Massa GDSM Swakelola Terdzalimi Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa

Massa GDSM Swakelola Terdzalimi Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa

RADARINDO.co.id– LUBUKPAKAM : Massa yang tergabung dalam Forum Gerakan Deliserdang Membangun (GDSM) Swa­ke­lola Terdzalimi kembali menggelar aksi un­juk rasa secara marathon di tiga titik mulai kantor Bupati Deli­serdang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (25/9).

Unjuk rasa itu mengu­sung tuntu­tan serupa seperti aksi sebelumnya, agar Pem­kab Deliserdang melalui Di­nas PUPR segera membayar utang proyek swakelola seni­lai Rp175 miliar dari 697 paket yang sudah dikerjakan meng­gunakan APBD tahun angga­ran 2014.

“Kami hanya meminta be­rikan hak kami. Bayarkan segera dana swakelola Rp 175 miliar yang sudah selesai kami kerjakan dan sudah dinikmati masya­rakat serta sudah men­ja­di aset pemerin­tah,” ungkap Koordinator Aksi, Safrin Tanjung.

Menurut Safrin, Pemkab Deliser­dang melakukan pen­dzaliman terhadap pelaku swa­kelola yang turut berpartisi­pasi membangun daerah itu, melalui program GDSM yang sudah digulirkan sejak kepe­mimpinan bupati sebelum­nya yakni Amri Tambunan.

Penzaliman pemerintah bukan saja tidak membayar hak mereka dari proyek swa­kelola yang sudah 5 tahun ber­lalu, lebih dari itu efeknya telah mem­buat para pelaku swa­kelola terjerat dengan utang kepada berbagai pihak termasuk dunia perbankan.

Bahkan, banyak dari mere­ka yang sudah meninggal du­nia dan belum me­nerima hak dari pembayaran swakelola. Ironisnya, banyak pula keluar­ga yang ditinggalkan kini ha­rus menderita kare­na warisan utang dari suami me­reka yang tetap harus dibayar. “Dimana hati nurani kalian?. Di­mana hati nurani Bupati Deliserdang?. Lihat penderi­taan kami,” kata Safrin.

Pelaku swakelola lainnya, Fahrud­din memastikan, me­reka akan membawa masalah yang sedang diper­juang­kan ke ranah hukum pidana bila pem­bayaran tidak dilakukan.

Pa­salnya, me­reka melihat ada indi­kasi dugaan peni­puan dan penggelapan terhadap neraca keuangan yang dila­kukan oknum-ok­num pejabat terkait di Dinas PUPR.

“Kita akan tetap berjuang sampai mendapatkan keadi­lan. Kita akan membawa ma­salah ini ke ranah pidana yang terindikasi ada penipuan dan pengge­lapan,” ucapnya.

Keyakinan itu juga me­mantapkan pelaku swakelola setelah mendapatkan penje­lasan dari akuntan di BPKA Deli­serdang, Dinas PUPR yang dipimpin Kadis Donald Tobing tidak pernah mema­sukkan utang proyek swa­kelola senilai Rp 175 miliar.

Dihadapan Sekretaris Di­nas PUPR, Rachmadsyah yang menerima pengun­juk rasa, Fahruddin juga meminta ke­pastikan, apakah utang swakelola diba­yar atau tidak sehingga mereka bisa meng­am­bil sikap selanjutnya untuk tetap memperjuangkan hak-hak mere­ka. (KRO/RD/ANS)

 

Koran Radar

KORAN RADARONLINE KR TV hadir sebagai media online dengan konten berita dan informasi terkini. KORAN RADARONLINE KR TV “Penyambung Lidah Rakyat” membangun eksistensi dan jaringan berita “Terkini dan Terpecaya”, dari berbagai sumber Eksekutif, Legislatif, Yudikatif maupun swasta.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com