Surat Terbuka Plt. Kadis PU Kabupaten Minahasa Untuk Keadilan

by -83 views

RADARINDO.co.id – Minahasa: Menegakan hukum wajib demi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski langit akan runtuh namun keadilan selalu bersama yang benar. Karena hukum merupakan “Panglima” yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.
Hukum juga tidak pernah menyebutkan ada perbedaan suku, agama, atau pun warna kulit. Karena setiap warga negara memiliki Hak Azasi Manusia yang sama dan tidak kenal “kebal hukum”. Perbuatan bersalah atau benar tentu memiliki argumen alasan yang didukung berupa fakta.
Ketika suatu kebenaran itu ada maka keadilan telah dijunjung tinggi. Sebaliknya, sesuatu yang bersalah namun dijadikan benar berarti telah “merampas” hak hidup orang lain. Bung Karno sang Proklamator dan pendiri banggsa ini, sangat bijak menempatkan Pancasila sebagai dasar negara kita.
Sesuai butir butir Pancasila, menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya penegakan supremasi hukum cermin dari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, salah melahirkan keputusan atau kebijakan maka terwujud rasa ketidakadilan.
Perasaan inilah yang membuat oknum ASN asal Kabupaten Minahasa, harus berjuang mencari keadilan. Ketika dikonfirmasi ia berharap tidak ada lagi tindakan sertamerta yang dapat menjadikan seseorang menjadi “korban” atau terpidana. Pejabat tinggi dan tertinggi negara agar memberi sikap apa yang dialami pria berumur 54 tahun ini.
Dalam surat terbuka, Stevenson Koloay, asal Kabupaten Minut – Sulut. Ia sempat menjadi Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2014 – 2016. Ia mengaku sempat dijatuhi hukuman penjara dan PTDH pada April 2019 atas kasus Jembatan Sampiri TA2015 dengan Anggaran Rp1.136.088.000.
Didakwa dengan kerugian sebesar Rp192.630.567.81. Namun dirasakan mulai tahap penyidikan sampai pada persidangan ketidakadilan dan dipaksakan. Adapun ketidakadilan yang saya rasakan sebagai berikut :
Dibenarkan, kegiatan pembangunan jembatan dalam masa pemeliharaan sudah terbit SK Penyidikan dengan No: print 01/PR.1.66/Fd.1/06/2016 tanggal 24 Juni 2016. (Bagaimana tanggung jawab pihak ketiga?)

Dibenarkan, pengajar Politeknik Manado (tenaga ahli) menyatakan kerugian Negara.
– Bagaimana UU No. 15 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara?
– Bagaimana dengan Fatwa Mahkama Agung (MA) Nomor : 068/KMA/AK.01?VII/2012?
– Bagaimana dengan SEMA no: 4 tahun 2016?

Dibenarkan, tenaga ahli menyatakan kekurangan volume maupun ketidaksesuaian spesifikasi dengan jumlah sebesar Rp168.051.860,37 (hal 7 Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk:PDS-04/Airmad/Ft.1/11/2016) dalam persidangan tidak mengukur hasil pekerjaan dilapangan (volume adalah hasil perkalian pengukuran panjang, lebar, tinggi)
Bagaimana pertanggung jawaban logikanya ?

Dibenarkan, kekurangan volume yang menjadi dasar dakwaan oleh pengajar politeknik (tenaga ahli) tinjau/turun ke lokasi pada tanggal 20 Juli 2016 (hal. 88 dari 158 Salinan putusan No:47/pid.sus-TPK/2016/Pn.Mnd) sedang penetapan tersangka tanggal 18 Juli 2016 No. B-01/R.1.16/Fd. 1/07/2016
– Bagaimana dengan proses penetapan tersangka?
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Ir. Stevenson Koloay, M.si tidak menerima dan menikmati sebagaimana tindak pidana korupsi dimaksud. (hal. 152 dari 158 salinan putusan no: 47/pid.sus-TPK/2016/Pn.Mnd).
– Bagaimana Keputusan Mahkama Konstitusi (MK) No: 25/PUU/XIV/2016?

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut: Hal-hal memberatkan; Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal-hal meringankan; terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak menerima dan atau menikmati dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud (hal. 153 dari 158 salinan Putusan No. 47/pid.sus-TPK/2016/Pn.Mnd)
– Pernyataan Mendagri, Bpk Tjahyo Kumolo, SH “Korupsi satu rupiah dan satu miliar sama” tetap korupsi, bagaimana kasus ini?

7. Mengadili : (hal. 153 & 154 dari158 salinan putusan No: 47/pid.sus-TPK/2016/Pn.Mnd):

7.1.  Menyatakan terdakwa Ir. Stevenson Jerry Koloay, M.si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair
7.2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan primair
7.3. Menyatakan bahwa Ir. Stevenson Jerry Koloay, M.si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair
7.4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Stevenson Jerry Koloay, M.si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurungkan sepenuhnya
7.5. Membebaskan terdakwa dari uang pengganti
7.6. Menyatakan barang bukti berupa. Bagaimana dengan Keputusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

Melalui Surat Terbuka, Ir Stevenson Jerry Koloay berharap mendapat perhatian semua pihak. Serta mendapat perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia, agar dapat menindak lanjuti kasus ini. Untuk keadilan bagi seluruh rakyat. Sudah 74 tahun Indonesia Merdeka masih terdapat praktek ketidakadilan dan kesewenangan. Dikirim pada hari Selasa, (12/11/2019) Tertanda, Stevenson J. Koloay. (KRO/RD/TIM)