Pengadaan Mesin Bekas Pelindo I Diduga “Berbuah” Lawatan ke AS dan Jerman

Pengadaan Mesin Bekas Pelindo I Diduga “Berbuah” Lawatan ke AS dan Jerman

RADARINDO.co.id– Medan:
Kajian dalam perencanaan Pelindo I layak diuji untuk mendalami alokasi anggaran dan realisasi belanja yang telah menjadi “buah bibir” publik. Informasi miring yang menerpa manajemen Pelindo I berawal kasus dugaan korupsi pengadaan mesin bekas pakai Kapal Tunda Pelindo I yang sudah masuk ke ranah hukum.

Dimana putusan Pengadilan Tipikor Medan dicurigai “kecipratan” bau tak sedap. Pasalnya, pembelian Kapal Tunda milik Pelindo I yang sudah sempat masuk ranah hukum terus masih menyisahkan isu miring. Indikasi “manipulasi” terhadap pengadaan tersebut diharapkan dapat dibuka secara jelas dan transfaran.

Sejumlah sumber kompeten yang tidak mau disebutkan namanya menilai dibalik vonis kasus korupsi sesuai putusan Pengadilan Tipikor Medan menyeret oknum GM Pelindo I Cabang Dumai Drs Harianja divonis hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara, diprediksi bakal berbuntut panjang.

Sedangkan Rudi Marla, Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Sesuai putusan persidangan dipimpin Hakim Ketua, Akhmad Sayuti di ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor PN Medan, Kamis tanggal 16 April 2020. Kedua oknum terbukti bersalah korupsi kegiatan fiktif pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011.

Kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1). Diungkapkan, Kedua Terdakwa pada Desember 2011 bertempat di kantor UKG Pelindo I tidak melaksanakan pekerjaan investasi Kapal Tunda III tahun 2010.

Pada tahun 2010 terdapat perbaikan Kapal Tunda Bayu III milik Pelindo I Cabang Dumai. Berdasarkan surat perjanjian ditanda tangani Hartono (Alm) selaku Kepala UGK Pelindo I Belawan, dan GM Pelindo I Cabang Dumai, Ir Zainul Bahri. Pada perjanjian yang ditanda tangani Hartono dan Zainul Bahri dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.885.000.000.

Namun kenyataan perbaikan Kapal Tunda Bayu III tidak dilaksanakan oleh UGK PT Pelindo I Belawan, sebagaimana dalam ketentuan kontrak tahun 2010. Tapi dilaksanakan PT SPT di galangan Kapal miliknya di Batam, dimulai sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan diberangkatkan dari galangan Kapal Januari 2012.

Kedua terdakwa telah terbukti melakukan korupsi keuangan negara pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 Rp1.399.563.000. Mengapa Kapal Tunda itu rusak, dan apakah benar mesin kapan yang dibeli mesin bekas.

Vonis Pengadilan Tipikor Kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1).

Pengungkapan kasus ini harus dibuka secara jujur dan transfaran. Kedua terdakwa sesungguhnya masih bagian rangkaian. Artinya, kasus pengadaan Kapal Tunda Pelindo I rentan dengan dugaan penyalahgunaan dan rekayasa. Namun mengapa oknum pejabat teras Pelindo I termasuk oknum Senior Manajer Peralatan Pelindo I berisial TS lolos dari delik tersebut. Berdasarkan informasi sumber oknum TS dikabarkan telah meninggal dunia baru baru.

Sementara itu, kedua terdakwa telah divonis tanpa peran oknum yang lainya. Pengadaan Kapal Tunda sempat menjadi bahan obrolan. Disebutkan sumber sesungguhnya, pengadaan kapal Tunda (Harbour Tug) sebanyak 3 Unit. Jenis Kapal Tunda (HarbourTug) mesin Caterpillar, Kapasitas 3.200 HP (2 x 1.600 HP) diduga nilai proyek lebih kurang Rp42 miliar per unit.

