Mahasiswa Gelar Aksi Didepan Gedung DPRA

by -64 views

RADARINDO.co.id –BANDA ACEH : Sejumlah mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (15/8). Aksi tersebut dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Perdamaian Aceh. Dalam aksi ini, mahasiswa juga mengusung bendera bulan bintang yang kini masih kon­troversial.

Para mahasiswa yang mendatangi Gedung DPRA me­maksa untuk menaikkan bendera bulan bintang. Na­mun, upa­ya mahasiswa menaikkan bendera tersebut tidak diizinkan petugas keamanan yang mengamankan demo.

Ketika mahasiswa dilarang petugas, kemudian mereka mem­pertanyakan alasan tidak diizinkannya pengibaran ben­dera bulan bintang pada tiang di gedung DPRA itu. Padahal menurut mahasiswa, bendera tersebut merupa­kan bagian dari realisasi butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian damai di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 silam.

Menurut mahasiswa, legalitas ben­de­ra bulan bintang juga sudah diatur dalam Qanun (Perda) Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. “Kenapa tidak bo­leh dinaikkan bendera ini, aturan sudah ada, coba jelaskan kenapa tidak boleh,” teriak salah seorang orator.

Dalam aksi itu, mahasiswa mendesak Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Azhari Cage yang mene­mui mereka, untuk ikut mengibarkan bendera bulan bintang. Mes­ki­pun de­mi­kian, petugas tetap berupaya mela­rang pengibaran bendera tersebut.

Aksi mahasiswa sempat berhenti sejenak saat waktu Sholat Dzuhur tiba. Bahkan, para peserta aksi turut melaksanakan sholat berjamaah di Masjid DPRA. Setelah itu, aksi dilan­jutkan kembali dan ke­mudian para mahasiswa disambut Ketua DPRA Sulaiman di ruang kerjanya.

Koordinator aksi, Ikhwanul Fuadi mengatakan, mereka mende­sak semua pihak untuk dapat segera menun­jukkan iti­kad baiknya dalam upaya menjaga dan merawat perdamaian di Aceh.

Mahasiswa mendesak DPRA agar lebih serius memperju­ang­kan dan mengawal setiap butir-butir MoU Helsinki dan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh atau sering disebut UUPA yang telah disepakati antara Pemerintahan Aceh dengan pemerintah pusat.

Selain itu, mereka mendesak DPRA untuk segera meng­optimalkan implementasi MoU Helsinki yang telah dituang­­kan UUPA dan Qanun Aceh. Seperti Qanun tentang lambang dan bendera Aceh, hymne, Lembaga Wali Nanggroe, KKR, Panwaslih, serta berbagai hal lainnya.

“Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera meng­akhiri sandiwara politik yang telah 14 tahun menghambat te­re­alisasinya butir-butir MoU Helsinki dan UUPA yang me­ru­pakan produk perdamaian Aceh (RI dan GAM),” tutur Ikh­wanul. (KRO/RD/ANS)