RADARINDO.co.id – BALIGE : Masyarakat Desa Sigapiton Kecamatan Sibisa, Toba Sa­mosir (Tobasa), yang tergabung da­lam Masyarakat Adat Turu­nan Bius Raja Na Opat Siga­piton, mendatangi kantor Bu­pati Tobasa guna menyam­paikan aspirasi, Kamis (26/9).

Kedatangan massa yang sebagian besar ibu-ibu itu, mem­bawa spanduk ke kantor bu­pati dan disambut Bupati Tobasa, Ir Dar­win Siagian bersama Wa­kil Bupati, Ir Hulman Si­agian dan didampingi Sekda Audy Murphy Sitorus.

Melalui pengeras suara, mereka menyampaikan, sejak Danau Toba dicanangkan sa­lah satu dari sepuluh kawasan strategi pariwisata nasional (KSPN) yang diusulkan Badan Pengelola Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT), pro dan kontra muncul di daerah Sibisa dan sekitar­nya. Pro dan kontra itu semakin meningkat atas ada penyera­han tanah dari negara kepada BPOPDT sesuai de­ngan peta.

Mereka menyatakan, tanah adat seluas 914 hektare, meru­pakan tanah adat milik bersa­ma keturunan marga-marga bius raja na opat boru nahinela sudah 8 generasi tinggal di Si­gapiton dan mengelola ta­nah adat berdasarkan kebia­saan, Bius Raja Na Opat Si­gapiton sejak dahulu sudah sepakat me­miliki dan menga­tur pengelolaan ta­nah adat secara bersama-sama ke­em­­pat bius dan marga boru na­hinela.

Meminta kepada pihak KLHK agar mengeluarkan tanah adat Bius Raja Na Opat Sigapiton dari klaim kawasan hutan negara, tanah zona BPOPDT adat keturunan dari Bius Raja Na Opat Sigapiton yang dimiliki secara bersama-sama dan belum pernah dibagi marga-marga dari keturunan Bius Raja Na Opat Sigapiton dan meminta kepada KLHK, agar mengeluarkan areal itu dari zona otoritatif BPOPDT.

Massa meminta BPOPDT untuk menghentikan segala ak­tivitas di areal tanah adat sam­pai ada kejelasan dan pe­nyelesaian. Pemkab Tobasa juga di­minta, agar mengakui dan me­lindungi kebera­daan masya­rakat adat Bius Raja Na Opat Sigapiton beserta hak-haknya atas wilayah adatnya dengan segera menerbitkan perda.

Bupati Tobasa, Darwin Si­agian mengapresiasi apa yang disampaikan masyarakat ke­pa­da pemerintah. Saat ini, pemerintah kabupaten dalam hal urusan kehutanan tidak ada lagi di pemerintah daerah

“Urusan kehutanan sudah di­tarik ke provinsi. Untuk menjawab aspirasi dan tun­tutan yang disampaikan agar tidak berlawanan dengan pe­raturan yang berlaku, kami siap untuk memfasilitasi, karena pemerintah itu wajib melindungi rakyat,” katanya. (KRO/RD/ANS)