Tiongkok Sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong

Tiongkok Sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong

RADARINDO.co.id – Di tengah sorotan, Tiongkok telah mengesahkan undang-undang keamanan yang kontroversial yang memberi Beijing kekuatan baru atas Hong Kong, yang memperdalam ketakutan akan kebebasan kota itu. Bulan lalu Tiongkok mengejutkan kota itu ketika mengatakan akan mengkriminalkan tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing. Langkah itu diambil setelah protes kemarahan tahun lalu dipicu undang-undang lain yang menjadi gerakan prodemokrasi.

Hong Kong dikembalikan ke Beijing dari kontrol Inggris pada 1997, tetapi berdasarkan perjanjian khusus ada jaminan atas hak-hak tertentu selama 50 tahun. Para kritikus mengatakan UU itu dapat membungkam perbedaan pendapat dan akan memperluas pengaruh Partai Komunis Tiongkok atas berbagai aspek kehidupan Hong Kong. dilangsir dari media indonesia

Menurut South China Morning Post (SCMP), Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), badan legislatif top Tiongkok, dengan suara bulat mengesahkan undang-undang keamanan itu setelah pertimbangan rinci. Undang-undang baru itu diharapkan mulai berlaku pada 1 Juli, bertepatan dengan peringatan 23 tahun penyerahan Hong Kong ke Tiongkok dari pemerintahan Inggris. Para kritikus mengatakan undang-undang baru itu menjadi ancaman yang lebih besar terhadap identitas Hong Kong. Mereka memperingatkan itu akan merusak independensi peradilan Hong Kong dan menghancurkan kebebasan unik kota itu, yang tidak terlihat di daratan Tiongkok.
Mengundurkan diri Segera setelah pengesahan undang-undang, para pemimpin oposisi utama, Joshua Wong Chi-fung, Nathan Law Kwun-chung, dan Agnes Chow Ting, mengumumkan pengunduran diri dari partai mereka dan meninggalkan dunia politik. “Saya sekarang mengumumkan saya telah mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal Demosisto, dan mundur dari partai pada saat yang sama. Saya akan mempraktikkan keyakinan dan anutan saya dalam kapasitas pribadi,” kata Wong dikutip SCMP. Sejumlah negara telah menyatakan keprihatinan atas langkah Tiongkok baru-baru ini di Hong Kong, termasuk A merika Serikat (AS) dan bekas kekuatan kolonial Inggris. Dari Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bereaksi dengan mengumumkan negaranya mengakhiri ekspor peralatan militer sensitif ke Hong Kong. “Hari ini, Amerika Serikat mengakhiri ekspor peralatan pertahanan asal AS yang dikendalikan dan teknologi-teknologi penggunaan ganda yang yang sensitif ke Hong Kong. Jika Beijing sekarang memperlakukan Hong Kong sebagai satu negara satu sistem, kami pun harus bertindak,” cicit Pompeo. Pompeo juga mengkritik langkah Beijing yang memberlakukan pembatasan visa pada pejabat AS. “Itu tidak akan menghalangi kami mengambil tindakan untuk merespons.” Jepang, kemarin, mengatakan undang-undang baru itu disesalkan dan merusak kredibilitas dalam prinsip satu negara dua sistem, dengan orang-orang di Hong Kong dan Makau menikmati kebebasan yang tidak dialami warga negara di Tiongkok. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan ia berbagi keprihatinan mendalam dari masyarakat internasional dan masyarakat Hong Kong atas undang-undang tersebut.(KRO/RD/MI)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com