Komandan TNI Dituntut 1 Tahun Penjara Lantaran Nikahi Istri Orang

Komandan TNI Dituntut 1 Tahun Penjara Lantaran Nikahi Istri Orang

RADARINDO.co.id – MEDAN : Sidang lanjutan perkara kasus perzinahan dengan terdakwa anggota TNI AD, Letnan Kolonel (Letkol) April Hartanto yang menjabat sebagai Komandan Detasemen Zeni Bangunan (Dandenzibang) 3/1 Medan, satuan Kodam I Bukit Barisan, memasuki agenda pembelaan terdakwa (pledoi), Kamis kemarin.

Penasehat Hukum terdakwa, Letkol CHK Y Marpaung menilai, unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi dan terbukti seperti unsur tempat terbuka untuk umum. Kemudian, perkara seharusnya disidangkan di peradilan koneksitas.

Untuk itu, dia meminta hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum, serta mengembalikan martabat, hak-hak dan kedudukan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit di persidangan, masih mempunyai tanggungjawab kepada anak dan istri, dan terdakwa beberapa kali melaksanakan tugas dan operasi.

Marpaung juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman dari istri terdakwa Endar Rahmawati. “Surat permohonan keringanan hukuman terlampir. Mohon majelis hakim mengabulkannya, atau kalau hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya,” ucap Marpaung dalam sidang terbuka yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi – I Medan itu.

Hakim Ketua Majelis, Kolonel CHK Suwignyo Heri Prasetyo lalu bertanya kepada Oditur Militer Kolonel Laut Budi Winarno, apakah akan melakukan bantahan terhadap pledoi.

Pada persidangan sebelumnya, Oditur Militer Kolonel Laut Budi Winarno menuntut terdakwa dengan hukuman 12 bulan penjara karena dinilai terbukti melanggar Pasal 281 ke 1 KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan dengan ancaman hukuman 32 bulan penjara.

Tuntutan ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan. “Kita yakin terdakwa bersalah, replik kita mempertahankan agar vonis tidak di bawah tuntutan,” katanya.

Budi menjelaskan, hukuman tidak seperti balas dendam. Tetap mempertimbangkan terdakwa masih bisa berdinas kembali setelah selesai menjalani hukuman.

Apabila terdakwa kembali melakukan pelanggaran atau tiga kali berturut-turut melakukan kesalahan dalam pangkat yang sama maka secara militer, terdakwa dapat dihukum Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

AW, suami dari LC yang melaporkan terdakwa berharap, terdakwa dihukum seberat-beratnya sebab gara-gara perselingkuhan ini, rumahtangganya hancur berantakan.

Begitu mengetahui terdakwa hanya dituntut setahun penjara, rekanan kerja Angkatan Darat dalam hal ini Kodam I/BB merasa kecewa. “Harusnya dituntut langsung dua tahun delapan bulan. Ada aturan di TNI kalau prajurit akan di PDTH kalau berselingkuh, kenapa aturan ini hanya untuk internal, tidak berlaku ketika prajurit berselingkuh dengan sipil,” ucapnya.

Diceritakannya, terdakwa dan istrinya LC sudah menikah siri. Gara-gara skandal ini, rumahtangga dan pekerjaannya rusak, banyak yang jadi korban dan dirinya mengalami kerugian.

“Anak-anak saya, karyawan, saya sendiri. Selain ke Kodam I/BB, kasus ini saya laporkan ke Kodam Jaya dan Denpom Siliwangi karena nikah sirinya disana,” ungkapnya.

Dirinya sudah curiga dengan kedekatan terdakwa dan LC sejak tiga tahun lalu. Namun baru bisa dibuktikannya sekitar tiga bulan belakangan. (KRO/RD/Komp)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com