPRK Langsa, Rubian Harja, dan Ketua Komisi I DPRK Langsa, Burhansyah.

Salah seorang Nelayan, Zakaria, meminta agar memberikan keringanan administrasi dalam berlayar, di mana semua sudah diperiksa oleh Syahbandar maupun Dinas Kelautan Kota Langsa. Katanya, nelayan dan tekong sangat resah karena di laut dipersulit dan terjadi pungli dari oknum-oknum aparat tertentu di tengah laut.

Sejauh ini kata dia, pungli yang terjadi tersebut mulai dari kisaran Rp2 juta hingga Rp10 juta ketika ada sedikit saja surat kelengkapan tak dimiliki oleh kapal saat berlayar.

“Kami meminta kebijakan kepada anggota DPRK Langsa aksi pungli ini dihentikan dan sangat meresahkan, dari segi surat dan kelayakan sudah dilengkapi, jangan semena-mena terhadap tekong maupun nelayan, ujung-ujungnya duit hingga saat sekarang ini terjadi,” sergah Zakaria.

“Padahal dari zaman-zaman dahulu tidak pernah aksi pungli dan sangat meresahkan mohon perhatian para anggota DPRK Langsa,” katanya lagi.

Hal senada juga diungkapkan Rahmadi Yahya, pengusaha boat. Selama pandemi ini katanya aktivitas melaut menjadi tidak lancar karena ada persoalan seperti yang terjadi khususnya pada nelayan di Telaga Tujuh, surat berlayar hanya berlaku sehari.

Terkait kelengkapan administrasi kata Rahmadi, mereka bukan tergolong pengusaha besar seperti PT, hanya nelayan dan tekong. Namun, menurutnya sering kali ketika di laut ada pemeriksaan yang terkesan mencari-cari kesalahan dan terkadang terjadi deal-deal tertentu (86-red).

Pengusaha boat lainnya, Aguslim Tanjung menyampaikan tentang permasalahan di laut tingkat pengurusan administrasi lengkap 90 persen. “Tidak mungkin kapal berlayar di laut bila tidak lengkap surat,” jelas Aguslim.

Terkait hal itu, Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief menyebutkan, apa pun yang disampaikan para nelayan dan tekong boat itu sebenarnya sudah lama terjadi. Pihaknya mengaku sangat mendukung masuk-masukan yang diberikan dalam audiensi tersebut agar bisa dicarikan solusinya. (KRO/RD/Ano)

www.radarindo.co.id
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com