Ketua KPU Medan: Tidak Jadi Halangan Bagi Penyandang Disabilitas Mendaftar Calon PPK

Ketua KPU Medan: Tidak Jadi Halangan Bagi Penyandang Disabilitas Mendaftar Calon PPK

RADARINDO.co.id – Medan: Tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas, atau berkebutuhan khusus, mendaftar sebagai calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Agussyah R Damanik SH, hal tersebut, dikatakannya, pada saat melihat, seorang penyandang disabilitas, atau berkebutuhan khusus (tuna daksa-red), mendaftar menjadi calon anggota PPK, Kamis (23/1) di Kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan.
Kehadiran seseorang tersebut, yang bernama Elvina Dewi, dengan berkebutuhan khususnya, tampak membawa berkas lengkap, yang dditerima langsung oleh petugas, di meja pendaftaran. Sebelum Elvina menyerahkan berkasnya, Elvina bahkan sempat bertanya ke petugas (Mira). ”Apakah seperti saya ini bisa mendaftar, untuk jadi calon PPK ini?,” tanya Elvina saat itu.
Diketahui, penyandang tuna daksa, adalah cacat gangguan gerak, struktur tulang bersifat bawaan. Agussyah lebih lanjut mengatakan “Untuk disabilitas, atau berkebutuhan khusus, kita tidak menghalanginya, untuk mendaftar. Intinya, kita di sini, ada kesamaan hak dan kesetaraan, menjadi penyelenggara Pemilu,” ucap Agussyah, yang pada saat itu, didampingi Koordinator Divisi Tehnis, Rinaldi Khair, di ruang kerjanya.
“Namun demikian, proses atau tahapan yang dilalui, untuk menjadi petugas di PPK, harus juga dilaluinya seperti yang lainnya. Jadi, proses itu juga, harus dijalaninya, disitu akan terlihat motivasi,” ucapnya.
Satu sisi, menurut Agussyah, dengan masuknya mereka itu, semakin mempermudah, karena mereka akan sebagai perpanjangan KPU, pada kelompok mereka tersebut.
“Untuk itulah, bagi saudara kita disabilitas, atau mereka yang berkebutuhan khusus ini, tidak mengganggu akses, untuk jadi penyelenggara PPK,” ucap Agussyah.
Hal senada disampaikan Rinaldi Khair, dengan bergabungnya mereka, tidaklah menjadi persoalan, karena untuk menjadi penyelenggara itu, syaratnya diantaranya adalah, punya kecakapan atau, kemampuan dalam bidang kepemiluan.
“Bahkan, pengalaman kita, di Pemilu tahun 2019 kemarin. Sebagai penyelenggara di KPPS, ada kita libatkan dari penyandang disabilitas. Dari 6 orang yang mendaftar, ada 4 nama masuk, sebagai petugas KPPS,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, ujarnya lagi, melalui proses rekrutmen di Pemilu 2019 itu, justru ada penyandang disabilitas, atau berkebutuhan khusus ini, menjadi Ketua KPPS. Dari data yang ada pada Pemilu 2019 lalu. Petugas KPPS berkebutuhan khusus, ada di Medan Johor, Medan Petisah dan Medan Helvetia.
“Jadi, menurut saya, menjadi penyelenggara Pemilu itu, hak setiap warga negara, termasuk haknya penyandang disabilitas ini,” ucap Rinaldi. (KRO/MDN/Togu Sihite)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com