Kejari Tahan 5 Tersangka Korupsi PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang

by -41 views

RADARINDO.co.id – DELI SERDANG : Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang menahan lima orang tersangka yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang, Kamis (18/7). Kelima tersangka itu yakni AA, BK, P, LS dan ML yang menjabat dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang serta Kepala Bagian Keuangan.

Kini, kelimanya ditahan setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam ruang penyidik unit Pidana Khusus. Pada pukul 16.00 WIB kelimanya digiring dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan Kejaksaan untuk diantarkan dan dititipkan sementara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubukpakam.

Saat itu, kelimanya tampak berbaris dan saling memegang pundak untuk masuk ke dalam mobil. Meski sudah memakai masker penutup mulut, namun kelimanya tampak terus berusaha untuk menghindari jepretan atau bidikan kamera wartawan.

Di dalam mobil tahanan, kelima tersangka tampak duduk bersampingan dan bersempit-sempitan. Tampak kelima tersangka ini sudah berusia diatas 45 tahun. Tidak ada komentar yang mereka ucapkan ketika wartawan mencecar pertanyaan kepada mereka.

Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Harli Siregar menjelaskan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang ini sudah masuk dalam tahapan penyelidikan sejak Februari lalu

Disebutkan bahwa penyidik melakukan penahanan dilakukan dalam rangka mempercepat proses pemberkasan karena telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Dalam perkara ini, pihaknya sudah mengumpulkan beragam barang bukti.

“Kelima orang tersangka ini dua diantaranya merupakan Kepala Bagian Keuangan dan tiga lagi merupakan Kepala-Kepala Cabang Tirtanadi Cabang Deliserdang. Jadi ada yang berstatus pensiunan dan ada yang masih aktif. Kasus dugaan korupsi ini terjadi mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018,” ujar Harli Siregar.

Harli menjelaskan bahwa modus tersangka melakukan korupsi dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dari tahun 2015 hingga 2018. Dari situ terjadi penggelembungan atau mark up dimana nilai cek pengambilan uang tidak sesuai dengan voucher (semacam surat perintah membayar) yang diterbitkan.

“Ada kebutuhan operasional tentu diajukan, mendapat persetujuan dari Kepala-Kepala Cabang. Nah ketika melakukan pencairan uang ke Bank diterbitkan cek, nah cek inilah yang digelembungkan atau di mark up sehingga terjadi selisih yang apabila kita hitung mulai dari tahun 2015 hingga 2018 sekitar Rp10,6 milia,” kata Harli. (KRO/RD/tribun)