Tak Terapkan B20, Pemerintah Bakal Denda 6 Badan Usaha

Tak Terapkan B20, Pemerintah Bakal Denda 6 Badan Usaha

KORANRADARONLINE.co.id – Jakarta: Pemerintah menduga ada enam pe­ru­sahaan yang akan dikenakan sanksi lantaran melanggar implementasi program mandatori biodiesel 20% (B20).

Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, enam perusahaan tersebut antara lain lima badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) dan satu BU BBM.

“Kan baru indikasi, tadi susun SOP dan kira-kira kena denda, belum baru SOP tadi,” kata Djoko di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jum’at (28/9).

Menurutnya, penerapan sanksi diberlakukan pada pekan depan atau awal Oktober 2018. Sekarang, pemerintah lagi menyusun SOP terkait dengan aturan pengenaan sanksinya.

SOP yang dimaksud, kata Djoko, terkait dengan rekening pembayaran denda dan pengenaan denda harus berasal dari verifikasi tim lintas sektor.

Menurut Djoko, indikasi pengenaan saksi terhadap enam badan usaha ini dikarenakan masih adanya SPBU yang menjual B0 atau belum menerapkan biodiesel sebagai bahan cam­puran BBM jenis Solar.

Sementara itu, Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Ko­ordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengatakan, setiap BU BBN dan BU BBM diwajibkan menerapkan B20 mulai 1 September 2018.

Adapun indikasi kesalahan yang dilakukan oleh enam badan usaha yang diduga akan terkena sanksi karena BU BBN tidak menyuplai fatty acid methyl ester (FAME) ke Terminal BBM. Sedangkan BU BBM diduga karena FAME yang disuplai tidak di­olah sehingga yang dikirim ke SPBU masih solar murni.

“Kan kita udah bilang tidak ada lagi solar sejak 1 September kecuali untuk hal-hal tertentu. Itu yang dilihat s­ekarang. Tapi tentu ada verifikasi,” kata Montty.

FAME adalah bahan bakar nabati hasil olahan dari minyak kelapa sawit, atau unsur nabati yang menjadi bahan baku campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasu­tion mengatakan sanksi yang akan di­kenakan berupa denda Rp 6.000 per liter.

Hanya saja, Mentan Dirjen Pajak ini mengaku masih belum ingin membeberkan perusahaan apa saja yang terduga melanggar implementasi B20. (KRO/RD/ANS)

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com