Now Loading

Tak Lapor LHKPN, 18 Pejabat Pemkab Palas Kena Sanksi

Image: Tak Lapor LHKPN, 18 Pejabat Pemkab Palas Kena Sanksi

RADARINDO.co.id – PADANGLAWAS : Sebanyak 18 pejabat di jajaran Pemkab Padanglawas (Palas) mendapat sanksi berupa penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima setiap bulan bagi seluruh pejabat eselon dan fungsional di lingku­ngan Pemkab Palas. Pasalnya, para pejabat itu, hingga 31 Maret lalu tidak juga menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Inspektorat Palas, Parmohonan Lubis melalui Irban, Ramlan mengatakan, dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD terdapat 155 pejabat secara eselon dan fungsional yang wajib lapor, namun ada 18 orang yang tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK.

“Pejabat yang 18 orang itu telah men­dapat sanksi, dimana hingga Mei nanti ti­dak lagi diberikan TPP-nya. Dan jika nanti sampai Juni belum juga menyampai­kan LHKPN-nya ke KPK, maka akan ditunda pemberian TPP selama satu tahun atau dihapus,” kata Ramlan, Senin (15/4) di Sibuhuan.

Sanksi penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan itu, kata Ramlan, dituangkan dalam surat Setda yang ditandatangani Setda Arpan Nst bernomor 700/ 1739/2019 tertanggal 4 April yang ditujukan kepada BPKAD.

Pejabat yang tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN per 31 Maret lalu, terdapat sejumlah pejabat teras, diantaranya Kadis PU Harry Rizal Hasibuan, Raja Yahya Nasution Sekretaris Bappeda, Rasyidi Hasibuan Manejer Bos, Zainuddin Hasibuan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah, Fajaruddn Hasibuan Kuasa Bendahara Umum, M Yani Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PU.

Selanjutnya Win Nazifah Ikbal Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Sainal Abidin Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta sejumlah nama lainnya.

Ramlan menambahkan, dari 18 pejabat tersebut, dalam minggu ini sudah ada 10 pejabat yang melaporkan LHKPN ke KPK. “Jadi ada 8 pejabat lagi yang belum melaporkan hingga saat ini, dan jika sampai Juni tidak melaporkan LHKPN, maka TPP-nya dalam satu tahun ini akan dihapus,” jelas Ramlan. (KRO/RD/ANS)

 

www.radarindo.co.id
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com