Diduga terjadi rekayasa perubahan besaran nilai pekerjaan dan spesifikasi kapal dimaksud ini diputuskan pada saat rapat usulan investasi tahun 2011. Dimana perhitungannya dilakukan diduga secara sepihak oleh oknum Senior Menejer Peralatan TS diduga tanpa melibatkan pihak Cabang Belawan dan Cabang Dumai selaku pengguna serta operator atas fasilitas peralatan.

Sebagaimana tercantum dalam kontrak yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Tunda. Disebutkan bahwa spesifikasi mesin Induk (Main Engine) yang terpasang adalah merek Carterpillar buatan pabrikan Carterpillar Illinois – Chicago (Amerika), dimana pembeliannya seharusnya dapat dilakukan secara langsung melalui PT. TU selaku agen resmi Carterpillar di Indonesia.

Hasil pemeriksaan proses pengadaan atau pembelian mesin induk yang terpasang pada kapal dilakukan PT. TI bahwa perusahaan ini sebelumnya juga telah mendapatkan pekerjaan investasi pengadaan sejumlah unit kapal pandu berbahan Alumunium di lingkungan Pelindo I berkedudukan di Jakarta. Dimana mesin induk yang didatangkan diduga ternyata adalah buatan pabrikan Carterpillar China, bukan Amerika.

Sumber mengatakan, bukti manifest asal barang dikirim dari Hongkong. Ternyata setelah dilakukan pengecekan atas alamat pengirim barang hanyalah berupa ruko kosong. Selain itu dicantumkan dalam kontrak bahwa salah satu yang dipersyaratkan dalam proses pembelian mesin induk kapal adalah berupa pelaksanaan “Soft Test” terhadap kapasitas dan kemampuan mesin.

Alokasi dana yang telah dimasukkan dalam paket pembelian mesin dimaksud. Pelaksanaan Soft Test tersebut diduga tidak dilakukan dan diduga diganti menjadi kegiatan acara lawatan/ jalan – jalan di ikuti oleh oknum Komisiaris (Har Cs), Direksi antara lain AN, II, BECA, IAS, dan ibu-ibu Direksi, serta Senior Menejer ke Amerika dan Jerman tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari data Paspor masing – masing.

Disampaikan penggunaan plat/ plate pada kerangka bangunan kapal yang terpasang, diduga tidak menggunakan material Plate Marine sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak. Jika dilihat dari aspek jenis, ukuran dan harga satuan (diduga terjadi manipulasi spesifikasi). Pihak tim pemeriksa atas hasil pengecekan phisik pekerjaan investasi dimaksud, baik ketika kapal masih berada diatas galangan (Shipyard). Setelah kapal berada diatas air pada saat dilaksanakan Sea Trial, berdasarkan komentar yang dilontarkan secara langsung oleh pihak anak buah kapal (ABK) terhadap mutu kondisi kapal yang mereka operasikan, berupa timbulnya getaran pada lambung kapal diluar kewajaran.

“Sering terjadi kondisi Black Out (mati mesin mendadak) ketika kapal dioperasikan. Hasil berita acara pemeriksaan terhadap keadaan kondisi kapal tersebut telah disampaikan kepada Senior Manajer Peralatan, TS selaku wakil dari manajemen yang membawahi bidang peralatan”, ujar sumber.

Oknum Senior Manager Peralatan Pelindo I, TS diduga melakukan rekayasa. Berdasarkan spesifikasi dan kontrak kerja maupun laporan annual report dapat menjadi acuan. Sedangkan pada perbaikan Kapal Tunda (Harbour Tug) Bayu II yang dioperasikan Cabang Pelabuhan Dumai untuk kegiatan jasa penundaan kapal-kapal (wajib tunda) yang masuk dan keluar pelabuhan Dumai, ujar sumber.

Diawali terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) General Manager Pelabuhan Dumai No. UM.58/20/9/Dum-2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang pekerjaan General Overhaul mesin induk kanan Kapal Tunda Bayu II sebesar lebih kurang Rp5 miliar. Pengadaan mesin kapal dikhususkan untuk pembelian mesin bekas pakai (Used) dikarenakan mesin asli tidak diproduksi lagi oleh pihak produsen (faktor usia kapal yang sudah tua). Kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan adalah pihak Unit Galangan Kapal (UGK) Pelindo I selanjutnya menggandeng PT. CNN selaku Sub Kontraktor dalam hal pengadaan mesin induk bekas (used).

