Now Loading

PEMILU MUBAZIR ?

Image: PEMILU MUBAZIR ?

Oleh : Ahmad Fitriadi Munar

Transaksi telah terjadi dan sah. Rakyat telah menyetujui pembayaran lebih dari 24 triliun
kepada sebuah peristiwa yang bernama Pemilihan Umum 2019. Apakah belanja ini berharga
murah , mahal , ataukah justru mubazir?. Mubazir, bilamana peristiwa yang akan terjadi nanti
teryata tidak bermanfaat.

Melihat kembali harga pemilu 2014, juga bernilai lebih dari 24 triliun rupiah. Hasil utamanya
adalah 560 Anggota DPR periode 2014-2019. DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, Anggaran,
dan Pengawasan. Bagaimana hasil kinerja mereka? Tahun 2015~2017, DPR menargetkan 143
RUU dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional), dari jumlah tersebut, DPR hanya bisa
menyelesaikan 19 UU saja. Padahal , justru di rentang waktu 2015~2017 inilah, Anggota DPR
diharapkan bisa bekerja keras. Mengingat di tahun 2018~2019, alasan klasik akan muncul, yaitu
tahun politik. Waktu Mereka akan tersita persiapan legislasi pemilu 2019 serta turun ke dapil.
Apakah rendahnya hasil kinerja disebabkan banyaknya Anggota dewan mangkir, lebih
mementingkan profesi sampingan? Tidak jelas apa jawaban sebenarnya. Namun, fakta menunjukkan bahwa rata rata kehadiran Anggota DPR pada paripurna masa sidang 1 hingga 5 (2016~2017) adalah rendah, hanya 43 %.

Fakta lain menunjukkan banyaknya Anggota DPR terlibat tindak pidana korupsi. Mereka
tidak hanya telah gagal menjalankan tugasnya, namun lebih dari itu telah menggerogoti uang Kita.
Banyak diantara Mereka yang tidak patuh melaporkan harta kekayaannya secara berkala.
Padahal pengawasan akan pendapatan/pengeluaran dan harta kekayaan itulah langkah tepat untuk mencegah korupsi.

Fakta lain juga menunjukkan banyaknya kepala daerah terlibat tindak pidana korupsi.
Terlihat sekilas, fakta itu tidak terkait dengan tanggung jawab Anggota DPR.
Namun, Kepala daerah terpilih melalui Pilkada yang sistemnya di rumuskan di komisi II DPR.
Penyempurnaan sistem pemilu dan pilkada mendesak, perlu komitmen kuat Anggota DPR.
Jadi Jelas, bahwa Rakyat telah membelanjakan uangnya sangat mahal, untuk
sebuah peristiwa, Pemilu 2014, yang ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal.

Bagaimana dengan Pemilu 2019? Apakah sebuah belanja yang murah , mahal , ataukah justru
mubazir? Kalau jawabanya adalah Murah, apakah ada garansinya? Jawabannya : Ya, ADA.
7,968 Caleg DPR telah terdaftar di DCT. Mereka telah bergaransi lolos persyaratan yang ketat,
serta PAKTA integritas. KPU, Parpol, dan KPK telah berbuat maksimal dan yang terbaik.
Kita berdoa, agar nantinya Anggota DPR RI 2019~2024 bisa lebih berkualitas.

Namun, lebih jauh, Perlu gebrakan baru, sebuah garansi yang nyata, untuk mendapatkan
Anggota DPR yang lebih baik. Salah satunya, garansi nyata akan pencegahan korupsi , baik korupsi uang, waktu, maupun prilaku, yang merupakan akar dari segala masalah yang terjadi.

Seyogyanya Caleg DPR mengunggah lampiran pendapatan/pengeluaran serta harta kekayaan,
setiap bulannya. Dimulai sejak sebelum Pemilu 2019 berlangsung, serta berlanjut hingga masa
akhir jabatan september 2024 (bilamana terpilih). Saya berandai-andai, kiranya kewajiban
garansi nyata ini dapatlah diperjuangkan Anggota DPR, lalu tertuang pada UU no:7/2017 tentang
pemilu, 2 tahun yang lalu.

Garansi nyata itu pun haruslah terikat oleh perjanjian hukum tertulis, ditandatangani sang
Caleg DPR sebelum pemilu 2019. Bila terjadi keterlambatan pengunggahan laporan kekayaan per
bulan, 1 hari sekalipun, Warga dapat menuntut di pengadilan untuk di buka. Sayang sekali,
kewajiban garansi nyata ini pun tidak ada. Warga pun tak bisa menuntut, tidak didukung oleh
UU no:14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan kekayaan Penyelangara
Negara adalah bersifat rahasia.

Pengunggahan rutin pendapatan/pengeluaran dan harta kekayaan inilah, menjadi pencegah
efektif tindak pidana korupsi. Juga berguna menjadi indikator, porsi waktu kerja Anggota Dewan.
Jangan sampai, Mereka justru lebih mementingkan pekerjaan sampingan.

Kita bersyukur, 3 bulan waktu masih tersisa menjelang hari pencoblosan, 17 April 2019.
Kita berharap, di waktu yang tersisa ini, Mereka, 7,968 Caleg DPR-RI 2019, dengan kesadaran
sendiri, akan dapat mendeklarasikan sebuah garansi yang nyata, apapun bentuknya itu, sesuai
dengan isi perjuangan di dapil masing masing.

Sayangnya, kini bola telah sepenuhnya berada di tangan Mereka. KPU, Parpol, KPK maupun
siapa saja, tidak tahu apa yang sebenarnya ada di benak Mereka, dan tidak dapat lagi ikut campur.
Bila merebaknya Golput sekalipun, bukanlah masalah dan halangan. Ada atau , tanpa ada deklarasi garansi nyata dari pribadi Mereka, pemilu tidak dapat dibatalkan. 575 Orang dariMereka pasti lolos dan akan dilantik.

Kinerja mereka akan menentukan kehidupan 260 juta Manusia Indonesia,
tidak hanya 5 tahun, namun puluhan tahun kedepan.

3 Bulan waktu tersisa menuju 17 April 2019, adalah waktu yang sangat singkat.
Pada detik ini, apakah yang ada di dalam lubuk hati Mereka?
Apakah merasa telah maksimal berjuang?, ataukah tersentak, bahwa tiada kata terlambat untuk
mendeklarasikan garansi nyata?, ataukah justru sebaliknya, disesaki rasa percaya diri yang
Angkuh? Bila demikian, maka, akan terwujudlah pemilu 2019 yang mubazir, yang tidak kita
harapkan.

*Penulis adalah pemerhati masalah Sosial Politik.

www.radarindo.co.id
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com