Konservasi Kawasan HL Tanjung Leidong Terhambat

Konservasi Kawasan HL Tanjung Leidong Terhambat

RADAR ONLINE.CO.ID : Massa yang mengatasnamakan kelompok tani, menghambat program pelaksanaan konservasi kawasan Hutan Lindung oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Merdesa selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) dengan Nomor SK.8755/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2018 di Desa Simandulang dan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labura.

Hal itu disampaikan Ketua KTH Merdesa, Khamarul Zaman Hasibuan didampingi Budi AU selaku Kader Konservasi Sumut sekaligus pendamping KTH Merdesa kepada wartawan, Minggu (24/2) sepulangnya dari kawasan hutan lindung Tanjung Leidong.

“Kita dihadang massa saat sedang melaksanakan penandaan tata batas areal kerja KTH Merdesa untuk program konservasi pemulihan kawasan hutan lindung di Tanjung Leidong. Massa itu juga mengklaim sepihak dan mengambil kawasan hutan secara paksa tanpa izin dari Kementerian Kehutanan. Mereka mungkin tidak paham tentang hutan kemasyarakatan pada program perhutanan sosial kementerian kehutanan dan lingkungan. ” ucap Budi.

Diceritakannya, penandaan batas pertama kalinya dilakukan pada 1 Februari 2019 lalu bersama aparat dan Polhut UPT KPH III Kisaran, namun dihadang massa yang ingin mengambil paksa areal kerja KTH Merdesa. Yang kedua kalinya pada, Kamis (21/2) melakukan penandaan batas kawasan HL dengan dikawal kesatuan Brimob Polda dan aparat Polhut. Namun keesokan harinya plank dicabut oleh orang-orang yang tidak bertangggungjawab yang mengatasnamakan kelompok tani.

“Berdasarkan IUPHKM, areal kerja KTH Merdesa seluas 807 Ha pada kawasan Hutan Lindung di Desa Simandulang dan Kelurahan Tanjung Leidong Labura. Dan sesuai amar putusan keenam point pertama dalam izin itu, KTH Merdesa mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilan secara sepihak oleh pihak lain. Dan pada amar putusan ketujuh point ke satu, menjaga areal dari perusakan dan pencemaran lingkungan, dan point kedua memberi tanda batas areal kerjanya,” paparnya.

Dijelaskannya, izin Kemeterian pengelolaan hutan berbasis konservasi yang dimiliki KTH Merdesa adalah Hutan Kemasyarakatan (HKM). Izin tersebut adalah amanah berat untuk melestarikan hutan di kawasan Hutan Lindung Kualuh Leidong. Oleh karena itu sebagai tahapan awal KTH Merdesa melakukan penandaan batas kawasan hutan tersebut.

“Di lapangan, kondisi hutan semakin runyam dan tidak terkendali pasca operasi pemulihan Tim Terpadu Dinas Kehutanan Sumatera Utara tahun 2017 lalu. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman atau keawaman masyarakat. Di lain hal ada masyarakat yang diiming-iming salah seorang oknum Caleg untuk membagi-bagi lahan hutan. Kemudian ada kelompok tani yang tidak jelas, juga merekrut karyawan eks pengusaha penggarap hutan lindung menjadi perkebunan sawit untuk tetap bertahan mengklaim kawasan itu adalah lahan bagian dari garapan mereka,” papar Khamarul Zaman. (KRO/RD/SIB)

Koran Radar

KORAN RADARONLINE KR TV hadir sebagai media online dengan konten berita dan informasi terkini. KORAN RADARONLINE KR TV “Penyambung Lidah Rakyat” membangun eksistensi dan jaringan berita “Terkini dan Terpecaya”, dari berbagai sumber Eksekutif, Legislatif, Yudikatif maupun swasta.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com