Pengambilalih penyelesaian permasalahan ke kantor pusat melalui Surat Keputusan Rapat Direksi No. UM.50/11/14/P.I tanggal 13 Maret 2012. Salah satu butir kesimpulan menunjuk dan memberi kewenangan kepada yang bersangkutan yakni TS selaku koordinator mewakili Direktur Operasi & Teknik untuk penyelesaian permasalahan Kapal Tunda Bayu II.

Mengajukan usulan kembali total biaya pelaksanaan pekerjaan perbaikan kapal Kapal Tunda Bayu II sebesar Rp6,9 miliar yang disetujui dengan cepat oleh Direksi. Yang menimbulkan keanehan, salah satu item biaya berupa pengadaan/pembelian kembali mesin induk kanan bekas (used) sebesar Rp2,2 Miliar (lebih mahal Rp300 juta dari yang sebelumnya telah diadakan PT. CNN seharga Rp1,9 miliar.

Pengesahan dari Biro Klasifikasi Indonesia di Batam. Akibat ditimbulkan dari keterlambatan penyelesaian permasalahan pekerjaan perbaikan Kapal Tunda Bayu II adalah semakin rumitnya proses penyelesaian permasalahan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan perbaikan fasilitas dimaksud apabila tidak segera diambil keputusan yang tegas dan cepat dari manajemen ditingkat pusat.

Mengingat telah adanya tuntutan hukum berupa somasi dari pihak PT. CNN yang dikhwatirkan akan merugikan dan dapat merusak citra perusahaan. Turunnya performansi kekuatan alat produksi disektor pelayanan jasa pemanduan dan penundaan di pelabuhan Dumai. Terhitung sejak tanggal 27 Mei 2010 kapal KT. Bayu II tidak beroperasi hingga saat ini (lebih kurang 39 bulan diduga tidak beroperasi).

Diduga membengkaknya biaya perbaikan kapal dari hari ke hari, mengingat harga spare part kapal sebagian besar dipengaruhi fluktuasi kenaikan mata uang asing. Serta pembayaran sewa dock space di galangan milik PT. BAS di Batam. Tingginya jumlah kerugian dilihat dari faktor “oppurtunity lost” yang harus ditanggung perusahaan lebih kurang sebesar Rp11,7 miliar (dengan asumsi rata-rata pendapatan kapal tunda di pelabuhan Dumai lebih kurang sebesar Rp300 juta per bulan per unit). Khusus permasalahan pengadaan mesin induk bekas (used), pihak PT. CNN mengajukan somasi kepada Unit Galangan Kapal Pelindo I yang ditandai dengan pemanggilan perwakilan Direksi Pelindo I oleh Kejaksaan Agung. Hingga berita kini dilansir, belum didapat informasi dan perkembangan kasus tersebut.

Kegiatan acara lawatan atau jalan – jalan oleh oknum Komisiaris (Har Cs), Direksi (AN, II, BECA, IAS, dan ibu – ibu Direksi, Senior Menejer ke Amerika dan Jerman tahun 2012. “Jika mau bukti dapat dilihat dari data paspor masing – masing,” katanya lagi.

Informasi terbaru yang disampaikan sumber, Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Meneg BUMN Erick Tahir, telah melakukan kordinasi untuk membersihkan mantan mantan pejabat Pelindo I yang diduga terlibat korup.

“Direksi dan Komisaris Pelindo I yang baru dipilih diminta mendukung penegakan supremasi hukum”, katanya dengan nada optimis. Hingga berita ini dilansir, surat konfirmasi yang disampaikan manajemen RADARINDO.co.id GROUP KORAN RADAR sebanyak dua kali belum mendapat jawaban. (KRO/RD/TIM)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com