Guna Efisienkan Anggaran, Bupati Dairi Rampingkan Organisasi Perangkat Dareh

Guna Efisienkan Anggaran, Bupati Dairi Rampingkan Organisasi Perangkat Dareh

RADARINDO.co.id – SIDIKALANG : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dairi tentang Ranperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Dairi terkait Perubahan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, dilaksanakan, Kamis (29/8) di ruang sidang DPRD Kabupaten Dairi.

Agenda sidang DPRD Kabupaten Dairi ini untuk mengesahkan Ranperda Perubahan terkait penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Dairi.

Sidang Paripurna di jadwalkan mulai pukul 11.00 Wib. Namun, anggota DPRD Dairi yang hadir hanya 16 orang dari 35 anggota, sehingga tidak kuorum, dan akhirnya sidang di skors hingga pukul 16.00 Wib.

Sidang dilanjutkan pukul 17.00, akan tetapi Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Dairi menyatakan bahewa laporan mereka belum siap di bacakan. Sidang di hujani interupsi dari anggota DPRD yang hadir. Selaku Pimpinan sidang, Sabam Sibarani kembali mengumumkan sidang di skors hingga pukul 20.00 Wib.

Setelah menjalani sidang yang a lot, akhirnya malam pukul 22.00 Wib, DPRD dan Pemkab Dairi sepakat untuk merampingkan struktur OPD lingkup Pemkab Dairi.

Beberapa OPD dihapus, dan beberapa OPD lainnya mengalami penggabungan serta pengalihan urusan, setelah dirampingkan menjadi 15 dinas, dari yang sebelumnya 21 dinas.

Dinas sesuai Perda baru yang di ajukan Pemkab Dairi yakni, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dinas Ketenagakerjaan, Kopersasi dan Usaha Mikro, Keci dan Menengah dihapus. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM di masukkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga menjadi Dinas Perindustrian, Perdangan, Koperasi dan UMKN.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kembali di satukan ke Dinas Pertanian, sehingga menjadi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Sementara Dinas Ketenagakerjaan di gabung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Demikian juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di satukan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga kembali di satukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Kantor Kesbangpol naik tingkat menjadi Badan Kesbangpol. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di gabung dengan Badan Perencanaan dan Peneltian Daerah. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mengalami penguatan tinggi. Ada penambahan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Urusan Pemerintahan bidang Kebakaran beralih dari Satpol PP ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari perampingan OPD ini, jabatan Eselon II dari 36 menjadi 30 jabatan, Eselon III dari 154 menjadi 139, dan Eselon IV dari 441 menjadi 419.

Bupati Dairi, DR Eddy Kelleng Ate Berutu menjelaskan, perampingan struktur di lakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemerintahan. “Dengan perampingan OPD, diharapkan dapat menimbulkan efisiensi, serta kesejahteraan bagi masyarakat,” harap Bupati.

Wakil Ketua DPRD Dairi, ketika diminta tanggapannya terkait perampingan OPD ini, sangat mendukung gebrakan yang dilakukan Bupati Dairi. Dengan perampingan ini katanya, sekitar 40 persen dana APBD nantinya terserap untuk pembangunan, dimana selama 15 tahun hanya 27 % saja.

“Sangat mendukung gebrakan Pak Bupati sekarang. Dengan 40 persen Dana APBD Dairi untuk pembangunan kepentingan masyarakat, nantinya Dairi Unggul akan dapat tercapai. Saya yakin,” ucapnya. (KRO/RD/Delon S)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com