Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terus Disorot

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terus Disorot

RADARINDO.co.id – JAKARTA : Rencana pemerintah untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, kenaikan iuran tersebut dianggap sangat memberatkan masyarakat Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, yakni soal sistim penggajian yang fantastis yang diberikan kepada segenap direksi dan anggota dewan pengawas BPJS. Direksi BPJS bahkan bisa mendapatkan gaji sebesar Rp 200 juta/orang per bulan. Belum lagi beberapa bulan yang lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), menyetujui penambahan tunjangan cuti tahunan untuk mereka.

Kemudian, terkait pembengkakan defisit BPJS Kesehatan, dimana akhirnya yang harus menanggung adalah seluruh rakyat dengan disetujuinya kenaikan iuran sebesar 100% oleh Presiden Jokowi. Selain itu, masih banyaknya keluhan peserta terkait layanan BPJS yang masih jauh di bawah asuransi swasta.

“Tiga hal tersebut membuat saya benar-benar tidak habis pikir melihat cara kerja dari orang-orang yang diamanahkan untuk mengelola dana dan institusi publik,” ungkap Chairman Center For Islamic Studies in Finance, Economics & Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/11).

Farouk Abdullah mengaku heran, mengapa Presiden menyetujui rencana kenaikan iuran sebesar 100%, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat. Seharusnya lanjut Farouk, lebih dahulu melakukan evaluasi kritis atas cara kerja dan kinerja Direksi serta Badan Pengawas BPJS Kesehatan.

“Belum lagi banyaknya catatan BPK terkait audit BPJS, dimana masih banyak hal diluar iuran yang masih bisa dilakukan. Melihat layanan BPJS Kesehatan yang dianggap masih perlu banyak perbaikan, di satu sisi, dan disisi lain para direksi mendapatkan remunerasi yang sangat besar sekali, apalagi kalau mengingat mereka semua ini bekerja di institusi layanan publik. Belum lagi jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita rata-rata masyarakat Indonesia yang notabene adalah para konsumen mereka,” imbuhnya.

Menurutnya, kondisi BPJS Kesehatan seperti sekarang ini, tidak bisa dilepaskan dari kualitas direksi yang meragukan. Ketika defisit terjadi katanya, hanya bisa berfikir menaikkan iuran, lalu mencari “kambing hitam” bahwa para peserta tidak membayar iuran dengan baik.

“Seharusnya dengan gaji yang begitu besar, mereka bisa lebih cerdas berfikir, bagaimana membuat sebuah mekanisme yang bisa memastikan para peserta melakukan kewajiban pembayaran iurannya dengan baik tanpa harus juga menggunakan tangan-tangan kekuasaan,” tukasnya.

Apalagi sambungnya, banyak terjadi “komplain” terkait kinerja BPJS Kesehatan dilapangan, mulai “secondary second class status” dari BPJS Kesehatan di mata para penyedia sarana kesehatan pada sejumlah rumah sakit, hingga persoalan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan di banyak rumah sakit.

Diungkapkannya lebih lanjut, “secondary/second class status” ini, tidak bisa lepas dari persoalan lamanya pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit yang akhirnya, masyarakat selaku pengguna fasilitas BPJS Kesehatan, menjadi pihak yang harus menanggung akibatnya, dengan mendapatkan layanan kurang baik.

“Saya rasa persoalan BPJS Kesehatan ini perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak. Pihak BPJS Kesehatan dan segenap pihak yang terlibat didalamnya, tidak bisa hanya dibiarkan menjalankan institusi penting ini semaunya, dengan kinerja yang buruk tetapi ingin gaji sangat tinggi. Ini adalah bentuk “mismanagement” yang sangat kasat mata,” tegas Farouk. (KRO/RD/Fri)

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com