“Jurang” Kemiskinan Dibalik Seruan WFH karena Corona

“Jurang” Kemiskinan Dibalik Seruan WFH karena Corona

RADARINDO.co.id – JAKARTA : Kebijakan menjaga jarak (social distancing) dan bekerja dari rumah (work from home) yang didengungkan pemerintah sejak pekan lalu diikuti banyak pengusaha dan lembaga negara, tidak terkecuali pemerintah. Upaya itu dimaksudkan guna mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 49 orang.

Bersamaan dengan peningkatan jumlah kasus virus corona, satu per satu perkantoran di Jakarta pun ditinggalkan para pekerjanya. Namun, bagaimana nasib pekerja sektor informal, misalnya tukang ojek yang mengandalkan rezeki dari pesanan antar dan jemput para pekerja. Kemudian, pedagang makanan di sekitar perkantoran yang menanti perut lapar para pekerja.

Kepala Ekonom CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan, kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) memang hanya dapat diimplementasikan oleh pekerja kantoran yang jumlahnya cuma secuil.
“Masih ada sekitar 80 persen jenis pekerjaan yang tidak bisa WFH, misalnya buruh pabrik. Sektor non formal lebih parah lagi seperti tukang ojek, taksi online,” ujarnya, dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (26/3).
Tentunya, pendapatan mereka sangat bergantung dengan aktivitas fisik di luar rumah. Artinya, kebijakan WFH di tengah pandemi corona sudah pasti mengganggu kantong pendapatan mereka.
“Permintaan sekarang kan juga sudah surut. Jadi, apabila dipaksa (beraktivitas) pun, selain (corona) mengancam kesehatan, juga tidak dijamin mendapatkan untung,” jelas Yose.

Ia menilai, ancaman penurunan pendapatan pekerja informal ini berpotensi ‘mengantar’ mereka ke jurang kemiskinan. Disisi lain, kebijakan WFH di tengah pandemi memang tak terelakkan.

“Lagipula, kalau kita tidak melakukan pembatasan, kekhawatirannya jangka panjang akan berdampak pada sisi faktor produksi utama, yaitu manusia itu sendiri. Jadi, ini adalah pilihan yang harus dihadapi,” terangnya.

Ekonom UI Fithra Faisal sependapat. Suka tidak suka, menurut dia, social distancing dan WFH harus diterapkan. Pun begitu, pemerintah tidak bisa lepas tangan memikirkan imbas kepada masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama para pekerja informal. (KRO/RD/CNN)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com