KPK Soroti 4 Hal di Program Kartu Pra Kerja, Termasuk Pelatihan Online

KPK Soroti 4 Hal di Program Kartu Pra Kerja, Termasuk Pelatihan Online

RADARINDO.co.id-Jakarta:
Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M. Rudy Salahuddin membeberkan sejumlah rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keberlangsungan program kartu pra kerja yang menuai banyak polemik di masyarakat. Rudy menyebut, salah satu rekomendasi KPK adalah mengenai proses pendaftaran peserta.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Namun, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yakni hanya 143.000 orang. Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga gelombang.

Selanjutnya, penggunaan anggaran sebesar Rp30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien. Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Kedua, platform digital, KPK menyoroti adanya kekosongan hukum dalam pemilihan dan penetapan mitra dan menunjuk platform digital yg seharusnya PMO bukan komite, dan konflik kepentingan. Mereka (KPK) merekomendasikan agar ada legal opinion ke JAMDATUN (Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara) terkait legal opinion ini,” jelasnya sesuai di lansir merdekacom.

Ketiga, konten pelatihan tidak semuanya dianggap layak oleh KPK, sehingga diminta untuk melibatkan tenaga ahli untuk kurasi pelatihan-pelatihannya. KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. KPK juga menemukan pelatihan yang sebenarnya telah tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar.

Terakhir, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara. Sebelumnya, pada 30 April lalu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan surat ke KPK untuk audiensi memberi penjelasan dan meminta masukan KPK dalam rangka pelaksanaan pra kerja. Bukan hanya KPK, pada 28 Mei Menko Airlangga juga meminta masukan dari lembaga lain yang terkait, termasuk Mensesneg, Jaksa Agung, Kepala KPK, BPKP, dan Kapolri.
(KRO/RD/MDK)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com